03/07/2017

Rekonstruksi Sosial Korban Tragedi Nasional 1965 di Solo, Pati dan Bali

Disusun oleh Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)
bekerja sama dengan Yayasan Tifa
Periode Juni 2016 s/d Juli 2017

 

Kata Pengantar 

Razif Rekonstruksi Sosial Penyintas di Kota Solo

M. Fauzi Rekonstruksi Sosial Penyintas di Bali

Rinto Tri Hasworo Rekonstruksi Sosial Penyintas di Pati

Kesimpulan dan Harapan

Daftar Pustaka

 

Pendahuluan

Penelitian rekonstruksi sosial korban/penyintas peristiwa kekerasan 1965 merupakan penelitian keberlanjutan dari Tahun yang Tak Pernah Berakhir (TYTPB) yang kami selenggarakan tahun 2000. Fokus penelitian TYTPB adalah pengalaman penderitaan korban, penyintas dan keluarganya akibat dari peristiwa kekerasan 1965-66. Korban/penyintas dalam buku TYTPB penuh dengan linangan air mata dan hidup yang kelam. Juga, di dalam TYTPB korban/penyintas bercerita tentang pengalaman relasi sosial mereka yang hancur.

Sementara itu, pada penelitian rekonstruksi sosial ini kami menitikberatkan cerita pengalaman korban/penyintas dalam membangun kembali relasi sosial mereka yang hancur dan pengabdian mereka di masyarakat hingga dapat diterima secara penuh. Dalam ruang lingkup rekonstruksi sosial ini semangat mereka tidak kunjung padam untuk membangun kebudayaan bangsa Indonesia yang beragam.

Walaupun dalam penelitian rekonstruksi sosial ini kami menekankan pada pengabdian korban/penyintas terhadap lingkungan masyarakatnya, kami perlu pula untuk memaparkan kerusakan relasi sosial mereka akibat dari peristiwa kekerasan 1965. Kerusakan relasi sosial ini kembali ditata oleh korban/penyintas dengan cara yang berbeda di setiap daerah.

Dari penelitian di tiga daerah yaitu Bali, Pati dan Solo, masing-masing wilayah terdapat kekhususan, terutama dari struktur sosial yang melingkupinya. Misalkan, wilayah Pati masih cukup kuat tekanan militernya dalam mengawasi para penyintas 1965. Kepentingan apa yang melandasi militer bersikap menekan terhadap penyintas di sana? Kami akan mendiskusikan masalah ini di bagian struktur sosial di wilayah Pati. Demikian pula dengan Solo, ketika penahanan para korban menggunakan gedung kraton salah satunya adalah Sasono Mulyo (gedung untuk pengangkatan raja) dan Balai Kota, gedung pemerintah. Hal yang sama dengan Bali, apa yang menyebabkan korban/penyintas dan pelaku dapat hidup berdampingan. Persoalan kekhususan di masing-masing wilayah penyintas erat kaitan dengan struktur sosialnya.

Sudah lima puluh tahun lebih korban peristiwa 30 September 1965 dapat bertahan dan tidak merasa dendam terhadap pelaku. Sikap mereka berhasil melalui perjalanan pahit, bahkan dewasa ini kehidupan mereka telah berada pada batas “melampaui rekonsiliasi”. Untuk memperjelas proses perjalanan mereka, perlu dibahas tiga hal yakni konteks penghancuran relasi sosial korban; bagaimana proses mereka kembali ke masyarakat; dan pencapaian yang mereka peroleh bersama dengan masyarakat.

Korban kekerasan peristiwa 30 September 1965 telah mengalami penghancuran relasi sosial yang mendalam. Mereka dipenjara, dibuang ke Pulau Buru, dibunuh secara brutal, dan mendapatkan stigma sebagai orang kafir dan tidak berguna. Korban-korban yang dipenjarakan tidak mendapatkan pasokan makanan yang memadai dan berkualitas. Apabila ada keluarga memasok makanan untuk salah seorang anggota keluarganya tidak mencukupi bagi tahanan satu sel. Lambat laun pasokan makanan semacam itu memecah kerukunan di kalangan korban.

Sementara itu, para korban yang dipenjara dan yang dibunuh meninggalkan anak-anak yang tidak terurus. Anak-anak mereka menjadi putus sekolah, kehidupan mereka terlunta-lunta. Bahkan terdapat anak yang ikut ibunya di penjara, karena dia tidak bisa hidup dengan orang lain. Anak-anak sangat bergantung dari lembaga sosial agama, jika tidak ada sanak keluarga yang mengurus mereka. Acapkali anak-anak hidupnya terpisah dari orangtua dan saudara kandung lainnya. Mayun ketika peristiwa September 1965 meletus berumur 8 tahun. Ayahnya seorang guru sekolah dasar (SD) dibunuh. Mayun bersama dua saudara laki-laki hidup tercerai-berai dan baru dapat berkumpul kembali beberapa tahun kemudian.

Selain itu, kerusakan relasi sosial lainnya yakni keluarga korban kesulitan dalam ekonomi terutama untuk menghidupi anak-anak agar dapat melanjutkan sekolah. Di Solo, hampir rata-rata perempuan/ibu menjadi kepala keluarga. Mereka secara mendadak bekerja sebagai penjahit. Situasi seperti ini karena pengaruh lingkungan sosial. Misalkan, Kitri, ketika di SD sering melihat dan belajar menjahit dengan kedua orangtuanya. Juga, saat sekolah di sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) dia mendapatkan pelajaran merancang pola pakaian yang menjadi modal baginya untuk memperoleh pekerjaan.

Demikian pula di Pati, wilayah pantai utara Jawa, pengalaman Sumini bisa mendapatkan nafkah dengan menjahit dan menjual makanan. Dia dipenjara selama enam setengah tahun, dan selama dipenjara mendapatkan pengetahuan dan pengalaman menjahit pakaian. Juga, Mimin di Bali bisa bertahan hidup dengan melakukan praktek pertanian di Desa Guang, Gianyar. Metode kerja pertanian dia peroleh dari Pulau Buru, ketika pemerintah mengirimnya ke sana untuk berkumpul dengan suami.

Sementara itu, banyak tapol yang kembali ke masyarakat setelah mengenyam sekian tahun dipenjara kesulitan untuk memperoleh nafkah. Perusahaan tidak ada yang mau menerima mereka, setelah diketahui latar belakang mereka sebagai orang yang terlibat dalam organisasi komunis. Supeno hingga empat kali melamar pekerjaan, dan semua permohonan lamaran kerjanya ditolak. Akhirnya, Supeno yang mempunyai keahlian di bidang industri mesin membuka usaha sendiri. Selama lima puluh tahun lebih dia berusaha mandiri dengan bengkel bubut dan sukses. Dia pun dapat menyekolahkan putra-putrinya hingga lulus perguruan tinggi.

Kemudian, bagaimana korban berproses kembali ke masyarakat. Di Solo, Supeno mengabdi di lingkungan tempat tinggalnya sebagai bendahara rukun tetangga (RT) selama puluhan tahun. Sejak keluar dari penjara, Supeno langsung aktif di lingkungan RT. Demikian pula Kitri, istri Supeno, selain mengurus putra-putrinya, dia juga aktif di lingkungan rukun warga (RW). Pada tahun 1980-an secara aklamasi dia dipilih oleh belasan ketua RT untuk menduduki ketua Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat RW. Lurah harus campur tangan untuk menurunkan Kitri dari jabatan tersebut. Meskipun demikian, Kitri tetap aktif hingga puluhan tahun mengurus peningkatan gizi balita di tingkat RW di kampungnya. Dia juga aktif meningkatkan minat baca di kalangan remaja di kampung.

Sementara itu, Supeno selain aktif mengabdi di lingkungan tempat tinggalnya sebagai bendahara RT, dia juga menjadi anggota Majelis Gereja untuk zona Surakarta dan Yogyakarta. Bahkan, Kitri dan Supeno setiap tahun pada hari raya Idul Fitri selalu menerima kedatangan tetangganya, sanak saudara dan handai taulan untuk bersilaturahim. Rumahnya pun menjadi penuh sesak dengan tamu-tamunya. Mayoritas penduduk di lingkungan tempat tinggal Supeno adalah keturunan Arab. Situasi itu memperlihatkan sikap toleransi Supeno dan keluarga terhadap lingkungannya.

Di Bali, proses korban kembali ke masyarakat mengambil jalan mengabdi kepada warga. Mereka bekerja memimpin masyarakat agar dapat meringankan beban dalam kehidupan ritual Bali. Misalkan Natar pada tahun 1990an terpilih sebagai salah seorang Saba Desa. Tugas Saba Desa adalah mencari jalan yang sesuai dengan adat (sastra) Bali bagi warga. Pada 1990-an di desa Kabupaten Gianyar, keluarga yang menjalankan upacara ngaben bagi anggota keluarganya yang wafat membutuhkan biaya besar hingga harus menjual sawahnya. Akhirnya, Natar bersama rekannya di Saba Desa menemukan konsep ngaben massal. Biaya ngaben massal ini jauh lebih murah daripada sebelumnya. Jika dibandingkan dengan biaya sebelumnya untuk upacara ngaben keluarga harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 30 juta, tetapi setelah ngaben massal diselenggarakan biaya hanya Rp 2,5 juta per keluaga. Natar menjabat Saba Desa hingga dua periode. Dia kemudian mengundurkan dari jabatannya itu karena ingin mengabdikan diri bagi cucu-cucunya agar dapat bersekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Hal yang mirip dilakukan oleh Rentang di Desa Guang, Gianyar. Setelah kembali dari pembuangan di Pulau Buru, dia aktif di pertanian. Tidak beberapa lama, dia diangkat oleh warga sebagai kepala pertanian desa (subak). Tugas Rentang yakni mengatur pembagian air pertanian desa sehingga menjadi kunci keberhasilan pertanian desanya. Keberhasilan Rentang mengelola pengairan desa pernah dicurigai oleh komandan Koramil akan membawa warga seperti tahun 1965. Komandan meminta dia untuk berhenti sebagai kepala subak. Namun, warga justru mempertahankan Rentang terus mengabdi bagi kepentingan pertanian desa.

Juga, di Pati para tapol kembali ke masyarakat dengan mengabdi kepada warga, terutama untuk mengurus pertanian. Supardi setelah kembali dari Pulau Buru bergabung ke dalam organisasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Di organiasi tani itu, Supardi mengurus pembagian air bersih. Warga Pati membutuhkan air bersih untuk memasak kebutuhan pokok. Selain itu, Supardi juga menjabat di Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Bagian terakhir dari pendahuluan tulisan ini membahas hasil yang dicapai oleh korban. Kerja kebudayaan kelompok korban di Solo, Pati, dan Bali mempunyai perbedaan yang khas. Di Solo, kelompok korban yang tergabung dalam Paguyuban Korban Orde Baru (Pakorba) pada 2005 berhasil menyelenggarakan nyadran, atau upacara menghormati korban yang meninggal dibunuh di atas Jembatan Bacem.

Di area Jembatan Bacem pada 2004, perempuan dan lelaki berasal dari wilayah sekitar Jawa Tengah hadir di sana untuk berdoa agar arwah mereka yang mati tidak wajar menjadi ikhlas dan tentram. Mereka menaburkan bunga, menyebarkan benih ikan ke Bengawan Solo, dan melepas puluhan burung liar ke udara. Peristiwa upacara kebudayaan di Jembatan Bacem ini untuk menghormati para korban yang dibunuh pada peristiwa 1965 agar tidak mempunyai dendam dengan para pelaku dan agar korban lainnya yang masih hidup bisa berdamai dan bekerja mengabdi di masyarakat. Peringatan di Jembatan Bacem ini dilakukan setiap tahun, bahkan pada 2005 peringatan dapat menayangkan wayangan, meskipun tidak mencapai semalam suntuk.

Sementara itu di Bali, Natar bersama-sama dengan rekannya menyelenggarakan latihan kesenian gong Bali bagi generasi muda di sekitar desanya. Hampir setiap pekan puluhan perempuan dan para pemuda berlatih drama musik gong Bali. Peralatan musik telah tersedia. Tujuan Natar menyelenggarakan latihan kesenian itu adalah agar para pemuda-pemudi desanya dapat meneruskan kebudayaan Bali, dan juga agar mereka sejak dini ditanamkan kesenian budi pekerti. Mereka memahami cerita tradisi Bali yang mempunyai nilai gotong-royong dan mandiri.

Aktifitas kesenian ini merupakan wujud pengabdian dari korban untuk terus memupuk nilai-nilai kebudayaan bagi generasi muda agar mereka tidak terperangkap dalam budaya kekerasan dan narkoba. Hal yang sama juga dipraktekkan oleh Agung Alit dan Mayun di Kesiman, Denpasar, yang menyediakan ruang publik perpustakaan bagi pemuda-pemudi di Bali.

Perpustakaan itu diberi nama bersahaja yakni Taman Baca Kesiman. Tidak hanya perpustakaan yang bisa dimanfaatkan oleh publik, tetapi tersedia ruang asri gaya khas Bali yang sering dipergunakan untuk diskusi publik dan pemutaran film. Menurut Agung Alit sebagai inisiator Taman Baca Kesiman, ruang publik tersebut berdiri agar orang-orang muda bisa lebih kreatif mengekspresikan kebudayaan anti kekerasan.

Sementara itu, di Pati, Supardi mengorganisir para petani di dalam Koperasi Tani. Pendirian Koperasi Tani ini agar para petani bisa bergotong-royong untuk mendapatkan produksi pertanian yang berkualitas. Koperasi Tani ini juga untuk mengatasi kesulitan dalam memperoleh benih, pupuk dan peralatan pertanian. Selain itu, Koperasi Tani ini dibentuk untuk mengatasi kesulitan warga untuk memperoleh air bersih.

 

Kata Pengantar 

Razif Rekonstruksi Sosial Penyintas di Kota Solo

M. Fauzi Rekonstruksi Sosial Penyintas di Bali

Rinto Tri Hasworo Rekonstruksi Sosial Penyintas di Pati

Kesimpulan dan Harapan

Daftar Pustaka

 

Rekonstruksi Sosial Penyintas di Kota Solo

Razif

Pengantar

Dampak peristiwa kekerasan 1965 bagi korban/penyintas di Kota Solo sangat mendalam, terutama merusak relasi sosial para korban/penyintas. Setelah korban keluar dari penjara atau dikembalikan dari pembuangan Pulau Buru mendapatkan stigma dari lingkungan tempat tinggal seperti kafir, komunis, pengangguran dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, mereka dipaksa oleh kepala desa atau ketua RT untuk diwajibkan memeluk agama tertentu. Para penyintas juga mengalami kesulitan mendapatkan nafkah untuk menyambung hidup dan biaya menyekolahkan anak. Dari kesulitan hidup itu para korban/penyintas harus bisa kembali diterima oleh masyarakat agar kehidupan mereka dapat berkelanjutan seperti warga lainnya.

Dalam konteks ini, kami mencoba menuliskan ulang proses rekonstruksi sosial korban/penyintas di kota Solo. Rekonstruksi sosial mencakup perbaikan relasi korban dengan keluarga, komunitas dan negara atau pemerintah daerah setempat. Namun, membicarakan rekonstruksi sosial tidak dapat terlepas dari kehancuran relasi sosial korban/penyintas. Juga, hasil rekonstruksi sosial korban/penyintas berbentuk pencapaian yang mereka dapatkan.

Penelusuran rekonstruksi sosial juga penting mengangkat peran perempuan. Untuk Kota Solo yang saya teliti hanya beberapa perempuan yang menjadi korban peristiwa 1965. Namun, peranan perempuan dalam melanjutkan kehidupan keluarga korban sangat penting. Pada umumnya, perempuan yang menyediakan dan membawa makanan ke penjara. Juga, perempuan menopang kehidupan keluarga korban dengan mendapatkan nafkah dan terutama membesarkan anak-anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak.

Selain itu, dalam rekonstruksi sosial mencakup pula pembahasan cara korban melakukan pemulihan. Korban/penyintas tanpa menyelenggarakan pertemuan dan anjangsana ke sesama korban senasib, sulit bagi mereka untuk bisa dapat pulih kembali dari trauma masa lalu. Dengan menyelenggarakan pertemuan korban/penyintas dapat membentuk organisasi dan kemudian mengklarifikasi sejarah di situs-situs pembunuhan dan penghilangan korban dimasalalu. Dalam menyelenggarakan ingatan bersama tersebut, para korban/penyintas kekerasan mencakup perempuan dan lelaki membuat ritual kenangan terhadap kawan-kawannya yang tidak beruntung.

Aktifitas rekonstruksi sosial para korban/penyintas tidak dapat dipisahkan dari klarifikasi sejarah. Misalkan, ketika Paguyuban Korban Order Baru (Parkoba) kota Solo menyelenggarakan Nyadran tahun 2005 di Jembatan Bacem, mereka melakukan klarifikasi sejarah. Penjelasan sejarah yang mereka lakukan adalah di Jembatan Bacem sekitar akhir Oktober hingga Desember 1965 telah terjadi pembunuhan 144 orang. Kemudian, mereka memaparkan nama orang yang dibunuh, berapa usianya dan latarbelakang organisasi mereka. Juga, klarifikasi sejarah penting bagi kuburan-kuburan massal yang bertebaran hampir di seluruh Indonesia.

Sebelum membahas menata ulang jaringan sosial yang rusak dikalangan korban/penyintas. Kami perlu membahas aktifitas korban dalam menegakkan hak politik atas dasar konstitusi warga negara yang disandang oleh korban yakni hak memilih dan dipilih. Sepanjang masa kediktaktoran Suharto, hak politik itu sudah dikebiri. Secara resmi, hak politik ini dipulihkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2003 melalui judicial review. Namun, sejak korban/penyintas aktif dalam ranah rukun tetangga sebagai bendahara atau penggiat di PKK RW mereka telah menyandang hak dipilih dan memilih yang diakui oleh masyarakat lingkungannya.

Dalam penyajian tulisan ini, saya akan memaparkan bagaimana korban/penyintas mengabdi kepada masyarakat lingkungannya, dan pencapaian apa yang diperoleh dari rekonstruksi sosial tersebut? Dalam membahas rekonstruksi sosial tidak dapat dipisahkan dari kerusakan-kerusakan relasi sosial korban/penyintas. Sebelum, penulis memaparkan poin pertama mengenai kehancuran relasi sosial korban/penyintas, perlu dibicarakan struktur sosial di kota Solo. Struktur sosial menjadi konteks menjelaskan perubahan status ekonomi dan politik yang berlangsung terhadap korban/penyintas akibat kekerasan tahun 1965-66.

Struktur Sosial Kota Solo

Kota Solo pasca kemerdekaan 1945 merupakan basis perjuangan pemuda untuk mengusir kembali datangnya penjajah Belanda. Periode itu dikenal sebagai “zaman bersiap” Di masa itu para pemuda yang sudah merasa dirinya dewasa dari pergaulan sekitar akan merasa malu jika tidak bergabung berjuang untuk kemerdekaan republik. Tidak hanya itu, organisasi militer yang tumbuh di Solo adalah tentara yang berpihak kepada rakyat. Artinya, kelompok militer bersenjata yang tidak mau bekerjasama dengan Belanda. Juga, mereka menentang reorganisasi dan rasionalisasi tentara nasional pada 1950-51 yang dilancarkan oleh A.H. Nasution dan Hatta.[1] Kelompok militer ini dikenal sebagai “tentara kiri”. Mereka membentuk dalam struktur sosial kota Solo, selain mereka bertempur dengan tentara Belanda dan juga melindungi perkebunan dan kantor yang berhasil diambil alih. Kelompok militer kiri ini tetap berkembang hingga 1965, pada peristiwa kekerasan 1965 mereka ditahan dituduh sebagai membantu kudeta pasukan Untung Samsuri.

Kemudian, dua kraton Solo yakni Kasunanan dan Mangkunegaraan masuk kedalam struktur sosial kota Solo. Kedua Kraton di Solo ini di masa pasca kemerdekaan mengalami kemerosotan, namun kedua Kraton ini cepat beradaptasi dengan kekuasaan yang berubah. Misalkan, salah satu Kraton membagikan tanah (landreform) kepada petani-petani di Solo.[2] Kemungkinan para bangsawan Kraton khawatir akan terjadi gerakan pendudukan Kraton, jika mereka tidak bertindak membagikan tanah. Namun, dalam peristiwa kekerasan 1965, pihak kraton Solo terutama Kasunanan ikut terlibat, meskipun tidak langsung. Pihak Kraton atas nama raja menyediakan Sasana Mulya (tempat mengangkatan Pangeran/Raja) untuk menjadi kamp penahanan para tapol 1965. Sasana Mulya adalah ruang hall besar yang berada dikompleks kraton Kasunanan.

Pegawai pemerintahan kota Solo di tahun 1960-an juga masuk kedalam struktur sosial. Kantor Balai Kota Solo bangunan dengan berbentuk arsitektur joglo Jawa dipergunakan pula sebagai tempat penahanan para korban/penyintas. Sebagai kantor pemerintahan Balai Kota tidak berfungsi sebagai mestinya untuk beberapa waktu. Kenapa kantor Balai Kota dipergunakan untuk kamp penahanan? Pertama, kemungkinan besar penahanan dalam jumlah besar membuat penjara dan tempat penahanan lain menjadi penuh sesak. Kemungkinan lainnya, banyak orang-orang yang ditahan adalah pegawai pemerintahan kota Solo. Bahkan, Walikota Solo, Utomo Ramelan pernah ditahan untuk beberapa waktu tertentu. Penahanan terhadap para pegawai pemerintahan kota bisa menjadi simbol “genosida politik”.

Kemudian, pemilik-pemilik pabrik batik yang berpusat di Lawean, Banaran dan sekitar kota Solo masuk kedalam struktur sosial. Para pemilik perusahaan batik adalah orang-orang Tionghoa peranakan, keturunan Arab dan orang Solo. Mereka telah berkarir dalam proses pembuatan batik sejak zaman kolonial Belanda. Perusahaan batik milik peranakan Tionghoa dan perusahaan batik nasional sering kali bergotong royong untuk mendapatkan bahan baku, terutama kain katun. Demikian pula, perusahaan tekstil batik milik peranakan Tionghoa bekerjasama dengan perusahaan nasional dalam hal mendapatkan bahan baku dan ekspor produksi batik. Tradisi kerjasama antara perusahaan batik peranakan Tionghoa dengan nasional dapat tercermin ketika para korban/penyintas kembali dari penjara dan Pulau Buru dapat bekerja di perusahaan batik milik peranakan Tionghoa.[3] Juga perusahaan batik membuka lapangan kerja bagi para korban/penyintas perempuan. Kebanyakan perempuan di kota Solo untuk mendapatkan nafkah bekerja sebagai penjahit dirumah, banyak perusahaan batik memesan jahitan kepada mereka.

Sebagaimana dikatakan di atas dalam struktur sosial di kota Solo terdapat keturunan Arab yang memperoleh penghasilan dari memproduksi dan berdagang batik. Namun, orang-orang Arab ini secara ekslusif berbisnis batik dikalangan mereka sendiri. Juga, kebanyakan dari keturunan Arab tersebut kawin-mawin diantara mereka sendiri. Pada pasca peristiwa kekerasan 1965, orang-orang keturunan Arab menjadi pengawas moral bagi para korban/penyintas dibeberapa kampung di Solo.[4]

Struktur sosial lainnya di Kota Solo adalah pemuda-pemudi yang setelah penyerahan kedaulatan 1949-50 mereka melanjutkan sekolah. Mereka melanjutkan sekolah ke berbagai kejuruan seperti teknik, ekonomi, bahasa dan militer. Mereka sambil bersekolah mengabdi kepada masyarakat melalui organisasi. Para pemuda ini ada yang bergabung dalam Pemuda Rakyat (PR). Kemudian yang meniti profesi pengelolaan pemerintahan desa bergabung dengan Perkumpulan Pamong Pradja Indonesia (PPDI). Sedangkan kaum perempuan bergabung dengan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dan juga Pemuda Rakyat. Melalui organisasi ini para pemuda melakukan gotong royong dan mengabdi untuk pembangunan bangsa.

Kebanyakan para pemuda yang berhasil menamatkan sekolah mengajar di lembaga pendidikan untuk menghasilkan tunas bangsa. Mereka sangat bangga berprofesi sebagai guru, dan seringkali guru-guru itu tidak hanya mengajar di Solo, tetapi mereka juga ditempatkan di Boyolali, Cilacap dan wilayah lain yang masih kekurangan tenaga pengajar. Guru-guru tersebut bergabung pula dengan organisasi Pemuda Rakyat dan Lembaga Kebudayaan Rakyat. Profesi guru merupakan yang terbanyak menjadi korban/penyintas di kota Solo.

Kerusakan Relasi Sosial  

Korban/penyintas di Solo mempunyai latarbelakang beragam ada yang menjadi guru, pegawai negeri, dan militer. Akan tetapi, dari tiga golongan sosial itu yang paling menonjol keberadaannya adalah guru. Pada saat itu, kemungkinan besar di kota Solo sedang dimulainya pendidikan dasar bagi kepentingan memajukan dan merawat bangsa. Juga, ketika itu guru diperlukan untuk menunjang organisasi pemuda, terutama untuk memperkuat pendidikan kesenian dan kebudayaan.[5]

Saya mulai menuturkan kerusakan sosial seorang guru teknik yang bernama Supeno. Selain, sebagai guru Supeno aktif pula di Pemuda Rakyat. Diorganisasi itu dia mulai dari memimpin tingkat ranting, kemudian meningkat memimpin anak cabang, dan akhirnya anggota pleno Dewan Pimpinan Daerah (DPD) propinsi Jawa Tengah. Sebagai guru teknik Supeno bergabung pula dengan organisasi Persatuan Guru Teknik Indonesia (PGTI). Dewasa ini, Supeno berusia 86 tahun.

Pada November 1965 Supeno ditahan, ketika itu anak pertamanya masih bayi. Penangkapan Supeno tanpa pemberitahuan kepada keluarga. Istrinya sudah berasumsi suami telah dibunuh, karena mendapatkan kabar Supeno dibawa ke Markas Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat (RPKAD) di Karangmenjangan. Selain itu, Supeno dipecat dari nafkah utamanya sebagai guru. Pemecatan sebagai guru telah merusak relasi sosialnya terhadap keluarga. Di tambah dengan pemenjaraan fisik Supeno yang hak sosial dan politik telah diputus.

Meskipun, Supeno hanya satu hari dipenjara Karangmenjangan, namun dia mendapatkan siksaan yang luar biasa.[6] Kemudian, Supeno dipindahkan ke penjara Kampung baru, Kauman. Di penjara Kauman, Supeno mengikuti pemeliharaan rohani. Di dalam penjara para tahanan diharuskan untuk memilih menjalani pemeliharaan rohani yang mencakup agama Islam, Katolik dan Kristen Protestan. Supeno memilih untuk menjalankan agama Kristen Protestan. Bersamaan dengan itu, dipenjara Kauman berlangsung teror “bon-bonan.” Kalau kita tidur bertiga berjejer didalam sel, tahanan disebelah kiri dan kanan saya dikeluarkan dan tidak pernah kembali. Jadi, saya berfikir giliran saya kapan untuk diambil dan tidak kembali. Dalam kondisi seperti itu saya sebagai orang hidup akan “pasrah total” dengan mahluk yang menghidupinya. Sejak itu, saya “pasrah total” dengan yang kuasa dengan mengikuti jalan Kristus.[7]

Pada Desember 1966 Supeno dilepas dari penjara Kauman dan kembali ke rumahnya di Kampung Mertodanan. Kehadiran Supeno di kampung itu sebagai bekas tahanan diharuskan melapor kepada ketua RT yang keturunan Arab. Penghuni kampung tempat tinggal Supeno sebagian besar adalah orang-orang keturunan Arab. Pada saat itu, penghuni kampung Mertodanan banyak yang menjadi tahanan politik 1965 adalah orang-orang Jawa, sedangkan orang keturunan Arab menganggap dirinya sebagai “pemenang.” Penduduk keturunan Arab melakukan pengawasan terhadap para tahanan yang dituduh terlibat PKI. Mereka tidak hanya sebagai ketua RT, tetapi juga hansip wanra yang menjaga ketertiban di kampung. Ketika, Supeno melapor, dia diingatkan untuk bersembahyang dan akan diberikan kain sarung serta peci. Atas tawaran itu, dia hanya mengatakan “ya”. Sebelum peristiwa kekerasan 1965 relasi sosial Supeno dengan lingkungan masyarakatnya merasa aman dan akur, tanpa teror dan intimidasi yang dia rasakan setelah kembali dari penjara. Pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang keturunan Arab tersebut merupakan identifikasi terhadap para tapol yang mereka asumsikan sebagai orang-orang tak beragama. Tindakan serupa ini telah merusak relasi sosial para korban/penyintas dengan lingkungan masyarakatnya atau komunitas.

Pembebasan Supeno hanya sejenak sekitar satu minggu dia kembali ditahan dipenjara CPM di sebelah kantor Balaikota. Di sana para tahanan politik tidak mendapatkan makanan secara memadai. Pasokan makanan seringkali berasal dari besukan keluarga. Supeno dipenjara CPM tenaganya sering dipergunakan untuk merancang skema kepangkatan. Pekerjaan seperti ini merupakan salah satu cara pihak tentara mendapat tenaga kerja tanpa dibayar. Sebelum dibebaskan dari penjara itu terdapat pembicaraan antara pihak RT dan Hanra serta Lurah, mereka mendiskusikan soal resiko apabila Supeno dibebaskan. Seolah-olah di tingkat terbawah dari pemerintahan di kampung, Supeno itu adalah seorang kriminal yang akan membuat kerusuhan. Alasan yang tidak masuk akal dan dibuat-buat oleh aparat RT dan Hanra. Sementara itu, pihak Lurah, walaupun keberatan masih mempunyai alasan yang masuk akal yakni “jika dia buat onar dimasukkan lagi ke penjara.”[8]

Sebelum saya melanjutkan cerita Supeno dalam merekonstruksi relasi sosial, saya akan beralih ke pengalaman hidup korban/penyintas lainnya, yakni Soebandi. Dia lahir tahun 1935 di desa Randubawa, Karanganom, Klaten. Bandi sebelum peristiwa kekerasan 1965 bekerja sebagai guru. Untuk menjadi seorang guru , Bandi diharuskan untuk menempuh sekolah guru B. Dia menjalani sekolah guru di Pemalang dan berhasil tamat tahun 1957. Di tahun 1960, Bandi bergabung dengan organisasi guru PGRI Non-Vaksentral.

Soebandi pertama kali mengajar di sekolah Madegan, Klaten. Ini sebuah sekolah dasar yang kebanyakan muridnya berasal dari sekitar Klaten. Kemudian, Soebandi bersama rekan-rekannya mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pertama di Klaten. Bagi Siswa bersekolah di SMP itu tidak dipungut biaya. Setelah itu, Soebandi berpindah lagi mengajar di sekolah teknik yang juga berlokasi di Klaten.

Pada saat peristiwa kekerasan 1965 berlangsung, Soebandi berhasil melarikan diri ke pegunungan Merapi Merbabu Kompleks, Jawa Tengah. Dia bersembunyi dipelosok-pelosok pegunungan hingga tahun 1970 baru ditangkap oleh tentara. Akibat pencarian dan pengejaran terhadap Soebandi ibu dan saudara kandung ditahan oleh tentara. Soebandi sendiri ditahan ketika dia kembali ke rumah di Karanganom, Klaten. Dia telah diintai sejak lama oleh militer.

Pertamakali mengetahui ibu dan saudara kandung ditahan, Soebandi berasumsi mungkin kalau dia kembali, ibu dan saudara kandungnya akan dibebaskan. Ternyata dugaan itu salah. Ibu dan saudara kandungnya tetap ditahan. Soebandi ditahan di LP Klaten untuk beberapa bulan, sebelum akhirnya dibuang ke Pulau Buru. Di LP Klaten, seperti pada umumnya penjara tidak memberlakukan tapol sebagai manusia. Pembagian makanan dan air yang hanya satu kali sehari dan kualitas makanan sangat buruk.

Bagi Soebandi pengalaman hidup yang mengenaskan dipenjara berkaitan dengan pasokan makanan yang disediakan oleh adiknya yang masih bersekolah di Sekolah Dasar kelas empat. Kondisi seperti itu berlangsung selama berbulan-bulan hingga Soebandi dipindahkan ke Nusakambangan, Cilacap. Situasi tersebut merusak relasi sosial antara Soebandi dengan keluarga. Kerusakan relasi sosial dengan keluarga, dimulai dari penahanan ibu dan saudara kandungnya telah terjadi pembelahan konflik batin diantara anggota keluarga.

Soebandi pulang kembali ke Klaten dari Pulau Buru tahun 1979. Setelah kembali di Klaten, dia bertekad untuk mencari pekerjaan. Ternyata sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan ijazah guru. Ketika itu, Soebandi telah berusia 44 tahun untuk kembali lagi menjadi seorang guru tidak mungkin dengan identitas KTP menyandang ET (Eks Tahanan). Akhirnya, dia mendapatkan pekerjaan disebuah hotel yang berlokasi diperbatasan antara kota Solo dan Klaten. Cara mendapatkan pekerjaan itu melalui koneksi perkawanan.

Dewasa ini, Soebandi telah bekerja di hotel itu selama 36 tahun. Dia untuk mencapai tempat mencari nafkah itu, perlu menempuh perjalanan 2 jam dari Karanganom, Klaten. Dalam menunaikan pekerjaan itu, Soebandi tidak melalui proses hukum hubungan kerja. Akibatnya, dia tidak memperoleh tunjangan pensiun, tunjangan kesehatan dan tunjangan lembur. Situasi seperti itu juga akibat dari kerusakan relasi sosial dengan negara. Hingga saat ini relasi kerusakan sosial antara Soebandi dengan negara sulit untuk dapat diperbaiki.[9]

Saya beralih menarasikan kerusakan relasi sosial keluarga yang dialami oleh Utari, anak seorang perwira TNI angkatan darat. Utari lahir tahun 1955 di Danusuman, Solo. Ayahnya bernama Sukro Sumoatmojo. Sementara itu, ibu bernama Sri Mulati. Kedua orang tuanya pada peristiwa kekerasan 1965 dijebloskan ke penjara. Ibunya mengenjam 2 tahun dikamp tahanan Balaikota, sedangkan ayah mendekam 11 tahun di penjara Ambarawa. Ayahnya dituduh sebagai tentara simpatisan Sukarno, sedangkan ibunya bergabung dengan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Sehari-hari ibunya bekerja hias rias pengantin.

Ayah dari Utari terlebih dahulu ditahan dan awal mendekam dipenjara CPM, sebelah Balaikota. Sementara, ibunya ditahan 2 bulan kemudian dan ditempatkan di kamp tahanan Balaikota. Ketika itu Utari berusia 10 tahun masih bersekolah kelas dua sekolah dasar. Ketika guru Utari mengetahui ayahnya terkena pada peristiwa Gestok, Utari malah tidak naik kelas. Tindakan guru tersebut telah melangsungkan kerusakan relasi sosial dengan lingkungan masyarakatnya.[10] Utari pindah sekolah yang dekat dengan Balaikota, agar mudah menjenguk ibunya. Utari sering menginap di kamp tahanan Balaikota karena dia tidak bisa terpisahkan dengan ibunya.

Utari bersaudara kandung 6 orang. Setelah kedua orang tuanya ditahan dan tidak berpenghasilan secara ekonomi, maka 5 orang saudaranya termasuk Utari tinggal dirumah saudara ibu dan ayahnya. Mereka hidup cerai-berai tanpa orangtua melindungi. Utari sendiri untuk sekolah dibiayai oleh saudara ayahnya, namun dia tidak bisa tinggal dengan pamannya tersebut, karena tidak bisa berpisah dengan ibunya. Utari pernah tinggal di rumah tante (Bude) mendapatkan cemooh dari anak budenya yang mengatakan, “anaknya wong PKI!!! Anaknya wong PKI!!!”. Mendengar cemooh itu Utari hanya diam, mungkin saja cemooh itu ada benarnya, karena orang tuanya ditahan. Stigma yang disandang sebagai “anak PKI” merupakan kerusakan relasi sosial keluarga yang diterima oleh Utari. Bisa diterjemahkan bahwa Utari sebagai “anak PKI” beban keluarga lainnya.

Setelah ibu dilepas dari kamp tahanan Balaikota tahun 1967 kembali ke rumah Danusuman. Sebelum ibunya bekerja sebagai penjahit, tidak ada pekerjaan untuk membiayai makan keluarga. Untuk mengatasi kesulitan itu, ibu menjual peralatan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari dan gelas/piring. “Dulu piring, terus gelas 200 itu habis dijualin buat makan.” Kemudian, ibu Utari menjual perkarangan rumah untuk membiayai makan mereka dan juga untuk membiayai sekolah anaknya yang pertama berkeinginan untuk bersekolah polisi. Setelah perkarangan dijual sebagian dari uang penjualan diberikan anaknya untuk masuk sekolah polisi. Namun, anaknya tidak terima disekolah polisi, uang lenyap begitu saja.[11] Peristiwa lenyapnya sebagian uang hasil penjualan perkarangan keluarga Utari bisa dikatakan keberlanjutan dari kerusakan relasi sosial keluarga dengan negara. Sudah pasti anak seorang bekas korban/penyin-tas ditolak untuk sekolah calon aparat hukum negara, sedangkan uang hilang untuk uang pangkal sekolah polisi adalah apes, kata orang Jawa.

Pada 1976, ayahanda Utari kembali dari penjara Ambarawa, Pak Sukro mulai mencari pekerjaan dan memperoleh kerja sebagai makelar penjualan rumah. Walaupun pemasukan tidak menentu, tetapi lumayan bisa menambah penghasilan keluarga. Sementara, Utari telah memasuki usia 21 tahun dan ketika itu untuk melanjutkan sekolah sudah tidak memungkinkan. Pada 1977, Utari menikah dan dikarunia 2 orang anak, keduanya putra. Sekarang keduanya berhasil menempuh sekolah akedemi teknik Solo, sebuah sekolah teknik terkemuka di kota Solo yang mudah medapatkan pekerjaan. Sekarang mereka telah bekerja berpenghasilan baik dan bisa merenovasi rumah ibunya. Keberhasilan kedua anak Utari merupakan sublimasi atau cara untuk mengatasi kerusakan relasi sosial ditingkat keluarga.

Selanjutnya, saya akan berpindah kepada korban/penyintas dalam pengalaman hidupnya diusir dari lingkungan masyarakatnya. Kaminah, sekarang berusia 70 tahun tinggal di kampung Mangkuyudan, Solo. Tahun 1972, Kaminah keluar dari penjara Wangkong[12] berminat untuk kembali ke rumah orang tuanya di kampung Baluwarti, namun ditolak oleh ketua RT di sana. Kaminah mengenal ketua RT itu adalah algojo yang banyak membunuh korban 1965 di Baluwarti. Ketua RT itu khawatir Kaminah dapat membongkar tindakan pembunuhan yang dia lakukan di masa lalu. Penolakan itu, merupakan kerusakan relasi sosial antara Kaminah dengan lingkungan masyarakat setempat. Kaminah secara personal oleh ketua RT dianggap sebagai musuh yang sudah sepantasnya harus diusir dari Baluwarti. Jika, Kaminah tidak diusir akan membuka kedok siapa sebenarnya ketua RT tersebut. Baluwarti adalah kampung yang telah masuk ke area Kraton Kasunanan. Sementara, kedua orang tua Kaminah tidak dapat bertindak atas perbuatan pengusiran ketua RT.

Setelah diusir dari kampung Baluwarti, Kaminah diajak oleh kawan senasibnya, Kusdarini untuk tinggal di Mangkuyudan tempat tinggal mereka selama 50 tahun. Kusdarini merupakan sahabat Kaminah sebelum pecahnya peristiwa kekerasan 1965. Mereka berdua satu organisasi Pemuda Rakyat, dan kemudian pasca peristiwa 1965 bertemu kembali dipenjara Wangkong. Relasi mereka sudah melebihi dari hubungan saudara, dan kalau sekilas dipandang oleh orang awam keduanya seperti saudara kembar.

Setelah pindah ke Mangkuyudan, Kaminah jarang berkunjung ke kampung Baluwarti yang merupakan bagian dari kraton Kasunanan. Kehidupan Kaminah sepenuhnya berada di Mangkuyudan, dia bersama Kusdarini mendapatkan nafkah dengan menjual makanan matang seperti gulai, opor ayam dan lain-lain. Pada awalnya dagangan mereka tidak dibeli oleh tetangga, karena tetangga mengetahui mereka adalah bekas tapol. Namun, karena Kaminah dan Kusdarini tidak ada hentinya mengabdi pada lingkungan masyarakatnya seperti terlibat dalam upacara 17 Agutus, dan yang lebih penting lagi aktif pada kegiatan PKK. Setelah itu, usaha “si kembar” ini cukup maju dan meluas, banyak tetangga memesan katering. Namun, mereka hanya membatasi usaha mereka di skala RT karena mereka juga terbatas akan tenaga dan transportasi.

Setelah pasca reformasi, Kaminah dan Kusdarini mulai didera macam-macam penyakit, terutama Kusdarini yang mendapatkan encok di bagian kaki kirinya. Karena mereka aktif diorganisasi PKK tingkat RW, tetangga memberikan informasi tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas). Tidak lama kemudian, mereka mendapatkan kartu berobat gratis di rumah sakit. Bahkan kalau mereka mengantri diruang tunggu pasien, perawat membantu mereka berdua untuk mendapatkan perawatan lebih cepat dari dokter.[13]

Tindakan Kaminah untuk aktif dilingkungan PKK RW seperti menimbang Balita, menyediakan makanan bergizi seperti bubur kacang hijau bagi anak-anak sekolah merupakan pengabdian kepada masyarakat dan dapat diterima oleh warga kampung Mangkuyudan. Selain itu, membuka perbaikan relasi sosial dengan komunitas. Pendek kata, mereka diterima sebagai orang baik.

Saya akan kembali beralih kepada korban/penyintas yang mempunyai pengalaman dapat mengatasi dan merawat relasi sosial keluarga. Ketika, Supeno mendekam dipenjara Kauman meninggalkan seorang istri benama Sri Kitri. Mereka baru menikah diawal tahun 1965, dan bisa dikatakan Sri Kitri dan Supeno adalah pengantin baru. Ketika itu, Kitri sudah hamil 7 bulan untuk anak pertama. Sebelum pecah peristiwa kekerasan 1965, Kitri bekerja sebagai pegawai Balaikota, Solo. Dia, juga masih aktif sebagai mahasiswi ekonomi di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Namun, ketika peristiwa kekerasan 1965 pecah Sri Kitri mengalami nasib yang kelam. Orang tua Kitri ikut ditahan untuk beberapa bulan. Situasi itu, membuat Kitri mengambil langkah untuk kembali ke rumah orang tua yang hanya berjarak 500 meter dari rumahnya sendiri. Beliau bersaudara kandung 10 orang dan saudara kandungnya itu masih memerlukan dukungan keuangan dari orangtua. Meskipun, Kitri tidak terlibat dalam organisasi dimasa orde lama, dia dipecat dari pekerjaannya sebagai pegawai pemerintahan Balaikota, Solo. Ketika Supeno dan kedua orangtuanya ditahan dipenjara, Kitri memegang peran penting memasok makan bagi orang-orang yang dicintai itu. Hampir dua kali seminggu dia harus menyiapkan makanan. Sementara, nafkah tidak dia miliki, jalan keluar untuk membiayai penyediaan makanan itu dan membiayai adik-adiknya dengan menjual barang-barang yang bisa dijual.

Akan tetapi, jalan keluar untuk mengatasi beban ekonomi itu dapat diatasi oleh Sri Kitri. Dia mendapatkan perkerjaan dengan menjahit pakaian. Padahal Kitri tidak mempunyai latarbelakang pendidikan untuk menjahit pakaian. Proses pengetahuan jahit-menjahit pakaian, dia peroleh sebelum peristiwa 1965, ibunda dan ayahanda sebagai pengusaha penjahit. Pada waktu itu mereka pernah mendapatkan pesanan besar untuk menjahit pakaian seragam militer dari pemerintah. Seiring dengan itu Kitri menyerap pengetahuan menjahit dari kedua orangtuanya. Namun, bekal itu saja belum cukup untuk menjadi penjahit yang akan memperoleh pesanan. Kitri perlu kembali belajar terutama menciptakan pola dasar dalam menjahit pakaian dan juga meningkatkan kemahiran dalam menjahit. Akhirnya, setelah mempunyai jam terbang dalam menekuni proses menjahit pakaian, Kitri mendapatkan predikat khas dalam modeste sebagai penjahit pakaian halus. Perusahaan pakaian nomor wahid memesan jahitan halus dengan Sri Kitri. Dia menekuni pekerjaan menjahit hingga tahun 2007 atau sekitar 40 tahun.[14] Pesanan menjahit beliau dari hari ke hari semakin banyak dan kadangkala tidak mempunyai waktu untuk membawa makanan bagi suami dan kedua orang tua di penjara.

Dengan Sri Kitri menghasilkan pendapatan dari menjahit baik itu dari pesanan peribadi atau keluarga maupun perusahaan batik, Kitri berhasil mengatasi kekurangan pembiayaan atas penyediaan makanan bagi suami dan orang tua dipenjara dan juga dapat membantu pembiayaan adik-adiknya. Selain itu, Sri Kitri dapat membiayai bayi kandungan pertamanya hingga bayi tersebut lahir. Dengan jahit menjahit, Kitri bisa mengatasi dan merawat relasi sosial keluarga yang hampir saja terkoyak.

Membangun relasi dengan Komunitas  

Dalam memberikan narasi pengalaman korban/penyintas membangun relasi sosial dengan lingkungan masyarakat/komunitas. Membangun kembali relasi sosial dengan komunitas berjalan secara alamiah berdasarkan kegiatan sehari-hari di kampung. Misalkan dalam kerja bakti perlu ada warga kampung yang menjadi koordinator. Biasanya warga yang menjadi koordinator adalah yang mengurus keuangan RT. Supeno di era 1980-an menjadi pengurus keuangan RT. Di era itu, dia aktif membantu warga Mertodanan.

Supeno pernah memegang keuangan RT dan keuangan ronda RT untuk tempo yang cukup lama hingga tahun 1990-an. Kemudian, kalau ada warga menyelenggarakan kegiatan kerja bakti, Supeno harus keluar rumah untuk menghitung beberapa orang yang kerja bakti agar dia mempersiapkan konsumsi untuk aktifitas gotong royong itu. Selain itu, aktifitas Supeno dikampung jika ada tetangga yang mantu atau hajat kawinan, dia mesti menjadi panitia menggunakan pakaian adat Jawa. Dia bertugas untuk among tamu.

Selain itu, Supeno aktif di majelis gereja selama 9 tahun. Pekerjaan majelis gereja itu adalah pelayanan terhadap umat gereja. Supeno bertugas sebagai kesejahteraan dan pelayanan untuk gereja Kristen protestan untuk wilayah Jogja dan Solo. Supeno melayani umat kristiani sebagai komisi dibawah majelis gereja. Selain itu, dia juga mendirikan vokal grup digereja. Dia turut serta menjadi anggota paduan suara dikelompok tersebut.[15]

Warga kampung Mertodanan hormat pada Supeno, dia dianggap sebagai sepuh kampung yang perlu dijaga. Warga tidak pernah memperguncingkan bahwa dia pernah terlibat sebagai anggota PKI. Pengabdian Supeno terhadap warga terus berkelanjutan. Dia senantiasa mendorong semangat gotong-royong, terutama untuk menjaga dan merawat kebersihan kampung.

Pengabdian Supeno terhadap warga lingkungan tempat tinggalnya mengikuti irama kehidupan mereka. Dengan cara seperti ini warga dapat menerima kehadiran Supeno sepenuhnya. Bagi orang kampung di sana, Supeno adalah pribadi yang mau membantu kehidupan mereka secara ikhlas. Penerimaan terhadap Supeno itu diwujudkan pada perayaan hari raya Idul fitri atau Lebaran. Rumah Supeno dan Kitri penuh dikunjungi oleh kerabat dan penduduk kampung. Sebagian besar warga Mertodanan adalah memeluk agama Islam, setelah sembahyang Id warga bertolak ke rumah Supeno dan Sri Kitri untuk silahturahmi. Peristiwa ini menandakan bahwa Supeno adalah orang tua yang disegani dan dihormati. Setiap tahun di hari Idulfitri putra-putrinya juga berkumpul dirumah untuk merayakan dan membantu silahturahmi itu.

Bagi Supeno untuk bisa mengabdi pada masyarakat perlu bekerja dan mempunyai keahlian. Kalau tidak mempunyai kedua hal itu, warga sulit untuk dipimpin. Maka dari itu, ketika Supeno keluar dari penjara dia mencari pekerjaan agar warga dikampungnya tetap menghormati dia. Selain itu, pekerjaan dalam bentuk nafkah hidup diperlukan untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Bagi Supeno, pendidikan itu perlu ditempuh oleh setiap orang, agar orang itu mempunyai pandangan yang berbeda, tidak tunggal.[16]

Setelah Supeno berhasil bangun bengkel bubut, dia berhasil memperbaiki keuangan keluarga. Supeno selama 50 tahun berkecimpung dibengkel bubut. Bengkel itu sudah seperti periuk keluarga. Enam putra-putrinya ditambah satu orang keponakan dan adik istrinya berhasil menjadi sarjana berkat Supeno kerja keras dibengkel miliknya. Bangunan ini yang juga membuat komunitas menerima dan menghormati Supeno.

Dalam menceritakan pengalaman membangun relasi dengan komunitas perlu mengedepankan peranan perempuan penyintas. Peranan perempuan penyintas menyediakan gizi bagi anak-anak warga kampung. Sri Kitri dikampungnya pada era 1970-an dan 1980an adalah perempuan satu-satunya yang pernah mengenyam pendidikan tinggi. Predikat ini yang membuat komunitas mempercayai dia untuk mengurus masalah pengelolaan keuangan RT hingga mengurus gizi balita.

Pada 1983 kumpulan RT (RW) yang terdiri dari 126 RT berupaya untuk memilih ketua Pendidikan Keluarga Kesejahteraan (PKK). Ketika pertemuan 126 RT diselenggarakan yang sebagian besar adalah perempuan secara aklamasi memilih Sri Kitri sebagai ketua PKK. Tentunya Kitri sangat senang untuk hasil pemilihan itu, dia merasa seluruh RT mempercayai dia sebagai pimpinan PKK.

Para ketua RT secara aklamasi memilih Sri Kitri sebagai pimpinan PKK, namun tidak demikian dengan Lurah. Tidak diduga Lurah Mertodanan menolak Kitri untuk menjadi ketua PKK yang baru. Pihak Lurah mendesak Kitri untuk mengundurkan diri dari ketua PKK. Terjadi ketegangan antara pihak kelurahan dengan keluarga Sri Kitri. Ibu enam anak itu tidak mau menyerah begitu saja, karena dia dipilih secara sah oleh kumpulan ibu RT di kelurahan Mertodanan. Ibu Kitri menegaskan kepada lurah bahwa dia harus dilantik terlebih dahulu, kemudian jabatan ketua dapat diserahkan kepada orang lain. Pak Lurah datang kerumah dan menjelaskan bahwa orang seperti ibu ini tidak boleh menjabat sebagai ketua PKK. Alasan Lurah karena suami dari Kitri adalah bekas tahanan politik. Situasi seperti ini sangat menyakitkan bagi keluarga, terutama Supeno, dia dengan tegas mengatakan kepada Lurah dengan melarang ibu sebagai ketua PKK karena suami adalah bekas orang terlibat organisasi terlarang. Apa sebetulnya yang diinginkan oleh pemerintah terhadap mereka? Pertanyaan itu tidak pernah dijawab oleh pihak kelurahan.

Membangun relasi sosial dengan komunitas dengan mendapatkan kepercayaan untuk mengurus mereka tidaklah mudah. Sri Kitri berhasil membangun kepercayaan dengan komunitas tempat dia tinggal. Seluruh warga mempercayai dia untuk dapat memimpin masalah pendidikan keluarga. Namun, kepercayaan yang diperoleh dari warga bertentangan dengan pandangan pemerintah. Kerusakan relasi sosial antara penyintas dengan pemerintah sulit untuk diperbaiki. Pemerintah tidak sepenuhnya mempercayai kemampuan yang dimiliki oleh penyintas dan khawatir akan dibangun orgainisasi yang bertentangan dengan pemerintah. Ironisnya warga menerima dan mengakui penyintas mempunyai jalan alternatif yang lebih baik bagi warga.

Pencapaian yang Diperoleh oleh Penyintas

  1. Organisasi Pakorba dan Lingkar Tutur Perempuan

Pencapaian yang diperoleh penyintas salah satunya berkaitan dengan organisasi yang mereka bangun. Para penyintas di kota Solo tahun 2001 mendirikan organisasi Paguyuban Korban Orde Baru. Tujuan organisasi itu sederhana saja adalah agar korban/penyintas peristiwa kekerasan 1965 dapat memulihkan hak-hak mereka yang dirampas. Organisasi Pakorba dibentuk oleh Supeno, Sumidi, Mulyadi, Bronto, Sarbinatun, Srihandono, Srikirti dan lain-lain. Sebagian besar nama yang disebutkan telah meninggal.

Mereka mendirikan Parkoba setelah masa reformasi atau jatuhnya Soeharto. Proses pembentukan organisasi ini melalui semangat juang agar organisasi dapat membuka pengalaman duka dan cita dari anggotanya. Juga, organisasi ini dilengkapi dengan persyaratan modern seperti ada ketua, anggota dan bendahara. Selain itu, organisasi ini dibentuk didepan notaris hukum yang berarti tercatat dan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dan Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Sementara itu, menurut Mulyadi salah seorang pendiri Pakorba menceritakan bahwa pembentukan organisasi itu mencontoh Pakorba Pusat. Ketika itu sejumlah orang seperti Mulyadi, Bronto, Supeno dan Sumidi mempelajari dokumen anggaran dasar Pakorba Pusat dan mereka memutuskan untuk bergabung sebagai cabang Solo.[17] Namun, dalam perjalanannya Pakorba Solo mempunyai kekhasan, terutama dalam menyusun pertemuan dikalangan korban hingga ke desa Jawa Tengah seperti Boyolali, Pati dan Cilacap.

Perlengkapan organisasi dengan formal hukum seperti itu dimaksudkan agar dapat menunjang kegiatan-kegiatan mereka apabila dipertanyakan oleh kepolisian dan aparat pemerintahan lokal. Ditambah pula, pada awal tahun reformasi aktifitas Pakorba begitu intensif dalam membuat pertemuan-pertemuan. Sebaliknya polisi dengan gencar mempertanyakan apakah organisasi mempunyai izin berkumpul atau surat pemberitahuan. Tatacara seperti itu adalah suatu yang baru yang didalam tatanan rezim orde baru-Suharto tidak diperkenankan pertemuan organisasi dan perkumpulan. Pengalaman mengatasi hambatan dari kepolisian diceritakan dibawah ini.

Di masa reformasi, organisasi Pakorba pada 2001 mendapatkan hambatan untuk menyelenggarakan pertemuan oleh polisi. Ketika itu, Pakorba sedang menyelenggarakan pertemuan di rumah salah seorang anggota dan disatroni oleh dua orang polisi. Dalam suasana pertemuan yang telah dihadiri oleh sekitar 20 orang. Pada saat itu, Supeno yang mendapatkan kabar tersebut, berangkat dengan tergopoh-gopoh dari rumah ke tempat pertemuan yang tidak jauh dari rumah beliau. Supeno mengkisahkan kembali pengalamannya menghadapi polisi:

“Pada waktu itu di pusat kota tidak terjadi gangguan, namun ke daerah-daerah dan RT-RT terdapat gangguan, seperti yang terjadi dikampung saya. Saya datang ke sana sudah ada polisi. Saya bertanya ke polisi ada apa ini ada masalah? Kemudian, polisi itu berkata, anda mengadakan acara ini pake izin atau tidak? Saya Jawab, Saya hanya memberitahu kepada pejabat RT dan saya sudah punya surat yang menyatakan hal itu. Polisi bertanya, suratnya mana? Setelah membaca surat itu, polisi merubah sikap baik sekali, “lho ada ijinnya, nanti kalau ada apa-apa lapor saja ke polisi.”[18]

Ketika polisi mempertanyakan pertemuan itu mempunyai izin atau tidak, Ketua RT telah hadir, orang yang memanggil polisi untuk mempermasalahkan pertemuan itu. Namun, setelah polisi membaca dan mempelajari surat izin tersebut, Ketua RT telah pergi ngeloyor entah kemana. Ketua RT yang melapor kepada polisi agar pertemuan tersebut dapat dihentikan oleh polisi, adalah pejabat RT yang sama ketika mempertanyakan identitas kepercayaan Supeno setelah dikeluarkan dari penjara pada 1967.

Sementara itu, surat izin diperoleh Pakorba dari Kementerian Dalam Negeri. Setelah jatuhnya Soeharto, Kemendagri memberikan keleluasaan kepada organisasi masyarakat untuk menyelenggarakan pertemuan dan aktifitas lainnya. Surat edaran tersebut bermanfaat untuk menegakkan organisasi menjalankan hak-hak anggota menyelenggarakan pertemuan.

Para penyintas dengan adanya organisi Pakorba menyelenggarakan dan hadir dalam pertemuan dengan tema bagaimana mereka dapat memperbaiki relasi dengan negara dan memperoleh hak-hak mereka kembali. Pertemuan-pertemuan yang mereka ikuti berlangsung di Jogjakarta, Jakarta hingga Kalimantan Timur. Selain itu, pertemuan lokal di Solo, Boyolali dan sekitar Surakarta juga mereka selenggarakan. Terutama pertemuan anjangsana ke rumah keluarga korban sangat penting agar korban/penyintas tetap waras. Juga, pertemuan anjangsana penting untuk menjaga ingatan mereka terhadap peristiwa kekerasan 1965, terutama bisa mencegah agar peristiwa kekerasan itu tidak terulang kembali.

Selama mereka bertemu dan berbicara dengan sesama penyintas baik perempuan dan lelaki, mereka menemukan trauma dikalangan penyintas perempuan. Trauma yang dihinggapi kaum perempuan itu perlu dihilangkan dengan cara mereka bercerita pengalaman hidup yang hitam pasca kekerasan peristiwa 1965.

Proses pengungkapan yang dituturkan oleh kaum perempuan penyintas itu tidak boleh dihadiri dan didengarkan oleh kaum lelaki, bahkan oleh suami mereka. Alasannya sederhana saja, kalau didengarkan oleh kaum lelaki/suami cerita yang diungkapkan begitu sensitif maka penuturan tidak menjadi sungguh-sungguh. Dalam proses mengungkapkan pengalaman buruk itu dibentuk “Lingkar Tutur Perempuan,” sebagai organ yang menyelenggarakan pertemuan tersebut.

Peran Pakorba dan Lingkar Tutur Perempuan membantu penyintas perempuan sebagaimana diceritakan kembali oleh Supeno. Dalam pembentukan Pakorba, dia sangat antusias mengedepankan permasalahan bahwa banyak perempuan penyintas kesulitan berbicara karena dampak dari peristiwa tragedi nasional 1965. Untuk menghadapi trauma dikalangan penyintas perempuan, kami membentuk Lingkar Tutur Perempuan merupakan wadah bagi perempuan untuk bercerita tentang pengalaman mereka dampak dari peritiwa kekerasan itu. Persyaratan agar proses penceritaan dari penyintas perempuan dapat lancar, maka baik suami maupu kaum lelaki tidak diperkenankan untuk hadir agar cerita yang menyakitkan dari kaum perempuan bisa lepas semua. Berlangsung-nya wadah dari “Lingkar Tutur Perempuan” itu membuat dampak yang baik bagi penyintas perempuan, paling tidak mereka dapat mengurangi beban trauma karena bisa bercerita dan saling mengunjungi satu sama lain.

Sebelum organisasi Pakorba berdiri, banyak kaum perempuan penyintas yang menjadi anggota Pakorba mengalami trauma akibat peristiwa kekerasan 1965. Salah seorang dari mereka yang terkena trauma adalah Sri Kitri. Penderitaan trauma itu sudah lama berlangsung dirasakan Kitri. Diperkirakan mulai muncul rasa trauma itu ketika suaminya, Supeno ditahan untuk pertamakali, Kitri mendapatkan kabar bahwa suaminya telah dibunuh. Meskipun, Supeno kembali kerumah dengan kondisi yang sehat namun perasaan trauma itu terus datang silih berganti. Jika perasaan trauma hadir, Kitri tidak pernah memberi tahu Supeno. Menurut Kitri gejala trauma itu muncul ketika dia mendengarkan siaran radio sandiwara kekerasan. Kalau ada pembunuhan dalam cerita itu, tangan dan kaki Sri Kitri merasa dingin. Ditambah pula, dengan jantungnya berdegup keras. Pada tahun 1980an dan 1990an banyak orang yang menyukai sandiwara radio dengan menyetel volume suara keras-keras.

Juga, Supeno pada awalnya tidak memahami bahwa istrinya mengidap trauma. Jika, dia mendengarkan sandiwara radio seluruh badan Sri Kitri menjadi dingin. Akhirnya, trauma yang diderita Sri Kitri diberitahu kepada Supeno. Oleh karena itu, Supeno selalu antusias untuk meyuarakan agar perempuan penyintas aktif dikegiatan “Lingkar Tutur Perempuan”. Dengan mereka dapat bercerita pengalaman hidup yang pahit dampak dari peristiwa kekerasan 1965 dapat mengurangi trauma yang diderita.

Kemudian, tahun 2004 sudah berdiri Pakorba. Sri Kitri ikut berkumpul dalam organisasi tersebut. Juga, kalau ada kegiatan “Lingkar Tutur Perempuan”, Kitri mulai bercerita dengan sesama penyintas perempuan. Meskipun, pada awalnya selalu menangis ketika bercerita, tetapi setelah beberapa kali sudah semakin tegar.[19] Penderitaan trauma yang dialami oleh Kitri terus berkurang seiring dengan pertemuan-pertemuan Parkoba dan Lingkar Tutur Perempuan.

Hal yang berbeda dengan Karmina menanggapi Pakorba dan Lingkar Tutue Perempuan. Walaupun, dia tidak mengidap trauma. Tetapi kedua kegiatan itu sangat berguna bagi perempuan penyintas. Karmina aktif di Pakorba dan Lingkar Tutur Perempuan. Sebagaimana yang dikemukan oleh Karmina, “Saya bisa cerita apa yang saya alami dampak dari peristiwa 1965 kepada ibu-ibu korban.”[20] Sebaliknya mereka juga bercerita tentang kehidupan pahit yang mereka alami, kegiatan berkumpul itu dapat membantu bergotong royong diantara mereka.

  1. Nyadran Jembatan Bacem

Istilah nyadran adalah kegiatan orang Jawa mengunjungi kuburan para leluhurnya, mendoakan agar arwah bisa damai dan bebas dari beban. Nyadran Jembatan Bacem berbeda dengan nyekar kuburun yang dilakukan orang-orang Islam menjelang puasa Ramadhan. Perbedaannya nyadran jembatan Bacem adalah ritual untuk orang-orang yang dihanyutkan air sungai Bengawan Solo setelah dibunuh di sekitar bulan Oktober 1965 hingga 1967 oleh tentara Indonesia. Juga, nyadran Jembatan Bacem baru diselenggarakan oleh Pakorba pada 2005.

Nyadran Jembatan Bacem merupakan peristiwa pencapaian para penyintas 1965. Bisa dikatakan sebagai pencapaian penyintas, karena tidak terlepas dari kerja keras Pakorba dan Lingkar Tutut Perempuan. Dalam tulisan ini akan dibahas secara ringkas tiga hal. Pertama, ide yang mendasari diselenggarakan nyaderan Jembatan Bacem. Dalam penyelenggaraan nyaderan itu tidak hanya sekedar ritual dan doa bagi para korban yang dibunuh, tetapi juga klarifikasi sejarah. Terakhir, makna penyelenggaraan ritual nyaderan Jembatan Bacem yang bagi penyintas dan generasi muda.

Pada 2004 organisasi Pakorba mulai membicarakan penyelenggaraan nyaderan Jembatan Bacem. Pada saat itu, rapat Pakorba disepakati penyelenggaraan ritual mengenang korban-korban yang dibunuh di Jembatan Bacem. Dalam pembicaraan itu dikatakan penyelenggaraan perlu waktu yang tepat, berdasarkan kultur masyarakat setempat. Mulyadi sebagai organisatoris acara tersebut mengutarakan ide yang melatarbelakangi ritual Jembatan Bacem:

“La itu kan mula.mula begini, pas tepat waktu itu ada nyewu. Nyewu itu seribu hari orang meninggal, itu biasanya orang Jawa diperingati terakhir, yaitu istrinya Pak Bronto. Terus kita diundang kesana. Sebelumnya kita sudah rananan. Bagaimana Pak Bronto kalau kita bentuk ibu-ibu, sebelum itu Pak Bronto ngomong”, “itu bagus tapi kita harus cari timing yang baik. La, pas ada itu saya saya dengarkan gitu lo. Terus bilangnya digunakan kita mengadakan pertemuan yang sudah itu arisan. Tapi waktu itu ibu-ibu masih komplit itu.[21]

Penuturan Mulyadi di atas tentang gagasan penyelenggaraan nyadran Jembatan Bacem masih belum fokus. Ketika itu, dalam rapat-rapat Pakorba para anggotanya berkeinginan untuk membuat kegiatan penyintas di luar kota Solo. Alasan para penyintas untuk membuat acara di luar kota Solo agar bisa mengajak penyintas dari kota lain. Lagi pula, anggota Pakorba beberapa tahun belakangan setelah reformasi sering berkunjung ke kota-kota lain dalam rangka menjaga ingatan di kalangan para penyintas 1965.

Dengan menyelenggarakan kegiatan Pakorba di luar kota Solo bisa menelusuri kembali orang-orang yang hilang dalam peristiwa kekerasan 1965. Ketika itu, para penyintas juga sedang melakukan pendataan tempat-tempat penahanan korban 1965 di kota Solo.[22] Akhirnya, para penyintas bersepakat acara peringatan di luar kota Solo direncanakan menyelenggarakan Nyadran Jembatan Bacem.

Dari gagasan penyelenggaraan nyaderan itu, mereka menyusun acara itu dalam konteks kebudayaan Jawa, tetapi bukan kebudayaan Jawa pada periode Islamisasi, tetapi masih dalam ranah masa Hindu. Dalam acara nyaderan itu mereka membayangkan memerlukan bunga yang akan ditabur di sungai, persis dipermukaan air, tempat jasad korban yang ditarik oleh arus sungai. Juga, mereka merencanakan mengumpulkan burung liar yang akan dilepas ke udara di atas Jembatan Bacem. Pelepasan burung itu sebagai simbol mempertunjukkan arwah damai dikalangan korban yang sudah meninggal. Kemudian, mereka merencanakan mengumpulkan ikan lele yang akan dilepas kedalam sungai sebagai simbol kesejahteraan bagi orang-orang yang ditinggalkan. Terakhir, akan dibuat perahu getek terbuat dari bambu sebagai simbol peringatan berjalannya Nyewu para korban yang meninggal ke alam damai nirwarna.

Sekitar 40 tahun lamanya jembatan Bacem menjadi rahasia umum sebagai tempat pembataian orang-orang yang dituduh sebagai PKI. Jembatan Bacem berlokasi di desa Grogol, kabupaten Sukohardjo. Jembatan yang seringkali digunakan untuk melintas dari Grogol ke Kota Solo. Pada 2 Oktober jembatan Bacem mempunyai makna yang jelas sebagai salah satu geografi kekerasan. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Pakorba dan Lingkar Tutur Perempuan terdapat 144 orang dibunuh oleh tentara di jembatan Bacem.[23] Sementara itu, orang-orang yang tidak bernasib beruntung itu berasal dari Kota Solo, Klaten, Boyolali dan desa-desa yang berbatasan dengan Surakarta.

Para korban pembantaian tersebut dikeluarkan dari penjara dan kamp tahanan dan dibawa ke jembatan Bacem untuk dieksekusi pada tengah malam hari. Sebagian besar para korban itu adalah dengan status tahanan bon-bonan.[24] Sebelum dilakukan eksekusi terhadap korban, mereka dijejer dan ditembak dari jarak dekat. Sehingga sedikit kemungkinan para korban meleset dari target kematian.

Para korban jembatan Bacem dibunuh mulai akhir Oktober 1965 hingga awal 1967.[25] Penduduk sekitar jembatan Bacem hanya mendengar letusan tembakan yang menandakan terjadi pembunuhan. Kalau ada letusan lima kali, berarti yang dibunuh ada lima orang. Demikian pula, jika ada letusan puluhan berarti korbannya mencapai puluhan. Penduduk tidak berani keluar menyaksikan rangkaian pembunuhan tersebut. Mereka khawatir menjadi sasaran pembunuhan.

Selain itu, jembatan Bacem menjadi geografi pembunuhan karena tempatnya mudah untuk menghilangkan jejak pembantaian. Setelah sejumlah korban ditembak dengan senjata api dari jarak dekat, jasad dijatuhkan ke sungai. Kemudian, mayat itu terbawa arus deras sungai Bengawan Solo hingga ke laut tanpa dapat disaksikan oleh orang yang melintas di jembatan Bacem.

Bagaimanapun untuk melakukan klarifkasi sejarah terhadap ruang formal seperti Jembatan Bacem diperlukan saksi dua orang, agar jembatan Bacem secara absah diakui sebagai salah satu tempat peristiwa kekerasan brutal. Dalam perjalanan untuk menguraikan penjelasan sosok jembatan Bacem hingga tahun 2006 baru diketahui oleh Pakorba terdapat satu orang saksi rangkaian pembunuhan di Jembatan Bacem. Saksi itu bernama Bibit yang mempunyai latarbelakang seniman pelantun lagu genjer-genjer. Bibit sebagai seorang penyintas yang lahir pada 1947. Dia tinggal tidak jauh dari jembatan angker itu. Sehingga, tidak aneh Bibit mempunyai cerita banyak mengenai kebrutalan di jembatan itu. Setiap malam di tahun 1966-1967 dia mendengar suara letusan dan berondongan senjata api. Namun, dia menyaksikan mayat yang tersangkut ranting-ranting pohon di pinggir sungai di bawah Jembatan Bacem secara kebetulan.

Pada suatu hari di pagi hari, dia bergegas ke pasar untuk mencari dedak untuk hewan piaraan kuda. Ketika dia melintas hingga tiba diujung jembatan dihadang oleh dua orang berpostur kurus, berambut gondrong dan berpakaian seragam tentara. Mereka perintahkan Bibit dengan menunjuk kepada mayat yang tersangkut, agar dihalau untuk bisa melanjutkan hanyut oleh arus sungai. Hampir setiap pagi Bibit menghalau mayat itu dari rintangan ranting-ranting pohon atas perintah tentara.

Saksi lain yang mempunyai pengalaman menarik di Jembatan Bacem adalah Bardjo. Dewasa ini Bardjo berusia 87 tahun. Bardjo sekitar tahun 1966 telah dibawa ke Jembatan Bacem untuk dieksekusi bersama korban lainnya. Akan tetapi, Bardjo dengan gagah berani melompat dan terjun ke sungai. Dia diselamatkan oleh gelap gulita malam yang hitam pekat. Jembatan Bacem telah berhasil direkonstruksi sebagai salah satu tempat peristiwa kekerasan 1965. Juga, rangkaian pembantaian Jembatan Bacem telah diproses ke dalam film dokumenter oleh sutradara Yayan Wiludihardjo pada 2013.

Pada 2 Oktober 2005 diselenggarakan Nyadran Jembatan Bacem. Berdasarkan catatan Lingkar Tutur Perempuan ada sekitar 300 orang hadir dalam ritual tersebut.[26] Ibu-ibu dan bapak hadir dengan pakaian berwarna-warni mengenakan kebaya dan berkerudung, sedangkan yang pria mengenakan peci. Hampir seluruh perempuan menenteng keranjang berisi bunga yang nantinya akan ditebar diatas aliran sungai Bengawan Solo. Diperkirakan ibu dan bapak yang hadir berusia 70 hingga 80-an tahun bersama anak-anak baik putra dan putri yang berusia seputar 30 tahun hingga 50 tahun.

Mereka berjalan kaki menurun untuk mencapai pelataran acara di sisi selatan Jembatan Bacem. Juga, di bagian selatan itu telah tersedia peralatan tembang Ki Dalang Sri Djoko Rahardjo yang akan mengisi acara wayangan, meskipun tidak semalam suntuk. Oleh karena yang hadir banyak yang sudah sepuh, wayangan hanya berlangsung hingga pukul 6 sore.

Acara nyadran tersebut tidak hanya dihadiri oleh keluarga korban/penyi-tas dari kota Solo, tetapi dari Pati, Klaten dan Boyolali. Juga, acara itu dihadiri pula oleh aktivis HAM beberapa kota seperti Jogjakarta, Solo, Jakarta, Madiun dan lain-lain. Banyak generasi muda yang mengambil gambar dan foto untuk kenangan bahwa di Jembatan Bacem pernah terjadi rangkaian pembunuhan brutal.

Acara dimulai tepat jam 10 pagi. Di awali dengan sambutan dari panitia dan kemudian dilanjutkan dengan pemberian kesaksian dari para penyintas dari pelbagai kota. Kemudian, acara ritual tabur bunga di atas air sungai, pelepasan burung-burung liar ke udara dan pelepasan ratusan bibit ikan lele ke dalam sungai.

Dari seluruh orang yang hadir dalam nyadran itu nampak baru kali ini mereka datang ke lokasi jembatan Bacem. Mereka hadir selain untuk menebar bunga di sungai dan mengirim doa untuk orang-orang yang telah meninggal. Juga, mereka ingin membagi cerita kepada sesama yang hadir di sana. Salah seorang yang hadir akrab dipanggil Mbah Lurah, karena suaminya lurah yang hilang pada 1965. Mbah Lurah hadir bersama adiknya perempuan yang suaminya juga hilang, anak-anak, dan cucu-cucunya. Suami Mbah Lurah adalah anggota organisasi desa yang pada 1965 dikejar-kejar dan kemudian keluar dari tempat persembunyiannya kembali ke rumah. Dia dinasehati oleh istrinya agar menyerahkan diri saja. Pak Lurah mengikuti nasehat istrinya untuk menyerahkan diri, tapi dia tidak pernah kembali. Dia dibunuh di Jembatan Bacem, dan jazadnya dibuang ke dalam sungai.[27]

Salah satu acara nyadran yang menarik adalah keluarga penyintas menulis surat kepada korban, dan surat itu kemudian ikut dilarung di arus sungai. Ada sekitar 200 surat baik dalam bentuk puisi maupun prosa ditujukan kepada arwah korban yang dibunuh. Salah satunya surat ditulis oleh anak perempuan Mbah Lurah yang ditujukan kepada bapaknya:

 

Pak ini saya, anakmu datang bersama

dengan Simbok, istrimu dan cucumu

datang ke sini untuk menunjukkan cinta kami

kepadamu.

 

Pak, semoga arwahmu

diterima di sisi Tuhan

Kami, anak dan cucu-cucumu

akan meneruskan perjuanganmu

 

Dari istri

anak dan cucu-cucumu.[28]

Penutup

Penulis telah membahas di atas tentang proses rekonstruksi sosial di kalangan korban di Kota Solo. Pada pembahasan pertama, penulis menguraikan struktur sosial kota Solo dengan terjadinya peristiwa kekerasan 1965 mengalami perubahan. Salah satu yang menonjol perubahan susunan sosial masyarakat Solo adalah banyak guru sekolah yang kehilangan pekerjaan. Pasca dikeluarkan dari penjara dan kamp tahanan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan ada yang menjadi penarik becak atau yang menjual tenaganya berpuluh-puluh tahun di sebuah hotel kecil.

Perubahan lainnya, di kampung-kampung yang sebagian besar penduduk keturunan Arab menjadi ketua RT dan Hanra (pertahanan trakyat) mereka berfungsi melakukan pengawasan terhadap keluarga korban penyintas. Situasi ini menciptakan ketegangan sosial, meskipun tidak terjadi konflik.

Kemudian, penulis membahas rekonstruksi sosial di lingkungan masyarakat/komunitas. Bisa dikatakan keluarga penyintas dapat diterima oleh komunitas. Keluarga penyintas memberikan pengabdian pada komunitas melalui semangat gotong-royong, mengorganisir kerja bakti, ronda malam, dan ikut menerima mantu tetangga lengkap dengan pakaian tradisional Jawa.

Sementara itu, kaum perempuan penyintas aktif mulai pengurusan bendahara RT hingga PKK RW. Di sana mereka memberikan perawatan bagi gizi Balita dan mendorong anak-anak di kampung untuk belajar dan meningkatkan minat baca. Hanya satu perempuan penyintas yang diusir oleh komunitasnya. Pengusiran itu dilakukan oleh orang yang dikenal oleh penyintas sebagai algojo peristiwa kekerasan 1965 didesa Baluwarti.

Namun, penyintas yang diusir bernama Karmina bisa diterima di komunitas lain di kampung Mangkuyudan. Itu di kampung itu Karmina juga aktif mengabdi ditingkat PKK RW, dan juga mendapatkan timbal balik informasi jaminan kesehatan bagi lansia.

Para penyintas di kota Solo pencapaiannya dengan membentuk organisasi Pakorba (Paguyuban Korban Orde Baru). Organisasi ini banyak memberikan bantuan kepada korban/penyintas, terutama bantuan bagi penyintas perempuan yang menderita trauma. Penanggulan penderitaan trauma itu melalui cara mereka bercerita didepan kaum perempuan.

Lingkar Tutur Perempuan mewadahi perempuan penyintas untuk bisa bercerita secara terbuka mengenai pengalaman hidup mereka di zaman gelap orde baru. Ketika mereka bercerita tidak didengar dan dihadiri oleh kaum lelaki dan bahkan suaminya. Cara ini dilakukan agar seluruh pengalaman hidup yang sulit bisa menjadi lapang dan terbuka. Metode ini berhasil mengurangi trauma dikalangan penyintas perempuan.

Pencapaian lainnya yang penting dari keluarga penyintas di kota Solo adalah menyelenggarakan Nyadran Jembatan Bacem. Peristiwa Nyadran itu berhasil dimaknai oleh para penyintas bahwa Jembatan Bacem menjadi tempat memorial kekerasan peristiwa 1965. Selain itu, Nyadran Jembatan Bacem sebagai rekonstruksi sosial dari berbagai generasi yang bersepakat agar peristiwa tragedi nasional 1965 tidak terulang kembali.***

 

Kata Pengantar 

Razif Rekonstruksi Sosial Penyintas di Kota Solo

M. Fauzi Rekonstruksi Sosial Penyintas di Bali

Rinto Tri Hasworo Rekonstruksi Sosial Penyintas di Pati

Kesimpulan dan Harapan

Daftar Pustaka

 

Rekonstruksi Sosial Penyintas di Bali

Fauzi

Pengantar

Pengakuan negara terhadap kekerasan di masa lalu terutama dalam peristiwa 1965 hingga kini belum membuahkan hasil memuaskan terutama di pihak korban. Pelaku masih menyangkal kekerasan terhadap para korban tragedi nasional 1965. Beberapa waktu lalu, dalam forum simposium 1965 di Jakarta, pihak militer sebagai pelaku menegaskan bahwa pada peristiwa 1965 hanya ada satu korban yang terbunuh. Demikian pula, ketika simposium tandingan diselenggarakan oleh para pensiunan perwira militer dan organisasi massa (ormas) yang anti terhadap korban-korban hak asasi manusia peristiwa 1965. Dalam forum itu, mereka menyusun kesimpulan bahwa sedang berlanjut penyusunan gerakan untuk kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI). Kesimpulan dalam forum itu tampaknya merupakan bagian dari politik penyangkalan pelaku terhadap kekerasan, penyiksaan, penahanan, pembunuhan, dan diskriminasi terhadap korban tragedi nasional 1965.

Jika penegasan yang dilontarkan pihak yang anti terhadap korban tragedi nasional 1965 itu dapat dipercaya, maka jaringan sosial, hubungan sosial penyintas dengan keluarga, lingkungan serta negara tidak mengalami kalut-marut. Selain itu, jika para penyintas tragedi nasional 1965 sejak lama aktivitasnya tidak dilarang dan mereka bebas bekerja untuk mendapatkan nafkah yang layak, maka organisasi dan hubungan sosialnya menjadi kekuatan yang dapat diperhitungkan.

Dalam konteks ini, kami melakukan inisiatif melakukan penelitian rekonstruksi sosial kehidupan korban/penyintas tragedi nasional 1965 di beberapa kota yaitu Pati, Solo, dan Bali. Cakupan penelitian dalam rekonstruksi sosial ini terdiri dari jaringan sosial dan hubungan korban dengan keluarga, komunitas dan negara. Narasi dimulai dari latar sosial, politik, dan ekonomi, kemudian penghancuran hubungan sosial korban dan segala dampaknya terhadap korban dan keluarganya, upaya korban membangun jaringan sosial setelah pembebasan dari tahanan/pembuangan, dan pencapaian yang dilakukan penyintas di masyarakat atau dalam kehidupan sosialnya.

Rekonstruksi sosial korban tragedi nasional 1965 juga penting mengangkat peran perempuan. Di setiap wilayah yang diteliti ada beberapa perempuan yang menjadi korban tragedi nasional 1965, atau harus menderita karena suaminya ditahan ataupun dibunuh. Peranan perempuan korban dalam melanjutkan kehidupan bagi keluarganya ketika para suami ditahan atau justru dibunuh sangat penting. Merekalah yang membesuk, menyediakan dan membawa makanan ke penjara untuk suami atau anggota keluarganya yang ditahan, bahkan harus menemani suami hingga di kamp penahanan Pulau Buru. Kaum perempuan juga yang menopang kehidupan para keluarga korban, terutama anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dari sisi itu, perempuan dan juga anak-anak mereka sesungguhnya juga sangat rentan dan ikut merasakan dampak tragedi nasional 1965.

Selain itu, dalam rekonstruksi sosial mencakup pula tentang cara korban dan juga anak-anaknya melakukan pemulihan, memutus dendam, berjuang melawan lupa, dan menyembuhkan trauma masa lalu. Tanpa mereka menyelenggarakan pertemuan dan anjangsana ke sesama korban atau menceritakan pengalaman hidupnya sebagai upaya pemulihan atau pelepasan dari sisi kelam hidupnya, sulit bagi anak-anak atau keluarga korban untuk bisa pulih kembali dari trauma masa lalu. Menjalin kontak dengan sesama korban dan saling bercerita tentang pengalaman buruk yang menimpa keluarganya dalam tragedi itu agar ingatan sosial ini tidak lenyap begitu saja, kemudian menyelenggarakan memorialisasi di situs-situs pembunuhan dan penghilangan paksa korban di masa lalu, adalah beberapa aktivitas dalam upaya melawan lupa akibat tragedi nasional 1965. Berbagai acara, kegiatan atau upacara terkait ingatan sosial itu melibatkan korban baik perempuan maupun lelaki sekaligus sebagai kenangan terhadap kawan-kawan mereka yang tidak beruntung atau dibunuh.

Aktivitas atau acara untuk mengenang para korban tragedi nasional 1965 juga berkaitan dengan kebudayaan dan tradisi di masing-masing wilayah yang berbeda satu dengan lainnya. Kegiatan-kegiatan korban yang berkaitan dengan memorialisasi itu memang tidak berlangsung secara bersamaan di ketiga wilayah penelitian dalam cakupan riset ini, dan di masing-masing wilayah itu mempunyai cara tersendiri sesuai adat/tradisi di wilayah itu. Korban kadangkala juga menghadiri upacara memorialisasi di tempat lain dengan alasan solidaritas di kalangan korban. Inisiatif dari korban untuk mencegah keberulangan tragedi nasional 1965 akan kami sajikan pula narasinya dalam paparan ini, terutama dalam konteks Bali dan sejarah politiknya.

Latar Sosial, Ekonomi dan Politik Bali

Bali pasca revolusi Indonesia adalah kisah perjuangan mengukuhkan diri sekaligus berbagi peran dan upaya menguasai banyak bidang baik ekonomi maupun politik. Peran dan aktivitas itu ditentukan pula oleh seberapa besar pengaruh dan jaringan yang dimiliki terhadap partai politik terutama PKI dan Partai Nasional Indonesia (PNI) serta jajaran birokrasi pemerintahan. Pemuda pejuang dari era revolusi, di antaranya, merupakan aktor yang bermain di arena untuk menanamkan pengaruh dan kekuasaannya dalam kehidupan sosial-politik Bali pasca revolusi. Sebagian dari mereka kemudian berada dalam pusaran konflik dan menjadi pelaku atau korban kekerasan politik di Bali dalam tragedi nasional 1965.

Ada berbagai faktor yang berperan mematangkan dan memanaskan situasi sehingga ketegangan dalam pusaran konflik politik berlangsung keras sampai berujung pada penghilangan paksa dan pembunuhan secara brutal dalam tragedi nasional 1965. Pasca revolusi, kondisi sosial-ekonomi Bali ternyata tidak sesuai dengan harapan sebagian penduduk dan para pejuang yang menginginkan terwujudnya suatu “kesejahteraan”. Masalah ekonomi dan sosial pasca revolusi menjadi beban yang harus diselesaikan pemerintah nasional dan lokal. Beberapa contoh masalah ekonomi dan sosial di Bali antara lain tingginya harga kebutuhan pokok seperti beras pada awal `1950an hingga memasuki 1960 yang tidak terjangkau oleh pegawai berpendapatan rendah sekalipun, hama tikus dan kegagalan panen antara 1962 dan 1965, persaingan antara dua kekuatan politik utama yaitu PKI dan PNI dalam merebut pengaruh dan massa serta kursi kekuasaan, dan redistribusi tanah yang kesemuanya mempunyai kontribusi terjadinya kekerasan dan pembunuhan dalam tragedi nasional 1965 dan juga sesudahnya.

Sejak awal 1960an, kebijakan land reform menjadi pembicaraan hangat sekaligus mengkhawatirkan para pemilik tanah-tanah luas dan kaum bangsawan di Bali. Kebijakan land reform merupakan penerapan dari Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil No. 2 Tahun 1960. Kebijakan di bidang pertanahan itu tentu berpengaruh terhadap para pemilik tanah-tanah luas, sebagian besar di antara mereka adalah kaum bangsawan dan juga pengusaha baru yang tumbuh pasca revolusi. Di sisi lain redistribusi tanah atau land reform ini menjadi kabar yang menggembirakan bagi petani tak bertanah atau kaum miskin pedesaan. Kelompok terakhir inilah yang menjadi basis terbesar pendukung Barisan Tani Indonesia (BTI) dan PKI. Redistribusi tanah di Bali menjadi isu sensitif/panas sejak awal 1960an hingga menjelang meletusnya tragedi nasional 1965. Tanah-tanah yang tergolong luas dan produktif memang banyak dikuasai kaum bangsawan atau keluarga kerajaan, dan mereka juga masih menempati posisi penting di tingkat desa serta menguasai jaringan atau sumber-sumber ekonomi, sosial dan keagamaan yang berhubungan dengan puri.

Kendati keluarga kerajaan atau kaum bangsawan memegang kepemilikan tanah secara luas, ketergantungan penduduk yang tak mempunyai tanah atau miskin terhadap puri tempatnya melakukan berbagai aktivitas adat dan keagamaan juga tergolong besar. Ada keterikatan tradisional secara kultural dan relijius antara keduanya, meski secara sosial-ekonomi terutama dalam hal kepemilikan tanah tetaplah menunjukkan ketimpangan. Tumbuhnya pengusaha Bali pasca revolusi yang diuntungkan oleh kebijakan ekonomi pemerintah lokal, sekaligus telah menyingkirkan para pengusaha Tionghoa dan Eropa yang sebelumnya mendominasi perekonomian Bali antara lain yang bergerak di bidang impor, angkutan, konstruksi, pariwisata setidaknya mempunyai andil dalam menentukan kecenderungan dukungan politik terutama terhadap PNI. Kaum pengusaha yang berakar dan mendapat dukungan birokrasi pemerintahan menjadi basis pendukung PNI. Merekalah yang termasuk dirugikan oleh kebijakan redistribusi tanah sejak awal 1960an, di tengah upaya mereka untuk bangkit atau menjadi pemeran utama dalam aktivitas perekonomian pasca revolusi. Jalinan atau jejaring politik dan personal antara pengusaha lokal yang tumbuh pasca revolusi ini dengan birokrasi dan pemerintah lokal menjadi penting daripada latar belakang sosial keturunan atau kebangsawanan mereka. Kaum bangsawan memang mempunyai akses terhadap birokrasi pemerintahan, namun mereka juga harus berbagi rezeki dengan para eks pejuang dan pegawai negeri sipil nonbangsawan yang sama-sama berusaha menancapkan pengaruhnya.

Selain kondisi di atas, letusan Gunung Agung pada 1963 yang memakan korban 1.500 jiwa, merusak 62 ribu lahan produktif, sepuluh ribu jiwa kekurangan gizi, dan 75 ribu orang mengungsi ke berbagai tempat atau wilayah antara Denpasar dan Singaraja –kedua kota menjadi tempat pengungsian terbanyak– ikut menambah beban sosial-ekonomi penduduk. Wilayah lain seperti Karangasem, Klungkung, Bangli dan Gianyar merupakan daerah-daerah yang juga mengalami kerusakan parah akibat bencana alam itu.[29] Kondisi sulit itu sangat mempengaruhi kehidupan penduduk saat beban ekonomi kian berat apalagi ditambah dengan harga barang-barang kebutuhan pokok terus meningkat dan sulit terjangkau terutama oleh mereka yang berpendapatan rendah.

Pasca revolusi, pemerintah lokal memang dihadapkan pada kenyataan sulit menyangkut masalah ekonomi dan sosial. Menjelang akhir 1950an, masalah kebutuhan pokok belum terselesaikan secara memuaskan oleh pemerintah lokal dan hal ini berlanjut hingga 1960an. Meskipun pemerintah lokal mengontrol harga-harga kebutuhan pokok, pada pertengahan 1950an misalnya, buruknya panen, terkendalanya distribusi pasokan impor dan spekulasi, membuat harga beras terus melonjak dari Rp 3,50 menjadi Rp 7,50 per kilogram. Bahkan, menjelang 1964 harga beras menjadi Rp 130 per kilogram.[30]

Masalah-masalah sosial dan ekonomi juga penyelesaian pemerintah dalam hal itu pada akhirnya berpengaruh secara politis, yakni menguatnya pertentangan antara PNI dan PKI. Menguatnya posisi kaum pengusaha yang berafiliasi dengan PNI dan dukungan mereka terhadap kebijakan nasional dalam hal pengusiran orang Tionghoa dari Indonesia misalnya, ternyata justru mendapat tentangan dari PKI. Tragedi nasional 1965 menjadi jalan bagi lawan-lawan politik PKI untuk menyingkirkan partai ini sekaligus mengukuhkan posisi mereka dalam perekonomian lokal. PNI dan juga kaum pengusaha yang menjadi pendukungnya jelas sangat diuntungkan dari tragedi nasional 1965 dan kehancuran bagi PKI serta organisasi massa pendukungnya seperti BTI dan Pemuda Rakjat.

Tragedi nasional 1965 yang meletus di Bali dan meminta korban hingga puluhan ribu jiwa tidaklah terjadi secara tiba-tiba dan berdiri sendiri, atau terlepas dari latar sosial, ekonomi, dan politik lokal yang sesungguhnya justru sangat berpengaruh seperti diuraikan secara singkat di atas. Akar persoalan tragedi nasional di Bali itu berada dalam tingkatan lokal yang basis masalahnya terletak antara lain pada masalah perekonomian pasca revolusi, ketimpangan sosial dalam hal pendapatan dan properti, dampak bencana alam gunung meletus, persaingan merebut kekuasaan dan pengaruh antara PKI dan lawan-lawan politiknya, serta redistribusi tanah hasil penerapan kebijakan undang-undang land reform dan bagi hasil. Semua tali-temali itu berujung pada kehancuran PKI dan organisasi pendukungnya di Bali, serta pembunuhan terhadap para anggota, simpatisan atau mereka yang dituduh sebagai anggota PKI/komunis.

Penghancuran Hubungan Sosial Penyintas

Bali dalam berbagai bacaan, sejak era Hindia Belanda, dikenal sebagai pulau yang elok, eksotis, dan harmonis. Keindahan pulau dan keramahtamahan penduduknya menjadi bahan cerita di mana-mana. Hal itu tampak pula dalam berbagai ekspresi seni rupa tentang keindahan Bali, dan menjadi konsumsi penikmat seni. Itulah Bali yang dikenal lewat berbagai ekspresi seni dan juga pengorganisasian pertanian dalam bentuk subak.

Keharmonisan dan keindahan Bali yang tercermin atau menjadi bahan obrolan yang tak ada hentinya di kalangan para pelancong patut dipertanyakan ketika Bali yang tentram dan damai justru diguncang tragedi nasional 1965 dengan menelan jumlah korban sangat banyak. Rata-rata usia para korban/penyintas saat tragedi nasional 1965 ini antara 20an hingga 30an tahun, suatu usia yang tergolong produktif dalam hidup dan karier seseorang, dan sekarang usia mereka sekitar 70an hingga melewati 80an tahun. Produktivitas dan kerja mereka untuk bangsa dan masyarakat telah direnggut dan dibungkam habis karena terjadinya tragedi nasional 1965.

Apa yang sesungguhnya terjadi atau bergejolak di Pulau Dewata hingga korban tragedi itu sejak Desember 1965 hingga awal 1966 mencapai puluhan ribu dan ditaksir hingga mencapai 80 ribu korban tewas, atau sekitar 5% penduduk yang berjumlah kurang dari 2 juta orang.[31] Jumlah korban tewas sebanyak itu terdiri dari beragam kasta mulai dari kasta Sudra hingga Brahmana, termasuk pula di dalamnya elit atau tokoh-tokoh di Bali. Di antara para korban itu antara lain Gubernur Bali yang juga putra Raja Jembrana, Anak Agung Bagus Sutedja; 14 orang anggota pemerintahan Jembrana dan tuan tanah yang dianggap berhubungan dengan PKI juga dibunuh; kemudian pengusaha I Gde Puger yang dibunuh dengan cara dimutilasi di Desa Kapal; aktivis PKI, guru, petani, militer dan seniman termasuk pula di antara mereka yang tewas dibunuh atau korban tragedi itu. Pembantaian yang menyasar ke berbagai golongan dan dilakukan secara brutal itulah yang terjadi pasca tragedi nasional 1965 di Bali. Bahkan, puri kerajaan di Jembrana pun dibakar dan anggota keluarga puri dibunuh. Di Kabupaten Jembrana dan Buleleng yang program land reform hampir sukses menjelang 1965, kekerasan dan pembunuhan berlangsung secara ekstrim. Begitu pula dengan di Kabupaten Karangasem, di mana BTI sangat aktif dan program land reform telah memicu terjadinya pembunuhan di mana-mana.[32]

Akar atau benih kekerasan yang berujung pada pembunuhan di Bali tidaklah datang atau muncul secara mendadak, tetapi justru jauh sebelum peristiwa 1965 meletus. Sebagaimana disinggung sebelumnya, bahwa persaingan antara PNI dan PKI punya kontribusi dalam serangkaian kekerasan hingga pembunuhan terhadap mereka yang dituduh terlibat dalam tragedi nasional 1965 atau simpatisan komunis. Tameng (milisi sipil) yang dikenal kejam dan dekat dengan PNI ditengarai menjadi pelaku kekerasan atau eksekutor di tingkat bawah. Kekerasan dan pembunuhan di Bali berlangsung pada sekitar Desember 1965. Militer terutama Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) dan tentara yang berasal dari kesatuan Divisi Brawijaya yang bermarkas di Jawa Timur pada awal Desember 1965 mendarat di Bali untuk menumpas PKI hingga ke akar-akarnya. Tugas militer dalam penumpasan kaum komunis di Bali ini tentu tidak akan berjalan lancar jika tidak ada dukungan dari milisi sipil tameng, seperti yang terjadi di berbagai kota di Jawa.[33] Beberapa narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini menceritakan tentang aksi tameng yang berkostum hitam-hitam saat datang dan membawa korban ke luar rumah menuju suatu tempat eksekusi. Korban yang dibawa oleh tameng sebagian besar tewas.

Pelaku dan korban dalam tragedi nasional 1965 di Bali sesungguhnya tinggal dalam ruang yang sama yaitu se-natah (halaman), se-dadia (semarga atau mempunyai hubungan keluarga/garis keturunan) dan satu pemujaan atau pura.[34] Mereka saling tahu atau mengenal satu sama lain. Dalam konteks itu, kekerasan hingga pembunuhan menyisakan suatu “dendam” atau “trauma” yang tampaknya sulit dihapuskan dari ingatan korban. Para korban tragedi nasional 1965 di Bali sendiri berupaya tidak mewarisi dendam kepada generasi berikutnya dan melihat apa yang terjadi di masa lalu secara lebih bijaksana. Mereka juga meyakini adanya karma phala, filosofi ajaran Hindu, yakni hasil yang diterima atas suatu perbuatan yang dilakukan. Para penyintas dalam beberapa kesempatan perbincangan menyinggung tentang hal ini saat bercerita mengenai tameng, yang secara ekonomis kehidupannya tidak lebih baik dari para penyintas saat ini.

Dampak tragedi nasional 1965 dan jatuhnya korban dalam jumlah besar di Bali tidak dapat dipisahkan dari berbagai persoalan sosial-politik di tingkat nasional terutama penerapan land reform sejak awal 1960an. Redistribusi tanah dan perubahan dalam pembagian hasil pertanian mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat Bali, daripada isu besar lainnya seperti konfrontasi terhadap Malaysia atau perjuangan merebut Irian Barat. Tanah dan pembagian hasil pertanian menjadi persoalan tentang siapa yang diuntungkan atau dirugikan dari kebijakan itu. Kaum bangsawan dan pemilik tanah-tanah luas merasa dirugikan dari kebijakan pembagian tanah atau bagi hasil itu dan mendapatkan momentum untuk “merebut” kembali hak milik mereka yang berkurang saat tragedi nasional 1965 meletus.

Di sisi lain, PKI dan BTI mendukung kebijakan tanah dan bagi hasil itu, dan dukungan mereka terhadap program land reform justru menjadi sasaran penentang kebijakan itu, terutama pemilik tanah dan pendukungnya yang berafiliasi ke PNI. Dukungan Gubernur Bali Sutedja terhadap kebijakan land reform agar masalah ini segera diselesaikan turut mempertajam dan menjadi ancaman bagi pemilik tanah dan pendukungnya di tubuh PNI. Tragedi nasional 1965 menjadi momentum bagi pemilik tanah dan pendukungnya untuk melawan PKI dan simpatisannya yang dianggap mendukung land reform di Bali.[35] Korban peristiwa itu tergolong besar dan bisa dipahami jika pokok masalah terutama adalah tanah. Dukungan petani di pedesaan terhadap land reform dan berbagai aktivitas seperti gotong-royong dan kesenian bagi suksesnya kebijakan itu sangat berpengaruh dan sekaligus mengkhawatirkan PNI.[36]

Sekitar pertengahan November 1965, anggota dan simpatisan PKI serta organisasi massa seperti BTI dikumpulkan di beberapa pura dan diminta membubarkan diri dan menghentikan semua aktivitas organisasi tersebut. Mereka kemudian diambil oleh tameng dan militer, dan setelah itu hilang atau dibunuh di suatu tempat. Bulan berikutnya yakni Desember hingga awal 1966, pembunuhan terjadi di berbagai tempat dalam jumlah besar, dan keluarga korban tanpa pernah tahu di mana anggota keluarga mereka dibunuh atau dimakamkan. Pembunuhan dalam skala besar itu tak lepas dari kehadiran RPKAD dan kesatuan Divisi Brawijaya yang sejak awal Desember mendarat di Bali untuk melaksanakan tugas “membantu penumpasan PKI”. Bali termasuk dalam tiga provinsi selain Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan jumlah korban pembunuhan paling brutal.

Tragedi nasional 1965 dan rentetan kejadian sebelum dan sesudah peristiwa itu tidak dapat dilepaskan dan punya andil dalam memutus hubungan anak dengan orangtuanya, merusak ikatan kekeluargaan, membunuh karakter seseorang/keluarga dengan tuduhan bermacam-macam, memutus ikatan sosial antarwarga/masyarakat, menghancurkan ekonomi keluarga, dan membungkam cita-cita sebagian orang tentang suatu tatanan sosial yang lebih adil dan sejahtera. Penangkapan dan penahanan korban yang luput dari pembunuhan berlangsung sejak 1965 hingga 1967. Beberapa pengecualian misalnya karena tidak ditemukan bukti keterlibatan, korban lalu dibebaskan. Tetapi, pada 1968, setelah muncul laporan dari aparat desa, korban kemudian dijebloskan lagi ke dalam tahanan hingga dibebaskan pada 1977. Perlakuan yang berbeda-beda terhadap korban dalam penahanan memperlihatkan ketidakcermatan aparat menetapkan seseorang untuk ditahan atau dibunuh, karena dugaan keterlibatan dalam peristiwa 1965 atau tuduhan sebagai anggota dan simpatisan PKI. Perlakuan militer dengan dukungan tameng sebagai eksekutor di lapangan juga menunjukkan kebrutalan mereka dalam aksi pemberantasan PKI hingga ke akar-akarnya.

Merekat Hubungan Sosial dan Menata Kehidupan

Bali sekarang adalah Bali yang dikenal luas sejagad karena pariwisatanya. Keelokan alam, keindahan pantai dan pasir putihnya, keramahan masyarakatnya, relijius dalam berbagai upacara adat/tradisi hampir setiap waktu menjadi pesona bagi para pelancong. Presiden Soekarno dalam beberapa kesempatan juga memperkenalkan pesona Bali kepada tamu-tamu negara. Pesona Bali yang terkenal di mana-mana sejak era kolonial hingga kini sesungguhnya menyimpan sisi kelam dalam sejarahnya, terutama pasca tragedi nasional 1965. Hubungan sosial baik antarwarga maupun antarkeluarga karena perbedaan politik dan persoalan tanah tercabik-cabik. Pulau yang dikenal karena keindahannya dan keharmonisannya ternyata di bawahnya menyimpan kisah kelam. “Pesona semu” mungkin tepat untuk menggambarkan Bali waktu itu. Pariwisata seolah menutup dan membungkus sisi gelap Bali dalam tragedi nasional 1965 dan hiruk-pikuk persoalan politik di masa lalu.

Bali, secara geografis, sesungguhnya jauh dari pusat terjadinya tragedi nasional 1965 yang berlangsung di Jakarta. Namun, akibat peristiwa itu kekerasan dengan jumlah korban di Pulau Dewata tergolong sangat besar seperti penculikan, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, hingga pembunuhan/pemutilasian. Kendati tidak ada data akurat menyangkut jumlah korban di Bali akibat peristiwa itu, kekerasan dan pembunuhan berlangsung di berbagai daerah di pulau itu. Di beberapa kabupaten yang tergolong pelaksanaan kebijakan land reform “sukses” atau gencar dilakukan seperti di Jembrana, Buleleng, dan Karangasem, kekerasan dan pembunuhan di ketiga kabupaten tersebut berlangsung secara brutal.[37] Tentu ini menjadi pertanyaan, mengapa pulau yang tergolong tenang, relijius, dan menjadi tujuan pelesir para pelancong baik lokal maupun internasional justru kekerasan meledak bahkan dengan eskalasi yang tak terkendali dan keji, jika tidak ada persoalan krusial yang menyangkut banyak orang atau banyak keluarga di Bali.

Tatanan masyarakat yang dibangun, dirawat, dan dipertahankan selama bertahun-tahun antarkerabat atau keluarga luluh-lantak dan berantakan pasca tragedi itu. Hubungan sosial baik antarkeluarga atau masyarakat pun terkena imbasnya karena tragedi nasional 1965. Keramah-tamahan antarkeluarga pun terusik, gotong-royong atau kerja sosial kemasyarakatan terganggu, saling curiga menjadi bagian keseharian masyarakat, amarah dan kebencian menyatu baik terhadap keluarga maupun masyarakat. Ketidakharmonisan secara sosial ini berlangsung puluhan tahun, bahkan hingga kini saat penelitian di lapangan hal itu masih terlihat pada beberapa korban yang selamat dari tragedi itu.

Korban tragedi nasional 1965 di Bali berasal dari beragam latar belakang dan waktu peristiwa itu meletus, mereka yang menjadi korban masih aktif dengan profesinya masing-masing. Mereka sama sekali tidak membayangkan dalam benaknya bahwa peristiwa politik yang meletus di Jakarta justru membawa pengaruh besar dan malapetaka bagi mereka bahkan keluarganya hingga bertahun-tahun kemudian. Bukan hanya itu, kisah tentang orangtua mereka yang dibunuh dan alasan pembunuhan itu pun bertahun-tahun lamanya tetaplah menjadi misteri dan pertanyaan besar bagi anak-anak korban.

Keterbukaan untuk menceritakan tragedi nasional itu kepada keluarga korban juga tidak berlangsung lancar dan utuh. Bahkan beberapa keluarga masih ada yang bungkam daan enggan berkisah tentang perlakuan buruk dan keji yang diterima anggota keluarga mereka pasca tragedi nasional 1965 kepada anak ataupun keluarganya, dan tetap menyimpan cerita itu hingga meninggal. Tentu masing-masing korban mempunyai alasan tersendiri tentang mengapa mereka menolak bercerita atau tetap menyimpan rapat pengalaman buruk yang menimpa dirinya. Di sisi lain, sebagian korban atau keluarganya justru terus berupaya mencari tahu mengapa dan bagaimana orangtua atau anggota keluarganya dibunuh. Tidak semua korban memang mau secara terbuka menceritakan apa yang dialami oleh orangtua ataupun anggota keluarganya dalam tragedi nasional 1965.

Salah satu anggota keluarga korban tragedi nasional 1965 adalah Agung Alit (lahir 1961).[38] Ia bungsu dalam keluarganya dan saat kejadian itu berusia 4 tahun. Ia anak dari seorang guru sekolah dasar, I Gusti Made Raka (lahir 1933), yang meninggal karena dibunuh pasca tragedi nasional 1965.[39] Pembunuhan Raka terjadi sekitar Desember 1965 karena dituduh sebagai komunis/anggota PKI. Korban lain dalam keluarga Alit adalah pamannya, yang juga meninggal karena dibunuh. Sebelum ayahnya dieksekusi secara keji, Raka diarak di muka umum dari alun-alun Denpasar hingga Kantor Kecamatan Kesiman. Ia dibunuh di sebuah makam yang kini menjadi pasar desa adat Penatih. Bukan hanya ayah Alit yang dimakamkan di tempat itu, ternyata ada beberapa korban lagi yang dimakamkan di lokasi itu. Hal itu diketahui saat dilakukan penggalian pada 1968, beberapa tulang-belulang ditemukan berserakan dan letaknya saling terpisah. Temuan itu sekaligus menunjukkan bagaimana perlakuan terhadap korban di saat-saat terakhir tubuhnya dihabisi secara keji.

Eksekusi terhadap Raka terjadi saat Alit kecil, dan hingga dewasa pertanyaan tentang mengapa ayahnya dibunuh terus mengganggu benaknya. Alit pun berusaha mencari tahu dan bertanya kepada siapa pun ihwal pembunuhan terhadap ayahnya. Ia berharap ada suatu titik terang yang bisa menjelaskan tentang pembunuhan terhadap ayahnya. Di sisi lain, ia pun menginginkan adanya keterbukaan tentang apa yang sesungguhnya terjadi agar tragedi nasional 1965 itu tidak terulang kembali.

Setelah pembunuhan terhadap ayahnya, Alit dan kakak-kakaknya berada dalam asuhan nenek dari pihak ibunya. Bagi masyarakat Bali upacara penghormatan terhadap anggota keluarga yang meninggal sangatlah penting, agar rohnya tenang di alam sana. Maka, kejelasan tentang jenazah ayahnya penting bagi keluarga Alit. Dalam pencarian itu, suatu ketika keluarganya, juga keluarga korban lain yang dibunuh, mau mengadakan upacara ngaben dengan menggali jenazah di lokasi yang sudah diketahui sebagai tempat eksekusi. Saksi mata yang dibawa untuk menunjukkan lokasi persisnya jasad korban dimakamkan tidak dapat menunjukkan secara pasti korban, dan hanya menunjukkan letak kepala serta potongan tubuh lain yang terpisah satu sama lain di lokasi tersebut. Keterangan saksi tersebut tidak akurat dan sulit dipercaya. Saat penggalian memang ditemukan tulang-belulang tapi bukan ayah Alit. Keluarga pun pulang tanpa membawa jenazah/tulang-belulang Raka dan hanya mengambil tanah dari lokasi penggalian. Ini merupakan simbolis dalam ritual penghormatan terhadap anggota keluarga yang meninggal. Setelah itu kemudian diadakan upacara.

Ngaben tanpa tubuh dilakukan oleh keluarga korban tragedi nasional 1965 dengan mengambil sebagian tanah di lokasi yang diduga sebagai tempat jenazah korban dimakamkan lalu diadakan upacara di tempat lain untuk menghormati korban yang meninggal. Ngaben tanpa tubuh atau ngaben swasta yaitu ngaben bagi orang yang meninggal yang jenazahnya tidak diketahui keberadaannya, tidak ditemukan baik karena hilang, terlalu lama dikuburkan, atau meninggal di tempat yang jauh. Ngaben tanpa tubuh bagi korban tragedi nasional 1965 berbeda karena jenazah masih di dalam tanah dan tanpa diketahui secara pasti benar-tidaknya bahwa yang dimakamkan adalah anggota keluarga, seperti Raka.[40]

Sejak itu, tertanam dalam benak Alit bahwa ayahnya dibunuh. Sejak mengetahui ayahnya dibunuh, ada kemarahan yang sulit dihapus dari ingatannya. Ia tidak bisa memahami, mengapa ayahnya harus dibunuh dan apa kesalahannya. Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengganggu pikirannya, bahkan hingga kini masih sulit dihapus dari memorinya. Seiring dengan usianya yang beranjak dewasa, Alit terus mencari tahu tentang mengapa ayahnya dibunuh. Stigma sebagai anak PKI juga melekat padanya. Hubungannya dengan pacar diganggu/dipersulit hanya karena ia sebagai anak PKI, dan kendala itu justru datang dari keluarganya. Sebagai anak tanpa kehadiran ayah di sisinya hingga usianya beranjak dewasa, Alit pun tak berdiam diri dan terus berupaya mandiri serta membangun kehidupannya hingga berkeluarga. Sebagai anak korban, Alit tidak pernah merasa rendah diri dalam bergaul dengan siapa pun, perkawanannya luas, tegar menghadapi apa yang terjadi dalam keluarganya hingga mapan secara ekonomi dalam profesi dan aktivitas yang ditekuninya kini.

Ingatan tentang ayah dan keluarganya yang dibunuh terutama, juga keluarga-keluarga lain yang bernasib sama mendorong Alit dan kawan-kawan muda kemudian membangun Taman 65. Bangunan sederhana berupa sepetak tanah berplester dengan tulisan Taman 65 tepat di bagian tengah, tak berdinding pun tak beratap, terhampar sebagai ruang terbuka di tengah lokasi pemukiman keluarganya itu yang dibangun sebagai penghormatan atau peringatan atas pembunuhan Raka. Kritik juga kecaman datang dari keluarga Alit yang mempertanyakan kehadiran taman itu di sekitar pemukiman mereka. Pada dinding taman peringatan itu tertulis sebaris kalimat sarat makna juga kenangan yaitu Forgive But Never Forget.

Taman 65 menjadi ruang bersama untuk berbagi pengalaman, kisah, dan belajar satu sama lain sekaligus merawat ingatan agar tetap hidup sebagai pembelajaran bagi generasi kedua dan seterusnya dari para korban tragedi nasional 1965.[41] Berbagai acara atau kegiatan dilangsungkan di Taman 65 dalam bentuk diskusi, pemutaran film atau berbagai bentuk ekspresi dengan beragam topik. Taman 65 juga merupakan suatu ruang untuk rekonsiliasi dan penyembuhan di tingkat paling bawah yaitu keluarga, unit sosial yang menderita kerusakan parah dan tercerai-berai akibat tragedi nasional 1965. Meskipun dari pihak keluarga ada yang tidak setuju atas keberadaan taman tersebut, bagi para pendirinya taman ini justru menjadi pembelajaran dan ruang publik bagi mereka yang tinggal di sekitarnya atau di luarnya tentang berbagai hal demi kehidupan yang lebih baik dan penghargaan terhadap kemanusiaan.

Upaya untuk membuka ruang-ruang dialog atau diskusi publik yang lebih luas dengan melibatkan masyarakat atau generasi muda juga dilakukan oleh Alit, kakaknya dan kawan-kawan muda lainnya dalam bentuk pendirian Taman Baca Kesiman. Mengambil bentuk sebuah taman bacaan, suatu kesederhanaan yang justru memberi keluasan bagi siapa pun dalam berpikir, berdialog/diskusi, dan aksi, taman ini memberi kemungkinan pula untuk membahas masalah sosial-politik, tak terkecuali tragedi nasional 1965 secara terbuka, rasional dan tanpa emosional. Sebagai anak korban, Alit tak menempatkan diri sebagai pihak yang harus diistimewakan dalam seluruh aktivitas kedua taman tersebut, walaupun ia termasuk salah seorang yang ikut membidani kelahiran dua ruang publik itu.

Keluarga bagi Alit sangat penting untuk menjelaskan dan mencari tahu tentang tragedi nasional 1965, termasuk apa yang dilakukannya dalam aktivitas Taman 65. Ia secara terbuka juga menjelaskan kepada anak-anaknya tentang siapa kakeknya, pekerjaannya, dan aktivitasnya, serta bagaimana akhir hidupnya yang mengenaskan. Baginya, sisi kelam dalam keluarganya dan menjelaskannya kepada orang lain termasuk kepada keluarga dan anak-anaknya merupakan suatu persoalan sulit. Harapannya agar peristiwa serupa tak terulang kembali dan harus diselesaikan agar bangsa ini bisa maju dan menatap ke depan. Bagi Alit, tragedi nasional 1965 dan semua akibatnya adalah persoalan bangsa dan harus dibuka. Ia menginginkan, “Generasi saya ke bawah itu semua sudah harus berani mengungkapkan dengan jujur, kecelakaan sejarah atau kesalahan siapa. Mari kita cari sama-sama.”[42]

Memang, ia tak mengelak bahwa dalam keluarga besarnya ada yang menjadi tameng dan juga menjadi korban. Kedua keluarga juga ada yang anggota dan simpatisan PKI dan PNI. Tragedi nasional 1965 dan semua akibatnya belum dibicarakan secara terbuka dalam keluarga besarnya. Pembunuhan terhadap ayahnya tetap menjadi tanda tanya dalam dirinya. Ia tidak dapat berdiam diri atas pembunuhan ayahnya dan harus diungkap, meskipun hal ini sulit karena menjadi persoalan dalam keluarga besarnya. Dengan mengungkap kenapa ayahnya dibunuh justru akan menyembuhkan dirinya secara psikologis daripada terus menyembunyikan dan menyimpan persoalan tentang pembunuhan atas ayahnya.

Dalam pergaulan sosialnya, Alit tanpa beban kerap bercerita dan mencoba mencari tahu jika bertemu dengan pelaku/tameng tentang pembunuhan di Bali atau terhadap ayahnya. Ia banyak bertanya tentang ayahnya kepada pelaku atau siapa pun yang dia anggap dapat menjelaskan tentang ayahnya. Baginya, jawaban-jawaban itu juga untuk perbaikan dan pembelajaran bagi generasi berikutnya. Sebaliknya, keluarga tameng seringkali tidak seterbuka menceritakan tentang latar belakang orangtua mereka dan cenderung menutup diri untuk berbicara tentang tragedi nasional 1965. “Saya enggak ngerti kenapa itu harus disembunyikan. Saya inginnya dibongkar saja, kan enak jadinya, gamblang jadinya. Bayangin itu di level keluarga kecil lho, masa sembunyi-sembunyi. Gawat itu jadinya. Bohong dengan sejarah, jadi bohong seterusnya.”[43]

Pengalaman kelam Alit yang ditinggal ayahnya saat balita juga dialami oleh Agus (lahir 1961). Ayahnya salah satu aktivis PKI di Comite Daerah Besar dibunuh saat Agus berusia 4 tahun. Rumahnya di Mengwi dibakar oleh para pelaku. Ia terus bertanya kenapa ayahnya dibunuh dan apa kesalahannya. Padahal ayahnya dihormati oleh masyarakat, sosok yang baik, dan membantu banyak orang. Begitu pula dengan ibunya yang seorang bidan dan membantu merawat banyak orang.

Peristiwa 1965 memberi dampak pada kehidupan Agus sebagai anak korban. Ia harus menyembunyikan dan mengabaikan siapa orangtuanya dan menerima ejekan atau perlakuan buruk saat sekolah. Ibunya mengalami trauma dan menolak bercerita tentang suaminya kepada anak-anaknya. Agus harus menjalani seluruh pengalaman buruk dalam keluarganya itu selama bertahun-tahun. Kakaknya hingga kini belum bisa memaafkan dan melupakan pembunuhan atas ayahnya dan perlakuan kejam terhadap keluarganya. Agus sendiri berusaha untuk “berdamai” dengan sejarah, menatap ke depan tanpa melupakan peristiwa buruk yang dialami keluarganya dan berharap ada penyelesaian atas tragedi nasional 1965. Bagi Agus, tragedi itu dan apa yang terjadi sesudahnya harus diungkapkan. Mengakui apa pun yang telah dilakukan atas korban dan keluarganya. Menurut Agus, menjadi bangsa yang besar bukan harus ketakutan untuk menyatakan permintaan maaf kepada pihak korban.[44]

Tragedi nasional 1965 dengan segala dampaknya memang mengarah ke mana-mana hanya dengan tuduhan atau kecurigaan yang belum tentu benar, atau hanya karena yang bersangkutam mempunyai hubungan dengan orang yang dituduh/dicurigai sebagai anggota PKI atau dianggap komunis. Itu pula yang dialami Jro, kini usianya sekitar 70an tahun, istri dari Made Raka yang berprofesi sebagai guru. Sebagai anggota PGRI Nonvakcentral, ia dipecat dari tempatnya mengajar sebagai guru. Para tetangganya memberi cap sebagai PKI. Jro sendiri tidak pernah merespons semua perlakuan negatif dan ejekan atas dirinya. Sebagai istri dari suami yang ditahan dan kemudian dibunuh, Jro terus mencari kejelasan tentang nasib suaminya ke kantor kepolisian. Ia juga tak menyimpan dendam atas pembunuhan suaminya. Menurutnya, kalau mau dendam, itu akan menyusahkan diri sendiri, membuat dirinya sakit hati. Jro seolah tak mempunyai beban sejarah masa lalu dan menerima semua perlakuan yang terjadi atas dirinya dan juga pembunuhan terhadap suaminya. Bagi Jro, semua itu seolah sudah digariskan atau memang sudah seharusnya begitu.

Meskipun pasrah/menerima atas apa yang terjadi pada dirinya, Jro sesungguhnya mengetahui para pelaku yang membawa suaminya, dan ia tidak ingin membahasnya. Menurutnya, yang sudah lewat ya sudahlah. Sikapnya yang tegar dan mencoba berdamai dengan dirinya itu juga diperlihatkan saat membahas tentang perkembangan penyelesaian tragedi nasional 1965. Ia tetap menjalani kehidupannya tanpa suami di sisinya dan pemecatan atas dirinya sebagai guru pasca tragedi dengan berdagang kapuk. Ia tidak mau bergantung pada orang lain atau menerima belas kasihan dari orang lain atas apa yang terjadi pada dirinya dan juga keluarganya.[45]

Selain guru yang tergabung dalam PGRI Nonvakcentral, korban lain adalah mahasiswa yang tergabung dalam CGMI seperti Rentang, kini usianya 75 tahun.[46] Ia adalah korban tragedi nasional 1965 dari kalangan mahasiswa. Setelah ditangkap, ia lalu dibuang ke Pulau Buru. Latar pendidikan dan aktivitasnya berorganisasi sebelum ditangkap turut mempengaruhi jalan hidup dan profesi yang ditekuninya kemudian setelah pembebasan dari kamp pembuangan Pulau Buru. Di dalam keluarganya, Rentang menjadi tumpuan keluarganya dengan menampung adik-adik –juga para keponakannya– karena mertua/orangtuanya meninggal dunia. Rentang termasuk korban yang secara sosial diterima oleh lingkungan tempatnya tinggal, bahkan menjadi tokoh masyarakat setempat. Ia tidak mengalami kesulitan apa pun dalam beradaptasi dan bergaul dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.

Gambaran tentang anggota PKI yang kejam sama sekali tidak tercermin dengan perilaku atau tindakan Rentang dalam pergaulan sosial dengan masyarakat di sekitarnya. Ia tetap bekerja sebagai petani dan melakukan aktivitas secara normal seperti warga lainnya, dan menyumbangkan pengalaman serta pengetahuan yang dimilikinya buat kebaikan masyarakat. Pengalamannya sebelum tragedi nasional 1965 seolah tak pernah hilang dalam ingatannya. Bekerja untuk rakyat dan menyejahterakan rakyat kerap berulang kali diceritakannya dalam perbincangan dengan siapa pun.

Berbekal pengalaman, pengetahuan, dan kepercayaan dari masyarakat, Rentang dipilih sebagai koordinator pertanian dan pengairan subak di sekitar tempat tinggalnya di Desa Guang, Gianyar. Saat pemilihan, hanya segelintir petani anggota subak yang datang. Dalam organisasi pertanian itu, ia membawahi 500 petani. Pengangkatannya bukan tanpa masalah dan itu justru datang dari aparat Koramil, yang menginginkan Rentang agar tidak mempengaruhi penduduk. Aparat militer itu mengancamnya dengan mengatakan, “Jangan sampai bapak ini mengajak-ngajak rakyat seperti ‘65 lagi.” Pengawasan oleh militer dalam berbagai cara terhadap para korban tragedi nasional 1965 yang telah bebas juga dialami oleh Santa (lahir 1945). Sebagaimana Rentang menghadapi militer yang menemuinya, Santa pun tetap menemui aparat yang datang ke rumahnya dan menanyakan alasan mereka datang ke rumahnya. Walaupun pengawasan terhadap korban di Bali tetap dilakukan, korban menghadapinya secara baik-baik.[47]

Sebelum Rentang terpilih sebagai koordinator, subak tak berjalan dengan baik. Pengurus lama tidak bekerja dengan baik untuk kesejahteraan petani anggotanya. Kesempatan bekerja untuk rakyat/petani dilakukan Rentang dengan maksimal dan penuh pengabdian. Warga juga tidak mempermalahkan tentang statusnya sebagai eks tapol Pulau Buru.

Setelah terpilih sebagai koordinator, Rentang membuktikan bahwa masyarakat bisa sejahtera, panen meningkat, dan pasokan air ke sawah berjalan lancar. Sebelum kepemimpinan Rentang, air sulit mengalir ke sawah-sawah dan harus ditunggu hingga malam untuk mendapatkan air. Air jugalah yang memicu ketegangan antarpetani di desa. Warga kemudian bersepakat membayar iuran untuk pengairan setelah panen asalkan mereka tidak begadang hanya untuk mendapatkan air. Rentang memimpin dan mengelola subak berbekal pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya selama masa pembuangannya di Pulau Buru. Ia belajar secara otodidak dalam hal pertanian bersama kawan-kawan tapol di pulau tersebut. Pengalaman bertani di kamp pembuangan itulah yang membawanya mampu memimpin subak.

Bagi Rentang, mengabdi kepada masyarakat adalah tugas utama. Di subak, ia mengurus air yang merupakan kunci dalam pertanian. Ia juga berupaya membuat panen sukses dan hasilnya meningkat. Ia juga memeriksa bendungan secara rutin saat pagi hari. Selain itu, ia juga mengurus keuangan subak. Prinsip kerjanya adalah jujur dalam bekerja mengurus rakyat. Jika jujur maka rakyat pun akan lain sikapnya. Dicinta tapi dibenci, dibiarkan berkembang biak tapi kalau ditekan membaja, jangan luntur karena waktu. Itulah prinsip hidupnya dan pelajaran berharga dari masa lalunya. Bekerja untuk dan mengurus rakyat bukan hal mudah baginya sebagai eks tapol Pulau Buru, apalagi rezim Soeharto masih berkuasa waktu itu. Pengawasan dan pembatasan aktivitas terhadap eks tapol ketat dilakukan saat Soeharto berkuasa.

Semua kendala atau pembatasan itu ia tunjukkan dengan bekerja secara jujur, serius, dan penuh pengabdian kepada rakyat. Masa kerjanya di tengah dan bersama rakyat dalam organisasi subak bukan tergolong singkat bagi seorang eks tapol. Ia mulai bekerja di lingkungan petani sejak 1980-an hingga 2017, tak lama setelah pembebasannya dari Pulau Buru berakhir. Semua itu dilakukannya dengan ikhlas. Prinsip hidupnya adalah “di mana kita hidup itu memang harus mengabdi benar-benar.” Sebagai eks tapol, ia tetap menjalin kontak dengan kawan-kawannya sesama eks tapol semasa menjadi petani di Pulau Buru. Mereka saling belajar dan tukar pengalaman tentang bagaimana hidup di desa, mengabdi kepada masyarakat, bekerja dengan bersih dan jujur dalam administrasi keuangan. Sebagai eks tapol dan mengalami dua era yaitu Orde Lama dan Orde Baru, baginya rekonsiliasi masih jauh dan sebatas harapan. Menurut Rentang, selama tidak kuat dan berkuasa maka sulit ada perubahan.[48]

Secara ekonomis, Rentang dan keluarganya hidup lebih baik dan bahkan mampu menampung beberapa keponakannya yang sekolah di Bali saat ini. Ia meyakini bahwa hukum sebab-akibat karma phala tetap berjalan dan tidak bisa ditolak, keyakinannya ini diungkapkan jika ia melihat kehidupan pelaku/tameng. Meskipun pelaku/tameng jauh dari jangkauan hukum atau tetap aman saja, kehidupannya secara ekonomis tidak sebaik korban. Bahkan, ada korban yang membantu semampu yang dia berikan kepada tameng yang dia ketahui pernah menyakitinya.[49]

Rentang seperti halnya Agung Alit juga tidak merahasiakan kejadian menyakitkan yang menimpa keluarganya kepada anak-anaknya. Tidak ada yang ditutup-tutupi tentang pengalaman buruk yang membawanya hingga ke kamp pembuangan Pulau Buru. Keterbukaan dalam keluarga ini menjadi bagian dari penyembuhan diri terhadap peristiwa kelam di masa lalu. Memang, tidak semua korban mampu melakukan hal yang sama kepada keluarganya. Istri Rentang, Rumini, kini usianya sekitar 70an tahun, juga aktif dalam berorganisasi di tingkat desa mulai dari kegiatan PKK, Posyandu, dan perayaan-perayaan adat di lingkungan banjar atau desanya. Ia diterima dan disambut secara baik oleh warga tempatnya tinggal. Sama sekali tidak terlihat ada penolakan atau masalah pada dirinya sebagai istri seorang eks tapol.[50]

Dalam bekerja dan mengabdi kepada masyarakat, Rentang menerapkan apa yang terbaik yang dia peroleh dari pengalaman masa lalunya. Mengenal dan mengubah selalu menjadi panduannya dalam mengabdi kepada masyarakat. Baginya, hidup di mana-mana harus mengabdi, jangan menghitung hasil. Hitunglah pengabdian. Dalam pandangan Rentang, “Bekerjalah tanpa mengharapkan hasil. Kalau bekerja itu baik hasilnya pasti baik.”[51] Prinsip-prinsip dari pengalaman hidupnya di masa lalu inilah yang membimbingnya tetap mengabdi dan berupaya mengubah masyarakat –melalui subak– menjadi lebih baik.

Meskipun tragedi nasional 1965 merampas sebagian masa produktif Rentang, ia tidak mempunyai dendam apa pun dan pengalaman kelam hidupnya ini justru menjadi bahan evaluasi. Bagi Rentang, pengalaman hidup sebelum tragedi nasional 1965 tampaknya nikmat, di atas angin, dan sepertinya PKI sudah menang pada waktu itu. Tetapi hidup setelah peristiwa itu justru menyusahkan diri dan keluarganya dan baginya inilah hidup yang sesungguhnya.

Pengalamannya di masa lalu dan sebagai eks tapol Pulau Buru menjalani hidup pasca tragedi itu menjadikan dirinya lebih arif dan tegar. Menurutnya, “Hidup tegar dalam keadaan susah, ini yang sulit mencarinya. Hidup tegar dalam keadaan senang, biasa kan. Bukan penderitaan menyebabkan kita cerai-berai kan, malah justru harus semakin bersatu, makin kuat. Itu antara lain juga menyebabkan kita sehat sampai tua.”[52] Sederhana sesungguhnya pilihan-pilihan prinsip hidup Rentang tapi justru penuh makna jika membaca perjalanan seluruh hidupnya. Optimisme sangat jelas tergambar dalam wajahnya saat menuturkan seluruh pengalaman hidupnya, dan bagaimana masyarakat menerima dan memberi kesempatan kepada dia sebagai eks tapol untuk berbakti dan mengabdi buat masyarakat luas melalui subak. Suatu penerimaan yang mungkin sulit dilakukan di kota-kota lain yang masih menganggap eks tapol hanya sebagai warga yang terus-menerus dicurigai segala aktivitasnya dan menjadikannya sebagai manusia tak berguna dari hari ke hari, tanpa pernah mau melihat dan belajar tentang potensi/kemampuan yang dimiliki eks tapol.

Dendam, trauma, dan bayang-bayang ketakutan dalam diri korban dan keluarganya atas tragedi nasional 1965 tidak setiap orang bisa melewatinya dengan mudah dan tanpa beban. Salah satunya dialami Yanto dan istrinya, kini keduanya masing-masing berusia sekitar 70an tahun, yang bertahun-tahun harus berpindah-pindah tempat untuk menghindari pengejaran dan penangkapan aparat. Yanto berlatang belakang militer dan hidupnya yang selalu berpindah-pindah ini karena pengalamannya berdinas di intelijen. Setidaknya ia tahu persis bagaimana seseorang harus menyelamatkan diri dalam suatu kondisi terdesak dan sulit atau saat menjadi buronan. Pengalamannya di bidang kemiliteran yang mengajarkan Yanto harus selalu waspada dan mencari cara untuk meloloskan diri dari penangkapan atau pengejaran militer. Ia memang hidup aman dan lolos dari penangkapan saat gencarnya penangkapan di berbagai kota. Nasibnya mungkin akan sama dengan korban tragedi nasional 1965 lain jika ia tertangkap saat gelombang penangkapan dan pembunuhan terjadi di berbagai kota. Ia menyadari bahwa nyawanya terancam pasca tragedi.

Selama bertahun-tahun ia bertahan dan hidup dari satu tempat ke tempat lain, juga dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, serabutan bahkan menjadi kuli bangunan, untuk membiayai hidupnya, tetapi selalu aman dan tak pernah ditangkap. Satu waktu di Tulungagung ia pernah diinterogasi pihak kepolisian dan tak kembali lagi saat interogasi berikutnya. Berbagai cara ia lakukan untuk bebas dari penangkapan, termasuk meminta bantuan kawan. Perusahaan menjadi tempat pekerjaan yang aman baginya daripada bekerja di kantor pemerintah yang harus mensyaratkan surat bersih lingkungan atau surat bebas dari G-30-S.

Hidup sebagai orang pelarian dan berpindah-pindah dijalaninya sejak 1967. Tak mudah memang bagi Yanto membangun kehidupan secara normal dan tenang, justru di waktu dirinya dan keluarganya hidup dibayangi ketakutan dan dalam masa pelarian. Namun, ia bisa melewati semua itu dan selamat dari pembantaian, sekaligus hidup normal seperti sebagian korban tragedi nasional 1965 lainnya. Kini hidupnya lebih tenang, secara ekonomis juga tidak kekurangan, meski kewaspadaan belum lenyap dan tak bisa dilepaskan begitu saja dari dirinya jika menyangkut hubungan sosial terutama dengan orang-orang yang tidak dikenalnya. Anak-anaknya juga tidak menemui kesulitan apa pun, bahkan karier mereka tergolong bagus.

Pengalaman hidup Yanto menunjukkan bahwa kebebasan yang kini dinikmati oleh para korban, sesungguhnya tidak sepenuhnya bebas dalam arti sesungguhnya. Ketakutan atau kecemasan bahwa suatu saat akan mengalami nasib yang sama seperti tapol-tapol lainnya masih membayangi hidup Yanto yang kini kian sepuh. Latar belakang kemiliteran dan pengalaman hidupnya sebagai “pelarian” memberi pelajaran berharga kepadanya tentang hidup sebagai orang yang merasa dituduh terlibat dalam tragedi nasional 1965.

Jika Yanto bertahun-tahun hidup dibayangi ketakutan dan kecemasan serta berpindah-pindah, lain halnya dengan Natar (lahir 1943). Ia justru dilarang Kodim keluar dari desanya, meski sudah bebas pada 1977. Mulailah babak baru kehidupannya sebagai bekas aktivis Lekra yang mendekam dalam penjara pasca peristiwa 1965 yakni merintis pekerjaan sebagai peternak babi dan ayam. Pengetahuan tentang peternakan diperolehnya saat dalam tahanan melalui penyuluhan yang diberikan oleh Dinas Peternakan. Sebagai peternak, Natar tergolong sukses untuk ukuran desanya karena mampu menambah ternaknya dari waktu ke waktu, juga mempunyai jaringan bisnis yang luas. Peternakan babinya kemudian diserahkan pengelolaannya kepada istrinya, sedangkan ia mulai beralih profesi dan belajar tentang seluk-beluk pertukangan. Profesi baru sebagai tukang justru memberi jalan baginya untuk menjadi pemborong dan makin maju. Ia dan timnya membangun banyak bangunan di sekitar Bali. Semua itu berjalan dengan usaha dan ketekunannya. Kini, Natar berkat ketekunan, jerih payah, dan kepiawaiannya berbisnis bahan-bahan bangunan, ia memiliki toko material yang cukup besar dan maju dengan para pekerja yang sigap membantu usahanya.

Warga di sekitar rumah Natar tak mempersoalkan masa lalunya sebagai eks tapol atau korban tragedi nasional 1965. Hubungannya dengan masyarakat sekelilingnya sangat baik. Sebagai pengusaha material, ia kerapkali membantu banyak orang yang memang membutuhkan bantuannya baik material maupun nonmaterial. Ia juga mendirikan koperasi serba usaha untuk kesejahteraan para pekerjanya. Setiap tahun, hingga kini, sebagian hasil usahanya dalam berbisnis ia sisihkan kemudian dibelikan babi untuk dipotong dan dibagikan secara sama rata kepada para pekerjanya. Ia juga memfasilitasi kaum muda dengan seperangkat gamelan dan menyediakan halaman rumahnya untuk kaum muda berlatih kesenian Bali. Pengalaman Natar dalam aktivitas kebudayaan di masa lalu ikut berperan dalam menggugah dan memajukan kesenian Bali serta memompa semangat kaum muda untuk serius menekuni kesenian. Natar berupaya mengarahkan kaum muda di desanya untuk melakukan aktivitas yang bersifat positif seperti berlatih gamelan dan tari Bali.[53]

Di tingkat desa, pada pertengahan 1990-an, Natar juga dipilih oleh warga desanya untuk duduk dalam Saba Desa. Saba Desa bertugas mencari jalan dalam persoalan desa yang sesuai dengan adat Bali. Misalnya, Saba Desa mencari jalan agar biaya untuk upacara ngaben menjadi murah bagi anggota keluarga yang meninggal, tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar ataupun menjual harta benda miliknya seperti sawah, ternak dan lain-lain. Natar dan pengurus Saba Desa kemudian menemukan suatu cara melakukan upacara itu melalui ngaben massal, yang dari segi biaya jauh lebih murah dan terjangkau oleh keluarga yang meninggal. Kepemimpinan Natar dalam Saba Desa berlangsung selama dua periode. Ia kemudian mengundurkan diri dari jabatannya untuk konsentrasi mengurus pendidikan cucu-cucunya.[54]

Terpilihnya Natar dalam organisasi desa tersebut bukan tanpa kritik dan kecaman. Ihwal Natar sebagai anggota PKI muncul saat warga akan menentukan kepengurusan Saba Desa, sedangkan sebagian warga lainnya justru tidak mempersoalkan hal itu dan mereka lebih melihat sisi kepemimpinan Natar dalam pengabdiannya terhadap masyarakat dan desanya. Sebagai korban, ia tidak menaruh dendam terhadap pelaku. Ia kerapkali membantu kesulitan pelaku/tameng yang datang menemuinya dan membutuhkan bantuannya saat membangun/memperbaiki rumahnya, terutama kebutuhan bahan bangunan dari toko materialnya. Natar pun dengan sukarela segera mengirimkan bahan bangunan yang dibutuhkan kepada pelaku itu.

Sebagai eks tapol, dengan seluruh pengabdian terhadap masyarakat dan desanya, Natar menunjukkan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya tentang bagaimana membangun atau meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di desanya. Ia tak pernah “menghitung” semua pengeluarannya untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan atau uluran tangannya, meskipun yang memintanya adalah tameng yang pernah menyiksa dirinya atau kawan-kawan tapol lainnya.

Penerimaan dan keterbukaan masyarakat atas dirinya menjadi modal Natar untuk mengabdi dan melakukan hal-hal terbaik buat kemajuan desanya, termasuk membina generasi muda di bidang kebudayaan atau kesenian Bali. Ia kerahkan semua kemampuan dan energinya untuk memajukan desanya dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Itu pula yang menjadi cita-cita para korban seperti diuraikan di atas yang terbebas dari tragedi nasional 1965 dan masih hidup hingga kini tentang Indonesia yang maju, sejahtera, dihargai, dan berkebudayaan.

Penutup 

Tragedi nasional 1965 dengan segala sebab-akibatnya seperti diuraikan di atas telah merusak jalinan hubungan sosial antarwarga dan antarkeluarga hingga ke tingkat paling bawah, keluarga atau masyarakat luas. Pemulihan yang dicoba dan terus dilakukan oleh para korban atau penyintas dalam lingkup tempat tinggal atau keluarganya bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Kendala dan tentangan dari masyarakat atau keluarga sendiri kerapkali masih terjadi. Tetapi, hidup harus berjalan terus dan para penyintas menghadapi semua itu tanpa dendam. Penyintas berbekal pengalaman dan pengetahuannya di masa lalu ataupun saat berada dalam masa tahanan, berupaya untuk melakukan hal-hal terbaik untuk memajukan masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Sekecil apa pun tindakan para penyintas, seperti menghidupkan kesenian Bali di sekitar tempat tinggalnya, mengorganisir petani dalam subak, membantu kaum perempuan dalam kegiatan-kegiatan PKK, atau membangun ruang dialog melalui taman diskusi terus-menerus dilakukan tanpa kenal lelah, meski harus mengorbankan banyak hal.

Semua capaian itu harus dilihat pula sebagai kontribusi penyintas untuk merekat kembali sekat-sekat hubungan sosial yang dirusak, menjalin ulang hubungan sosial yang terputus, dan menghidupkan lagi kegotong-royongan di sekitar desanya. Memang, bukan hal mudah bagi korban tragedi nasional 1965 untuk mewujudkan semua itu di tengah kritik bahkan ejekan sekalipun tentang masa lalu mereka yang terus dipersoalkan, dan justru bukan kemampuan mereka dalam bekerja dengan semua capaiannya di tengah masyarakat yang dilihat.

Pengawasan oleh aparat terhadap aktivitas korban juga tidak sepenuhnya lenyap, kendati cara-cara yang dilakukan halus misalnya mengajaknya berbicara secara baik-baik atau berdiskusi. Di sisi lain, cara korban tragedi nasional 1965 untuk menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu secara terbuka juga terus dilakukan dengan harapan generasi berikutnya tidak mengalami hal buruk seperti dialami oleh orangtua mereka atau keluarga mereka yang mengalami penyiksaan, pemenjaraan dan bahkan pembunuhan.

Jika para korban atau penyintas di Bali telah melakukan berbagai hal untuk memperpendek jarak keterputusan mereka dalam membangun hubungan sosial yang dirusak, negara justru terus berwacana untuk menyelesaikan persoalan masa lalu itu tanpa ada upaya serius tindakan nyata terhadap para korban. Kehadiran dan peran aktif negara diperlukan untuk merekat kembali hubungan sosial yang dirusak dalam bentuk mendukung tindakan dan langkah korban dalam memajukan kebudayaan, menyejahterakan masyarakat lewat berbagai aktivitas di tingkat desa, menjamin dan memastikan jaminan kesehatan penyintas tercukupi dan dilayani secara baik, menjamin rasa aman penyintas, melindungi keselamatan terhadap siapa pun yang bekerja untuk dan bersama penyintas dari segala bentuk gangguan, ancaman, dan kekerasan, membuka ruang dialog secara terbuka antargenerasi tentang persoalan masa lalu sekaligus sebagai klarifikasi sejarah. Negara juga diharapkan tak lagi menjadikan korban atau penyintas dan keluarganya terus-menerus berada dalam pengawasan dan menjadikannya sebagai pihak yang selalu dipersalahkan, harus dicatat atau direkam seluruh aktivitasnya seolah seperti menempatkan korban atau penyintas dalam suatu “rumah kaca”.

 

Kata Pengantar 

Razif Rekonstruksi Sosial Penyintas di Kota Solo

M. Fauzi Rekonstruksi Sosial Penyintas di Bali

Rinto Tri Hasworo Rekonstruksi Sosial Penyintas di Pati

Kesimpulan dan Harapan

Daftar Pustaka

 

Rekonstruksi Sosial Penyintas di Pati

Rinto Tri Hasworo

Pendahuluan

Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang terletak di pantai utara bagian timur dengan luas wilayah 150.368 ha yang terdiri dari 58.448 ha lahan sawah dan 91.920 ha lahan bukan sawah. Sebelah utara Pati berbatasan dengan wilayah Kab. Jepara dan Laut Jawa, Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kab. Kudus dan Kab. Jepara, sebelah selatan  berbatasan dengan wilayah Kab. Grobogan dan Kab. Blora, dan di sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kab. Rembang dan Laut Jawa.[55]

Selain terkenal dengan bandeng prestonya, Pati adalah salah satu dari dua kabupaten penghasil buah Manggis terbesar di Jawa Tengah selain Cilacap. Berikut beberapa daerah di Pati dengan berbagai potensi yang dimilikinya:[56]

  • Sentra buah jambu monyet, di Desa Margorejo
  • Sentra buah kelapa kopyor genjah (kelapa yang dagingnya terpisah dengan tempurung) di Jawa Tengah
  • Sentra buah manggis di Desa Gunungsari
  • Kerajinan kuningan, di Desa Juwana
  • Usaha susu sapi, di Desa Sukoharjo
  • Industri garam, di Kecamatan Batangan
  • Industri gula, di Desa Trangkil
  • industri criping singkong aneka rasa
  • Sentra pengodol kapuk randu, di Desa Karaban, Kecamatan Gabus (produk kasur, bantal, guling dll).
  • Sentra padi dan kacang hijau, di Desa Jambean Kidul, Margorejo
  • Perkebunan kopi, di Desa Jolong, Gembong
  • Industri tepung tapioka, di Desa Ngemplak, Margoyoso
  • Industri kain Batik Bakaran, di Desa Bakaran, Juwana
  • Industri batu bata, di Desa Trangkil
  • Industri terasi udang rebon, di Desa Juwana

Potensi lain adalah kacang tanah dan pabrik pengolahan ikan. Untuk kacang tanah selama ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat dan industri lokal. Pasar domestik yang menggunakan kacang tanah sebagai bahan baku utama antara lain PT. Garuda food Putra Putri Jaya, PT. Dua Kelinci, dan beberapa perusahaan berskala kecil di Kabupaten Pati dan sekitarnya.[57] Sedangkan untuk industri perikanan, saat ini di Pati telah dibangun dan dioperasikan industri pengolahan ikan tangkap milik PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. Pabrik pengolahan ini semula hanya berkapasitas penyimpanan 4.000 ton, namun saat ini kapasitas penyimpanannya meningkat menjadi 25.000 ton.[58]

Letaknya yang “tidak enak”, berada diujung timur pantai utara Jawa Tengah dan akses menuju Pati tidak semudah mengunjungi kota lain di Jawa Tengah seperti Purwokerto, Semarang, Solo apalagi Yogyakarta menyebabkan tidak banyak orang atau lembaga yang berminat untuk melakukan studi atau program kegiatan yang berkaitan dengan Peristiwa 65 di Pati. Dari Jakarta, jika menggunakan pesawat atau kereta api maka harus transit di Semarang untuk berganti dengan moda transportasi lain (taksi, bis, atau kendaraan pribadi) dengan waktu tempuh sekitar 2 sampai 3 jam.

Hal ini mungkin yang menjadi salah satu faktor minimnya informasi mengenai hak asasi manusia di Pati, padahal sama seperti Kabupaten lain di Jawa Tengah, di Pati juga terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan setelah Peristiwa 65. Banyaknya warga Pati yang menjadi korban pada peristiwa kekerasan 65/66 tidak lepas dari keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang begitu kuat di Kabupaten Pati.

Pada era reformasi kehidupan para korban cukup dinamis, kendati selama puluhan tahun mengalami represi. Mereka saling mencari satu sama lain untuk kemudian berkumpul dan berorganisasi. Walaupun sangat dinamis, korban di Pati dapat dikatakan seperti ‘berjalan sendirian’. Organisasi korban hanya Yayasan Penelitian Korban Pembantaian (YPKP) 65. Pati “sunyi sepi” dari aktifitas LSM yang menjalankan program HAM atau pengungkapan kebenaran.

Berangkat dari situasi itulah kami memilih Pati menjadi salah satu lokasi riset dalam program ini. Hal lain yang menjadi alasan memilih Pati adalah masih adanya intimidasi atau pengawasan yang begitu ketat oleh aparat kepolisian dan tentara terhadap sejumlah korban 65 di Pati. Dengan menjadikan Pati sebagai salah satu lokasi riset, kiranya riset ini dapat memberikan kontribusi dalam penyebaran informasi yang berkaitan dengan Pati, utamanya mengenai realitas kehidupan para korban 65 Pati.

Jika kita merunut ke belakang, pada akhir era 50an dan awal ‘60an Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ormas-ormas yang berafiliasi dengannya merupakan organisasi yang sangat popular di Kabupaten Pati. Maka tak heran jika banyak anggota masyarakat – terutama mereka yang berasal dari lapisan masyarakat kelas bawah seperti kaum tani, buruh tani, buruh perkebunan, buruh pabrik dan pemuda kampung–tertarik untuk bergabung atau sekedar terlibat dengan kegiatan partai. Kegiatan-kegiatan partai (yang sebagian besar dijalankan oleh ormas yang terafiliasi) dianggap dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Aktifitas kesenian seperti bernyanyi, menari, ketoprak atau seni pertunjukan lainnya; kegiatan pertanian dan pemberantasan buta huruf merupakan sejumlah kegiatan organisasi yang begitu dekat dengan masyarakat, terutama masyarakat desa. Saat perayaan peringatan hari kemerdekaan atau hari besar lainnya, beragam pertunjukan seni dan budaya digelar. Kemeriahan dan kegembiraan menyelimuti kehidupan masyarakat.

Situasi berubah ketika berita penculikan dan pembunuhan jenderal beredar di tengah-tengah masyarakat Pati. Terlebih ketika dikatakan PKI menjadi pelaku penculikan dan pembunuhan jenderal. Gerwani adalah organisasi pertama yang ‘dipukul’ melalui pemberitaan bahwa Gerwani terlibat dalam pembunuhan jenderal, menyilet tubuh, menyungkil mata dan memutilaasi kemaluan para jenderal sambil melakukan tari telanjang Harum Bunga.

Pemberitaan-pemberitaan seputar penculikan dan pembunuhan jenderal melahirkan ketegangan di kalangan organisasi massa dan masyarakat pada umumnya. Akhirnya, sama dengan daerah-daerah lain yang menjadi daerah operasi penumpasan anggota dan simpatisan PKI, ketegangan yang ada di Pati-pun kemudian pecah manakala RPKAD memasuki wilayah Pati. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap siapapun yang dianggap sebagai anggota atau simpatisan PKI pun dimulai.[59]

Ormas-ormas yang secara ideologi dan politik berseberangan dengan PKI dilibatkan demi efektifitas operasi penumpasan. Karena sifat operasi adalah ‘penumpasan’, maka tidak sedikit operasi penangkapan berujung pada pembunuhan. Bahkan pembunuhan juga terjadi terhadap mereka yang sudah berstatus tahanan politik (tapol) dan berada di kamp penahanan atau penjara. Dari data yang kami peroleh, setidaknya terdapat 7 (tujuh) titik tempat pembantaian yang berhasil diidentifikasi oleh korban dan keluarga korban.[60] Dari hasil investigasi tersebut menunjukkan bahwa lokasi tempat pembantaian umumnya adalah hutan atau perkebunan yang (saat ini) dikuasi oleh negara.

Operasi penumpasan tidak hanya berdampak langsung terhadap yang ditangkap, namun juga terhadap anggota keluarga mereka. Seperti suami, isteri, orangtua, kakak ataupun adik serta orang-orang terdekat lainnya yang mereka kasihi. Jika yang ditangkap adalah tulang punnggung keluarga, maka keluarga akan kehilangan sumber nafkah mereka. Mereka tidak hanya harus mampu bertahan hidup, namun juga harus menghidupi anggota keluarga mereka yang berada di kamp penahanan. Secara berkala ataupun tidak mereka harus mengirimi makanan untuk anggota keluarganya yang menjadi tahanan politik (tapol). Sebab jatah makan bagi para tapol dari penjara bukan hanya minim dari segi jumlah dan protein, namun juga tidak layak dimakan.

Selain harus mampu bertahan hidup dan menghidupi keluarganya yang menjadi tapol, para keluarga juga harus menghadapi stigmatisasi, cemoohan dan pandangan negatif dari para tetangga, termasuk pembatasan-pembatasan hak dalam berbagai bidang kehidupan, terlebih dalam bidang politik. Dalam kondisi yang demikian berat, tidak jarang anggota keluarga harus berhenti bersekolah, keluar atau dikeluarkan dari pekerjaan, menjadi buruh kasar, mengaburkan identitas atau asal usul, tercerai berai karena harus menumpang hidup dengan sanak saudara yang masih mau menampung mereka.

Runtuhnya pemerintahan Soeharto dan lahirnya Era Reformasi tidak serta merta memulihkan kondisi dan martabat mereka. Para tapol masih tetap harus berjuang keras untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia dan sebagai warga negara. Perjuangan individual dan kolektif mereka lakukan. Ada yang berbuah manis namun tidak sedikit yang justru menjadi pukulan balik bagi mereka. Beberapa dari mereka bahkan masih hidup dalam pengawasan aparatur Negara seperti kepolisian, TNI dan juga ketua RT.

Sekalipun stigmatisasi, cemooh dan diskriminasi masih tetap terjadi, namun tidak dapat dimungkiri bahwa dalam era reformasilah tali kekang yang membelenggu kehidupan para mantan tapol dan keluarganya perlahan mengendur. Tenun kehidupan yang terkoyak selama puluhan tahun kembali mereka rajut. Keyakinan untuk kembali menjadi waarga negara seutuhnya mulai tumbuh, kendati penuh keraguan. Ragu, sebab tidak ada yang menjamin bahwa kelonggaran pada awal reformasi akan terus mereka peroleh sepanjang usia mereka sendiri dan usia anak cucu mereka.

Di tengah era reformasi yang baru saja dimulai mereka kembali menyapa teman-teman senasib, menjalin kembali tali asih kepada sanak keluarga yang ‘menjauh’ karena tidak ingin menanggung risiko memiliki saudara tapol. Mereka melakukannya dengan penuh kehati-hatian, selain tidak ada jaminan bahwa era yang sudah berubah akan terus bergulir sepanjang waktu, juga masih sering digunakannya stigma atau tuduhan PKI dalam konstelasi politik nasional. Terutama pada masa pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Sambil menyapa teman yang tercerai berai dan merekatkan kembali hubungan keluarga, para tapol memberanikan diri untuk mengisi ruang-ruang politik yang mulai terbuka bagi mereka. Mereka mengorganisasi dalam berbagai organisasi korban dengan mandat dan tujuan yang berbeda-beda, mulai dari pengungkapan kebenaran, pemberdayaan ekonomi dan tujuan lain di bidang sosial kemasyarakatan.

Dalam lingkup yang lebih kecil, eks tahanan politik di Pati mulai menampilkan identitas diri mereka sebagai korban. Bahkan, menjelang tahun 2000an sejumlah orang korban mulai menelusuri lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat pembantaian tapol. Lokasi-lokasi pembantaian yang berhasil mereka identifikasi diberikan tanda tertentu agar lebih mudah dikenali. Baik sebagai makam korban maupun sebagai lokasi pembantaian.

Lokasi-lokasi pembantaian seperti menjadi rahasia umum bagi warga sekitar. Mereka menyebut lokasi itu sebagai kuburan PKI atau hutan PKI, sebab lokasi pembantaian memang berada di kawasan hutan atau perkebunan. Kedatangan mantan tapol ke lokasi-lokasi pembantaian seakan ‘mencairkan’ ketegangan masyarakat dengan lokasi. Jika sebelumnya lokasi pembantaian dianggap sebagai kawasan mistis dan politis, saat ini ketegangan itu tidak terlalu dirasakan. Warga desa tidak lagi menaruh curiga jika ada orang yang mengunjungi makam para korban.

Kampanye Hitam Orba, Rusaknya Relasi Sosial dan Keluarga

Kampanye hitam Orde Baru yang dimulai beberapa hari setelah Peristiwa G 30 S, baik melalui siaran radio maupun media cetak (koran) Angkatan Darat – dan terus dilanjutkan sepanjang kekuasaannya – seakan melahirkan imajinasi baru di tengah mayarakat mengenai PKI. PKI diimajinasikan sebagai organisasi yang haus darah, amoral dan gemar memberontak. Tidak ada kisah bahwa PKI merupakan sebuah partai resmi dan besar serta pernah menjadi bagian dari proses kemerdekaan, kekuatan politik republik Indonesia, peserta Pemilu tahun 1955, di mana anggota-anggotanya terlibat dalam era kebangkitan nasional dan perjuangan kemerdekaan.

Gerwani sebagai organisasi perempuan yang begitu maju pada jamannya diimajinasikan sebagai organisasi tempat berkumpulnya para perempuan tidak bermoral, anti Tuhan, kejam, tidak memiliki perikemanusiaan. penyungkil mata dan pemutilasi kemaluan jenderal dan masih banyak lagi predikat buruk yang disematkan pada Gerwani dan mantan anggotanya. Tidak ada kisah bahwa anggota Gerwani ambil bagian dalam proses perjuangan kemerdekaan, menjadi anggota parlemen, secara sukarela keluar masuk desa untuk memberantas buta huruf yang ‘diidap’ oleh lebih dari separuh bangsa Indonesia, memerangi perkawinan anak dan aktifitas lain yang memberikan kontribusi kepada kemajuan bangsa.

Penguasaan terhadap lembaga pendidikan, penyiaran, pemberitaan semakin menebalkan pemahaman keliru tentang PKI, Gerwani, Pemuda Rakyat dan ormas-ormas kiri lainnya, utamanya mengenai Peristiwa G 30 S dan peristiwa-peristiwa setelahnya. Penyesatan sejarah tidak hanya mengaburkan pemahaman masyarakat tentang apa yang sesungguhnya terjadi pada bangsanya, lebih dari itu: merusak relasi sosial yang ada di masyarakat, terlebih relasi tapol dengan keluarganya dan relasi tapol dengan masyarakat.

Tetangga tidak mau menolong keluarga tapol yang sedang mengalami kesulitan karena khawatir dikait-kaitkan dengan Peristiwa ‘65. Teman sepermainan semasa kecil harus ‘menjaga jarak’ karena satu dari mereka menjadi tahanan politik. Anak-anak dikucilkan oleh teman dan tetangga karena orangtuanya terlkait dengan PKI atau menjadi tapol. Anak harus menghapus/dihapuskan latar belakang keluarganya karena orang tua mereka sebagai anggota atau simpatisan PKI. Istri kehilangan suami, suami kehilangan isteri karena salah satu dari mereka atau keduanya menjadi tapol.

Sarni (lahir April 1949), saat Peristiwa G 30 terjadi masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar (SD).[61] Selama bersekolah Sarni kerap berlatih menari dan menyanyi, baik di sekolah maupun di desanya. Sarni tidak tahu dari kelompok atau organisasi mana orang-orang yang mengajarinya menari. Seusianya saat itu tentu tidak mengetahui pentingnya mengetahui latar belakang para pelatih atau guru tarinya. Yang ia tahu hanya ia senang menari. Selain berlatih menari dan bernyanyi, Sarni juga kerap tampil dalam pementasan pada perayaan hari besar nasional, seperti peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus.

Tidak lama setelah Peristiwa G 30 S, teman-teman dan orang-orang yang mengajarinya menari dan bernyanyi ditangkapi. Sarni tidak memiliki pemahaman yang cukup mengapa teman-teman dan orang-orang yang mengajarinya menari dan bernyanyi ditangkapi. Sarni lolos dari operasi penangkapan, karena saat itu ia masih SD.

Setamat SD Sarni melanjutkan ke SMP. Sayangnya di kelas 2 SMP Sarni berhenti bersekolah dan menikah dengan laki-laki sekampungnya. Agustus 1968, ketika perkawinannya baru berumur empat bulan dan tengah hamil muda anak pertamanya, Sarni ditangkap dan ditahan tanpa ia tahu alasan mengapa ia ditahan. Tidak hanya Sarni, suaminya pun kemudian ditangkap dan ditahan.

Sarni harus menjalani masa-masa kehamilannya di dalam kamp penahanan. Pada masa penahanan itulah Sarni melahirkan anak pertamanya. Sarni diijinkan keluar dari kamp penahanan untuk menjalani persalinan. Setelah menjalani persalinan, Sarni kembali menjalani masa penahanan. Anak laki-laki yang baru beberapa hari lalu dilahirkannya terpaksa ia tinggalkan untuk kemudian dirawat oleh orangtuanya.

Sarni dibebaskan tahun 1971. Sedangkan suaminya harus menjalani pembuangan di Pulau Buru. Setelah menjalani masa pembebasan Sarni kemudian menikah kembali dengan laki-laki lain. Suami Sarni pun demikian, setelah menjalani pembuangan di Pulau Buru, suami Sarni kemudian menikah dengan perempuan lain.

Sarni dan suaminya adalah contoh nyata bagaimana mereka harus ‘bercerai’ lantaran situasi politik. Anak mereka pun kehilangan hak dasar sebagai manusia dan sebagai anak. Beruntung saat mereka sudah dibebaskan komunikasi antarmereka dapat kembali dibangun, termasuk komunikasi dengan anak mereka. Hanya saja anak Sarni tidak ingin masa lalu ia dan orangtuanya diungkit kembali. Masa lalu adalah masa-masa yang berat bagi kehidupan mereka.

Kehancuran relasi suami isteri juga dialami oleh Slamet Iswandi, suami Sumini (71 tahun). Perkawinan Sumini dengan Slamet Iswandi merupakan perkawinan kedua bagi Slamet Iswandi. Perkawinan pertama Slamet Iswandi luluh-lantak ketika seorang tentara menjebloskannya ke dalam penjara dengan tuduhan terkait dengan PKI. Padahal jelas-jelas Slamet Iswandi adalah warga Nahdlatul Ulama (NU) dan keluarga besar Slamet Iswandipun warga NU.

Ketika ditelisik, sederhana dan konyol sekali alasan tentara tersebut menjebloskan Slamet Iswandi ke penjara: isteri (pertama) Slamet Iswandi cantik, dan tentara tersebut ingin menikahinya. Benar saja, ketika Slamet Iswandi sudah berada di penjara, tentara tersebut menikahi isteri Slamet Iswandi.[62]

Sumini pertama kali bertemu suaminya ketika mereka sama-sama dibebaskan dari masa penahanan. Setelah bebas dan menikah, Sumini menjalin komunikasi yang baik dengan mantan isteri suaminya. Namun hubungan tersebut harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ketika Sumini dirawat di rumah sakit, mantan isteri suaminya pun menjenguk Sumini. Tentu di luar sepengetahuan sang tentara.

Sebelum Peristiwa G 30 S, Sumini adalah seorang gadis remaja (belum genap 19 tahun) yang aktif di organisasi. Ia menjabat sebagai ketua ranting Gerwani di kampungnya. Berbagai kegiatan dia lakukan sepanjang menjadi anggota dan pengurus Gerwani. Beberapa kegiatan organisasi yang masih ia ingat dengan baik adalah ketika ia harus keluar masuk desa untuk mengajarkan warga desa membaca dan menulis. Apa yang Sumini lakukan merupakan program organisasi Gerwani dalam rangka pemberantasan buta huruf (PBH).

Kegiatan lain di bidang pendidikan adalah mendirikan taman kanak-kanak. Jika program pendidikan anak usia dini (PAUD) baru dicanangkan beberapa tahun belakangan ini, pada era 1950an Gerwani sudah memulai pendidikan anak usia dini dengan nama TK Melati. Pendirian TK Melati bukan hanya sebagai respon Gerwani atas kondisi masyarakat yang membutuhkan sarana pendidikan bagi anak usia dini, namun juga sebagai upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan.[63] Terlebih pada saat itu banyak warga negara Indonesia yang buta huruf dan tidak memiliki pendidikan yang memadai.

Selain di bidang pendidikan, Sumini juga aktif dalam melakukan pembelaan terhadap kaum buruh dan kondisi pertanian di desanya. Di bidang perburuhan, Sumini melakukan pendampingan terhadap buruh tani yang upahnya dipotong/dicatut oleh para mandor. Dimana buruh bekerja selama tujuh hari tapi oleh sang mandor upah dibayarkan untuk 5 atau 6 hari kerja. Sumini tidak tahan dengan kondisi ini. Ia pun kemudian mengorganisir para buruh untuk melakukan pemogokan. Karena hanya pemogokanlah satu-satunya senjata yang dimiliki para buruh.

Pengorganisasian yang dilakukan Sumini dan Gerwani membuahkan hasil. Melalui pemogokan terjadi negosiasi. Para mandor memenuhi tuntutan buruh untuk tidak melakukan pemotongan atau pencatutan terhadap upah mereka. Upah para buruh akan dibayarkan sesuai dengan jumlah hari mereka bekerja.

Hal lain yang Sumini perjuangkan adalah melawan sistem ijon dan lintah darat. Sistem ini jelas hanya menguntungkan pemilik modal dan mencekik kehidupan para petani yang hidupnya sudah sulit menjadi lebih sulit. Melalui program pendidikan dan pemberdayaan ekonomi maka lahirlah kesadaran baru untuk merumuskan bagaimana menghadapi sistem ijon dan lintah darat.

Di sektor pertanian, ketika hama tikus menyerbu sawah-sawah petani di desanya, Sumini dan anggota Gerwani lainnya bersama dengan para petani desanya membuat sebuah gerakan, gerakan mengganyang tikus (germet). Malam hari mereka bergerak, membasmi tikus yang kerap memakan padi yang mulai menguning. Tikus-tikus sawah yang didapat kemudian mereka siangi untuk makan bersama setelah aksi Germet.

Setelah Peristiwa G 30 S seluruh aktivitas yang dilakukan Gerwani hilang mengiringi pemberangusannya. Anggota dan pengurusnya diburu untuk ditangkap dan ditahan. Sumini tidak luput dari operasi penangkapan itu. Pada suatu malam yang nahas itu tempat persembunyiannya didatangi oleh sekelompok massa. Sumini ditangkap, dipukuli dan diseret massa. Dalam keadaan setengah sadar ia dilemparkan ke atas truk untuk dibawa ke Polres Pati.[64]

Sumini pulih kesadarannya setelah tiba di Polres Pati. Saat itu ia mendapati pakaian yang ia pakai sebelumnya sudah berganti dengan pakaian lain yang bukan miliknya. Ia yakin bahwa sepanjang tidak sadarkan diri (pingsan) dirinya mengalami penelanjangan. Suminipun kemudian menanyakan kepada petugas perihal pakaiannya yang sudah berganti. Petugas menjawab dengan ketus dan dingin bahwa pakaian Sumini sudah hilang. Tidak perlu dicari-cari, yang penting sudah berpakaian lagi.

Dalam masa penahanan beberapa kali Sumini menjalani pemeriksaan, di Mapolres Pati maupun Markas Corp Polisi Militer (CPM). Dalam pemeriksaannya Sumini kerap mengalami penyiksaan, baik fisik maupun seksual. Pada suatu pemeriksaan, selain kerap mengalami pemukulan, ibu jari kaki Sumini pernah ditindih kaki meja kemudian beberapa orang pemeriksa menaikki meja dan berjingkrak di atasnya. Tidak tahan merasakan sakitnya penyiksaan, beberapa kali Sumini tidak sadarkan diri.

Setidaknya dua kali Sumini mengalami penelanjangan saat diinterogasi. Para interogator yang terdiri dari unsur kejaksaan, kepolisian dan pemuda dari sejumlah ormas berdalih bahwa di paha Sumini terdapat gambar palu arit. Karena alasan itulah mereka menelanjangi Sumini. Tentu saja mereka tidak menemukan gambar dimaksud, sebab hal itu hanya dalih mereka untuk melakukan kekerasan seksual terhadap Sumini. Pola serupa mereka gunakan lagi pada pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya.[65]

Pada Februari 1971 Sumini dibebaskan dari kamp penahanan LP Bulu, Semarang. Bebas dari kamp penahanan tidak berarti Sumini dapat melakukan aktifitas secara normal. Kehidupan Sumini selalu diawasi. Setiap akan pergi ke luar kota ia harus mendapat ijin dari aparat kepala desa dan juga TNI.[66]

Berbekal keterampilan menjahit yang diperolehnya dari sesama tapol saat ditahan di LP. Bulu, Sumini mulai menata kembali kehidupan barunya. Sayangnya, sejumlah pelanggannya dipengaruhi agar tidak menjahitkan pakaian mereka kepada Sumini. Informasi Sumini adalah mantan tapol, mantan anggota Gerwani, PKI dan pengkhianat bangsa terus diembuskan. Menghadapi situasi seperti itu Sumini harus memutar otak. Ia memutuskan untuk keluar dari Pati.

Kota semarang adalah pilihan Sumini untuk memulai kembali kehidupannya. Di kota tersebut ia memiliki seorang teman yang bersedia menampungnya. Sayangnya, untuk meninggalkan kota Pati ia harus memperoleh ijin dari aparatur keamanan setempat (Kodim). Ijin itulah yang tidak ia peroleh. Jalan kehidupan terasa makin sempit manakala ia ketahui di dalam KTP-nya terdapat tanda “ET”, eks tahanan politik.

Pembatasan-pembatasan terhadap akses ekonomi juga pernah dialami Tarup (lahir April 1946).[67] Sebelum peristiwa 65 Tarup merupakan karyawan di sebuah koperasi yang ada di desanya. Tidak lama setelah peristiwa 65, Tarup ditangkap dan ditahan oleh tentara. Tahun 68 Tarup sempat dibebaskan dan dikenakan wajib lapor. Tahun 1969 Tarup kembali ditangkap dan ditahan selama beberapa minggu di kantor kodim Pati.

Selama menajalani penahanan Tarup dikerjapaksakan oleh tentara. Banyak irigasi sawah dibangun oleh Tarup dan Tapol lainnya. Selain membangun irigasi atau sistem pengairan sawah, Tarup juga harus membangun sumur dan bak-bak penampungan air berukuran besar. Tidak ada makanan yang layak bagi Tarup tapol lain yang melakukan kerja paksa. Kalaupun mereka dapat bertahan hidup selama menjalani kerja paksa, itu semua karena mereka memperoleh kiriman makanan dari keluarga atau pemberian dari warga desa yang iba melihat para tapol.

Di dalam keluarganya, selain Tarup, ayah Tarup juga ditahan karena keterlibatanynya dalam kelompok ketoprak yang berada dalam naungan Lekra. Kehidupan mereka yang sangat sederhana semakin sulit karena Tarup dan ayahnya sama-sama ditahan. Untuk memenuhi kebutuhan hiidup ibunya dan juga ayahnya serta Tarup di penjara, maka ibunya menjual rumah dan tanah yang mereka miliki. Itupun belum dapat memenuhi kebutuhan Tarup selama di penjara. Maka Tarup pun bergantung pada tapol lainya yang memperoleh kunjungan dari keluarga mereka.

Pada tahun 1974 Tarup dibebaskan. Seperti tapol pada umumnya, selepas pembebasanTarup tetap dikenakan wajib lapor. Untuk memulai hidup barunya Tarup mencoba bekerja. Ia sempat bekerja di sebuah pabrik garam, namun baru beberapa minggu bekerja ia diminta keluar dari pekerjaannya. Pemilik pabrik mendapaat intimidas dari pihak kemanan, jika tetap mempekerjakan Tarup maka pabriknya akan ditutup. Dengan berat hati dan berbekal pesangon seadanya Tarup keluar dari pekerjaannya. Setidaknya dua kali Tarup harus keluar dari pekerjaannya karena pemilik usaha memperoleh ancaman dari pihak keamanan. 

Memulihkan Kembali Relasi yang Telah DIhancurkan 

Berakhirnya kekuasaan Orde Baru Soeharto pada 21 Mei 1998 membawa perubahan besar bagi masyarakat, khususnya korban dan keluarga korban. Peristiwa 65 sebelumnya menjadi tema sejarah yang paling dilarang untuk diperbincangkan, perlahan mulai dibicarakan secara terbuka. Para korbanpun kemudian menunjukkan identitasnya sebagai korban, bahkan di ruang-ruang yang sangat terbuka sekalipun. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi di era Orde Baru.

Sejumlah organisasi korban Peristiwa 65 bermunculan. Baik dalam bentuk lembaga penelitian maupun lembaga advokasi hukum dan pemberdayaan ekonomi. Demikian juga dengan halnya Pati. Korban-korban yang semula dibenamkan dalam lembah ketakutan mulai bermunculan dan berorganisasi, baik hanya sebagai wadah untuk berkumpul dengan sesama korban maupun sebagai alat perjuangan menuntut hak-hak dasar mereka yang dirampas selama puluhan tahun.

Diawal tahun 2000 sejumlah korban di Pati mendirikan organisasi Yayasan Penelitian Korban Pembantai 65 (YPKP 65). Aktifitas yang dilakukan antara lain melakukan pendataan korban 65 yang ada di Pati; melakukan pertemuan anjangsana secara rutin; mengadakan acara-acara kebudayaan seperti nyekar, berkesenian (bernyanyi dan memain kangamelan) dan sejumlah aktifitas lainnya.

Kegiatan organisasi korban di Pati yang melibatkan peserta dalam jumlah yang relatif besar dan tampil secara terbuka adalah pada tahun 2004, nyekar dan memorialisasi makam massal korban 65 yang berada di Desa Kalitelo, Tayu. Ratusan orang dari yang berasal dari sejumlah kecamatan yang ada di Pati dan perwakilan dari beberapa kabupaten di Jawa Tengah berpartisipasi dalam acara tersebut. Selain akan berdoa di lokasi pembantaian dan pemakaman, para korban juga akan membuat tugu atau penanda sederhana di lokasi tersebut.

Sayangnya acara tersebut tidak berhasil dilaksanakan. Iring-iringan ratusan korban dan keluarga korban 65 yang akan menuju lokasi dihadang oleh massa ormas yang didukung oleh aparatur militer. Massa yang beberapa diantaranya dapat diidentifikasi merupakan preman setempat melarang korban untuk memasuki areal pemakaman. Meskipun jumlah pezaiarah jauh lebih banyak, namun mereka memilih membatalkan acara tersebut dan kembali ke daerah masing-masing.

Menariknya, sekalipun acara tersebut adalah mengunjungi lokasi pembantaian korban Peristiwa ’65 dan acara tersebut diinisiasi oleh korban dan keluarga korban, namun banyak peserta ziarah yang bukan berasal dari kalangan atau keluarga korban. Mereka adalah para tetangga korban ’65 yang ingin tahu mengenai kebenaran Peristiwa pembantaian pada tahun ’65 yang ada di daerah mereka. Antusiasme mereka tidak berbeda dengan korban ’65 dalam urusan pengungkapan kebenaran.

Kegagalan untuk melakukan memorialisasi korban di Kalitelo tidak menyurutkan langkah para korban untuk tetap mengorganisasi diri. Mereka tetap melaksanakan pendataan mantan-mantan tapol yang berdomisili di Pati, mendata lokasi kuburan massal, mengadakan pertemuan-pertemuan rutin dan menyelenggarakan acara-acara kebudayaan.

Pada April 2012 korban dan keluarga korban mengadakan acara Temu Kangen di rumah salah seorang korban di Desa Bulu Mulyo, Pati. Acara dihadiri oleh puluhan korban dan keluarga korban yang ada di Pati dan perwakilan dari sejumlah kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Di acara tersebut para korban melepas rindu dengan kawan lama yang memiliki nasib sama. Selain melepas rindu, acara tersebut juga diisi dengan penyampaian informasi mengenai hak korban di bidang kesehatan dari negara yang dapat diakses melalui program Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Acara tersebut tidak hanya mendapat perhatian korban dan warga sekitar, namun juga dari lembaga kepolisian dan TNI. Sejumlah personil polisi dan TNI ditempatkan di sekitar lokasi untuk ‘menjaga keamanan’ acara.

Partisipasi warga di sekitar tempat acara juga sangat baik. Mereka terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan acara. Para tetangga juga memberikan makanan ringan untuk suguhan acara. Lebih jauh dari itu, mereka pun menyediakan rumah mereka untuk tempat menginap peserta perwakilan dari kabupaten lain. Tidak ada kekhawatiran dari warga untuk terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan acara, termasuk dalam memberikan tumpangan penginapan untuk peserta acara dari kabupaten lain. Warga tahu bahwa acara tersebut adalah temu kangen mantan tahanan politik peristiwa ’65.

Acara Temu Kangen sangat meriah dan menghibur korban dan masyarakat sekitar. Para korban mengisi acara dengan bernyanyi dan menari diringi dengan musik gamelan. Para penyanyi, penari dan pemain gamelan adalah para aktifis yang sebelum peristiwa ’65 sudah aktif berkesenian. Acara tersebut seperti kilas balik bagi mereka. Mereka seperti kembali ke masa lalu, masa di mana mereka bebas mengekspresikan diri tanpa takut terkena stigma negatif dan berurusan dengan aparat keamanan. Perasaan haru dan bahagia menyatu. Hanya kegembiraan yang terpancar dari wajah mereka di acara itu.

Bagi masyarakat, acara tersebut sama dengan acara-acara kebudayaan lainnya yang diadakan oleh masyarakat desa pada umumnya, yang membedakan adalah acara tersebut mendapat ‘pengawalan’ (lebih tepatnya ‘pengawasan’) dari kepolisian dan tentara dengan jumlah personil yang tidak lazim. Personil tentara dan polisi tersebar mulai dari tempat acara sampai jalan-jalan desa menuju tempat acara.

Saat ini penerimaan masyarakat terhadap korban 65 jauh lebih baik jika dibandingkan dengan era Orde Baru. Hal ini dapat kita lihat dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari, dimana tidak ada lagi jarak antara korban dengan masyarakat pada umumnya. Sejumlah korban bahkan diberi kepercayaan untuk menjadi ketua RT dan kepala desa, termasuk memimpin organisasi atau lembaga desa.

Supardi misalnya, pada saat Peristiwa 65 terjadi baru berusia 23 tahun, ia merupakan anggota Pemuda Rakyat yang juga menjadi Pengurus Comite Resort Besar (CRB) Partai Komunis Indonesia. Ia juga aktif di kegiatan Lekra, utamanya dalam seni pertunjukan ketoprak. Setelah Peristiwa 65 ia ditangkap dan ditahan. Supardi mengalami pembuangan ke Pulau Buru setelah sebelumnya ia menjalani masa penahanan di Pati dan transit di Nusakambangan selama 5 bulan untuk selanjutnya dibuang ke Pulau Buru.

Saat ini, sekalipun masyarakat desa mengetahui bahwa Supardi yang pada saat ini berusia 75 tahun adalah mantan tahanan politik dan anggota PKI, warga masyarakat di desanya seakan tidak peduli. Mereka tetap memberikan kepercayaan kepada Supardi untuk memimpin organisasi Gapoktan. Gabungan kelompok tani. Sebuah organisasi tani yang beranggotakan sejumah kelompok tani. Organisasi lain yang sampai saat ini masih diurus oleh Supardi adalah Koperasi Tani, Lembaga Pengadaan Air Miinum Masyarakat dan ketua kelompok Keyakinan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sedangkan organisasi lain yang pernah dipimpin oleh Supardi adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Supardi memimpin organisasi ini selama satu periode. Ia tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai ketua, sebab pendidikan terakhir Supardi hanya lulus Sekolah Rakyat (SR, setara SD). Tingkat pendidikan Supardi tidak memenuhi ketentuan baru untuk menjadi ketua BPD.[68]

Pada 1985 hingga 2001 Supardi dipercaya sebagai ketua RT. Saat ini pun Supardi masih dianggap seabagai tokoh masyarakat desa. Di mana Supardi selalu dilibatkan dalam masalah-masalah maupun tata kelola desanya. Semua jabatan yang diemban Supardi bersifat pengabdian. Supardi tidak keberatan kendati ia tidak memperoleh keuntungan finansial dari jabatan yang diembannya.

Penerimaan masyarakat terhadap mereka yang memiliki kaitan dengan peristiwa 65 (tapol) juga dirasakan oleh Handoyo. Handoyo lahir pada April 1965.[69] Saat kedua orantuanya ditangkap usia Handoyo masih bayi yang belum genap setahun. Karena tidak ada yang mengasuh dan masih sangat memerlukan pengasuhan seorang ibu, maka Handoyopun mengikuti ibunya di penjara. Di usianya yang masih bayi Handoyo hidup dan tumbuh bersama para tapol di dalam penjara. Pada saat itu Handoyo belum memiliki kesadaran mengenai lingkungan tempat tinggalnya. Seperti anak-anak seusianya, yang ia tahu hanya bermain, tertawa dan menangis jika mengalami hal-hal yang tidak menyenangkannya.

Di dalam penjara Handoyo berinteraksi dengan para tapol yang merupakan teman-teman ibunya, Selain berinteraksi dengan para tapol, Handoyo juga kerap bermain dengan anak-anak tentara dan petugas penjara (sipir). Saat memasuki usia sekolah Handoyo kemudian tinggal bersama neneknya. Di sekolah ia kerap diejek oleh beberapa orang temannya sebagai anak PKI. Namun ejekan teman-temannya tidak membuat Handoyo surut untuk tetap bersekolah. Ejekan dan cibiran teman-temannya justru memotivasi Handoyo untuk terus giat bersekolah. Gelar sarjanapun kemudian dapat ia raih.

Handoyo aktif di sejumlah organisasi kemasyarakatan, terlibat dalam berbagai kegiatan advokasi masyarakat terkait isu hukum dan HAM. Selama menjalankan kegiatannya tidak ada hambatan yang dialami Handoyo terkait statusnya sebagai anak tapol. Handoyo diterima oleh komunitasnya.

Bahkan, yang lebih menarik adalah awal 2016, melalui proses pemiihan langsung yang demokratis Handoyo terpilih sebagai kepala desa. Baik saat proses pemilihan maupun selama menjabat sebagai kepala desa, Handoyo tidak pernah ‘diserang’ oleh isu PKI. Warga dan masyarakat yang memilihnya tahu bahwa Handoyo merupakan anak dari tapol. Namun hal itu tidak menjadi pertimbangan warga untuk memilih dan menghormati Handoyo sebagai kepala desa.

Semua korban yang kami wawancarai tidak satupun menceritakan bahwa mereka saat ini masih mengalami penolakan oleh masyarakat. Warga masyarakat yang hidup berdampingan dengan korban tetap menerima korban dan keluarganya sebagai bagian dari komunitasnya. Bahwa korban pernah menjadi tapol seakan hanya sebagai pengetahuan bagi para tetangga korban. Status sebagai mantan tapol bukan lagi hambatan bagi mereka untuk berinteraksi.

Sumini yang pada masa-masa awal pemebebasannya mengalami pengucilan dan cibiran, saat ini dapat menjalani hidup secara normal. Sumini berjualan berbagai kebutuhan rumah tangga di pasar seperti pedagang pada umumnya. Sumini tidak lagi mengalami pengucilan di pasar sebagaimana yang pernah ia alami puluhan tahun lalu. Tidak ada kekhawatiran orang untuk berbelanja ke warung Sumini. Masyarkat menerima Sumini sebagai Sumini, bukan sebagai mantan tapol.

Hal menarik dari pengalaman Sumini adalah ketika Sumini tampil dalam sebuah talk show di salah satu stasium tv swasta. Banyak tetangga yang menyaksikan acara tersebut. Para tetangga menyimak kisah hidup Sumini yang disampaikannya pada acara tersebut. Setelah tayangan tersebut banyak tetangga yang kemudian bertanya lebih jauh mengenai pengalaman Sumini pada kurun waktu 60an. Dari mereka ingin mengetahui cerita yang sesungguhnya mengenai Gerwani, Peristiwa 65, pengalaman kekerasan dan penahanan yang pernah dialami Sumini.

Sumini menjadi sumber informasi warga di sekitar tempat tinggalnya yang ingin mengetahui apa yang terjadi pada tahun 65. Setelah diceritakan, tidak ada perubahan sikap atau pandangan negatif terhadap Sumini. Mereka justru bersimpati dan mengagumi Sumini dengan berbagai pengalaman hidup yang dilaluinya. Sumini tetap aktif ambil bagian dalam berbagai kegiatan di tempat tinggalnya, termasuk menjadi anggota PKK.

Kembali Menjadi Warga Negara

Perubahan situasi politik dan hukum pasca gerakan reformasi memberikan arti penting pada korban dan keluarga korban. Berbagai pembatasan hak mantan tahanan politik di berbagai bidang kehidupan perlahan mulai diretas. Dalam bidang politik misalnya, hak memilih terlebih dipilih dalam proses pemilihan umum merupakan sebuah kemewahan tersendiri bagi para mantan tapol. Era reformasi memberikan harapan baru bagi mantan tapol untuk memperoleh pemulihan hak politik.

Momentum reformasi digunakan oleh sejumlah mantan tapol untuk menuntut pemulihan hak politik mereka melalui jalur judicial review terhadap pasal 60 huruf g undang-undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal tersebut diatur bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat (g): ”bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis lndonesia, termasuk organisasi massa, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G.30.S./PKI. atau organisasi terlarang lainnya”.

Setelah melewati proses persidangan, Melalui Putusan No. 011-017/PUU-I/2003 Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan judicial review yang diajukan para korban. Itulah tonggak baru dalam sejarah politik pemilihan umum kita. Korban yang selama puluhan tahun tidak memiliki hak untuk dipilih, oleh putusan tersebut hak-hak politik mereka kembali dipulihkan.

Hak untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum merupakan pemberian identitas baru sebagai warga negara. Lewat keikutsertaannya dalam pemilihan umumlah para korban dapat memaknai arti sebagai warga negara secara utuh. Bukan lagi sebagai warga negara kelas dua, kelas tiga atau kelas-kelas lain yang menunjukkan pembedaan oleh negara.

Sumini begitu memberikan makna yang mendalam terkait hal ini. Ia membayangkan peristiwa puluhan tahun lalu. Jangankan memiliki hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, memberikan suara dalam proses memilih kepala desa saja Sumini dan tapol lainnya tidak diperkenankan. Jika pemilihan kepala desa tiba, Sumini hanya menyaksikan para tetangganya berbondong-bondong menggunakan angkot dan dokar menuju ke tempat pemilihan kepala desa.

Dalam peristiwa tersebut, Heru, anak bungsu Sumini yang lahir pada Januari 1981 dan masih duduk di bangku kelas lima sekolah dasar bertanya, mengapa ibunya tidak ikut naik dokar seperti para tetangganya. Sang anak tentu tidak tahu bahwa para tetangga berbondong-bondong naik dokar lantaran ingin memilih kepala desa, dan ibunya tidak ikut dalam rombongan dokar karena tidak punya hak memilih kepala desa. Anak Sumini terlalu kecil untuk menerima penjelasannya. Demi menghibur perasaan anak dan perasaannya sendiri, Sumini pun mengajak anaknya naik dokar. Bukan menuju tempat pemilihan kepala desa tentunya, tapi sekedar keliling kota.

Rekonstruksi Sosial di Hadapan Negara

Era reformasi memang memberikan sumbangsih besar bagi perubahan politik dan hukum Indonesia yang berdampak pula pada perikehidupan mantan tahanan politik dan keluarganya. Pembatasan ruang-ruang kehidupan bagi para mantan tapol yang sudah dipraktekkan selama puluhan tahun perlahan mulai dihilangkan. Para mantan tapol yang berpuluh tahun dibungkan, ‘bersembunyi’ dan menutup rapat masa lalunya mulai berani tampil dengan identitasnya sebagai mantan tapol, korban ’65.

Kehidupan sosial para mantan tapol pun tak ubahnya seperti masyarakat pada umumnya. Tidak ada lagi sekat-sekat atau kekhawatiran untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Latar belakang sebagai tapol bukan menjadi beban atau halangan dalam melakukan interaksi sosial. Stigma buruk yang pernah dilekatkan pada diri mantan tapol dan keluarganya seakan hapus oleh realitas kehidupan bahwa mereka adalah manusia biasa, sama seperti manusia pada umumnya yang hidup di tengah masyarakat.

Lain masyarakat lain pula aparatur negara. Ketika masyarakat sudah ‘berdamai’ dengan masa lalu, justru aparatur negara yang masih hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang semu, begitu percaya dengan ‘hantu’ PKI. Ekspresi mereka menyikapi ‘hantu’ PKI menjadi tidak masuk akal. Sumini, Supardi dan Handoyo adalah tiga orang mantan dan anak tapol yang hingga saat ini masih kerap ditelpon atau didatangi intel kepolisian dan kodim.

Handoyo, sekalipun saat ini ia sudah menjadi kepala desa yang berarti pula sebagai bagian dari struktur negara, namun bukan berarti Handoyo bebas dari pengawasan. Hingga laporan ini dibuat Handoyo masih kerap menerima telepon dari intel, baik dari intel kepolisian maupun TNI. Beberapa dari mereka mengaku dari Kesbangpol Pemda Pati, namun setelah dilakukan cross check ternyata anggota TNI. Pertanyaan menyelidik yang biasanya diajukan kepada Handoyo antara lain posisi Handoyo saat itu, apakah (akan) menghadiri acara tertentu di daerah tertentu, kegiatan-kegiatan yang sedang atau akan dilakukan. Selain bertelpon, pernah juga beberapa orang intel berkunjung ke rumah Handoyo.

Sama halnya dengan Handoyo. Supardi juga mengisahkan bahwa rumahnya pernah didatangi seorang intel pada tengah malam. Kepada Supardi si intel menanyakan perihal pertemuan PKI dan pembagian kaos palu arit di Yogyakarta. Mendapati pertanyaan seperti itu Supardi marah kepada intel tersebut. Baginya tidak ada alasan sang intel menanyakan hal itu kepada Supardi. Pertama, karena Supardi sama sekali tidak mengetahui pertemuan itu. Kedua, jika acara diadakan di Yogyakarta mengapa justru Supardi yang berdomisili di Pati yang ditanyakan. Dan jika si intel tahu ada pembagian kaos palu arit mengapa polisi dan tentara tidak langsung saja menindaknya.

Kunjungan intel ke rumah Supardi bukan hanya kali itu saja, sebelum dan sesudahnyapun rumah Supardi sering didatangi intel dengan berbagai alasan dan bermacam pertanyaan yang berkaitan dengan aktifitas korban 65 di Pati. Selain mendatangi rumah, para intel juga kerap memonitor Supardi dan aktifitas korban 65 melalui telepon. Lewat telepon para intel kerap menanyakan kegiatan dan keberadaan Supardi saat itu.

Lain lagi kisah Sumini. Sekalipun Sumini seorang perempuan tua, namun pengawasan terhadap aktifitas Sumini tidak luput dari pengawasa intel dan anggota polisi serta anggota TNI yang tinggal di depan rumah Sumini. Pengawasan terhadap Sumini makin meningkat ketika ia tampil di tv dan mengikuti acara Simposium Peristiwa 65 yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Jika Sumini tidak tampak di rumah barang satu dua hari, maka anggota polisi dan TNI yang tinggal di depan rumah Sumini menanyakan keberadaan Sumini kepada anak atau menantu Sumini. Jika Sumini diketahui berada di Jakarta, maka bermacam pertanyaan akan diajukan kepada Sumini sekembalinya ia dari Jakarta. Kegiatan Sumini di Jakarta seakan menjadi bagian penting dari keseluruhan pengawasan terhadap Sumini.

Pernah satu ketika Sumini tidak terlihat di rumah. Sang intel bertanya kepada anak Sumini dan diberi tahu bahwa Sumini tidak di sedang berada di Jakarta. Sumini hanya pergi ke suatu arisan yang masih berada di Pati. Si intel tidak percaya, ia pun meminta alamat tempat arisan. Tidak diduga, sang intel benar-benar mendatangi tempat arisan untuk memastikan kebenaran informasi bahwa Sumini sedang arisan di Pati, bukan sedang berada di Jakarta.

Selain mendapatkan pengawasan yang ketat dari aparat kepolisian dan militer, Sumini juga masih mendapat diskriminasi oleh ketua RT setempat, Jika warga lain dapat setiap saat bebas mengadakan pertemuan apapun di rumahnya, namun tidak demikian bagi Sumini. Sumini harus memperoleh selembar ijin mengadakan pertemuan yang diberi tanda tangan dan stempel RT.[70] Ketua RT hanya menjelaskan bahwa ijin digunakan agar tidak ada tuduhan macam-macam terhadap pertemuan yang dilakukan di rumah Sumini.

Penutup

Proses pemulihan relasi sosial korban ’65 dengan masyarakat di sekitarnya secara nyata sudah terjadi. Relasi yang ‘tegang’ dan penuh syak wasangka berpuluh-puluh tahun berangsur-angsur sirna. Era reformasi dan keterbukaan informasi tentu memiliki andil yang sangat besar dalam proses ini. Jika dahulu sumber pemerintah menjadi sumber tunggal dalam narasi Peristiwa ’65, pada era reformasi posisi tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sebab berbagai sumber mengenai Peristiwa ’65 banyak bertebaran dan mudah diakses, baik secara maya maupun nyata.

Situasi inilah yang meruntuhkan narasi tunggal Peristiwa 65 yang sudah berlangsung berpuluh tahun. Situasi ini juga yang membentuk relasi sosial antara korban dengan masyarakat di sekitarnya. Peristiwa 65 bukan hal tabu lagi untuk diperbincangkan di warung kopi, di lorong-lorong sempit kampung. Kuburan massal korban pun tidak melulu diselimuti hal mistis dan politis yang berpuluh tahun menyelimuti warga di sekitarnya. Kuburan massal korban sudah diperbincangkan dengan gaya bicara yang ringan dan santai, tidak perlu lagi berbisik-bisik. Yang dahulu menjadi rahasia umum, kini menjadi pengetahuan umum.

Korban dan keluarga korban yang dahulu membatasi diri untuk berinteraksi kini berani tampil dengan identitasnya sebagai korban, sebagai mantan tapol. Dan masyarakat menerimanya. Jabatan struktural di masyarakat yang dahulu ‘diharamkan’ untuk diduduki oleh mantan tapol (termasuk keluarganya) kini sudah dapat diduduki oleh mereka. Tidak ada kekhawatiran mengenai hantu PKI walaupun yang menjabat posisi tersebut adalah mantan tapol, mantan anggota PKI.

Sayangnya, relasi sosial yang mulai pulih antara korban dengan masyarakat tidak berbanding lurus dengan relasi para korban dengan negaranya. Perubahan norma (baru) dalam hukum positif – yang lebih menjamin pemenuhan hak-hak dasar para tapol – seakan hanya sebatas formalitas yang tidak dapat dihindari lagi oleh negara dalam perikehidupan saat ini. Faktanya, negara melalui aparatur sipil dan militernya masih mengawasi aktifitas para korban dalam mengekspresikan hak-haknya, baik sebagai korban maupun sebagai warga negara. Padahal hak itu dijamin dalam konstitusi dan hukum positif.

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan untuk menyingkap mengapa Negara lewat aparaturnya, baik sipil, kepolisian maupun TNI masih masih terus memberikan ‘pengawasan’ terhadap aktifitas korban 65 di Pati, individu maupun kelompok. Jika pengawasan dilakukan dengan dalih adanya organisasi korban seperti YPKP 65, di daerah lain pun terdapat YPKP 65 dan organisasi korban lainnya seperti LPRKROB, Pakorba dan lain-lain, namun mereka (setidaknya di wilayah riset Solo dan Bali) tidak mengalami perlakuan seperti Pati.

Kemungkinan-kemungkina lain bias saja kita ajukan. Misalnya, untuk menjaga pertumbuhan perekonomian Pati maka perlu dijaga keamanan dari berbagai ‘potensi bahaya’ yang bisa mengganggu iklim investasi di Pati. Mengingat di Pati terdapat industri pengolahan makanan (kedelai dan kacang-kacangan), industri pengolahan ikan, pabrik gula, industri logam, pelabuhan ikan sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya.

Tentu perlu riset lain untuk menyingkap alasan Negara merasa perlu mengawasi korban 65 di Pati. Riset yang kami lakukan jelas tidak tidak mampu menyingkap pertanyaan-pertanyaan itu, karena riset ini memang hanya didedikasikan untuk mengungkap rekonstruksi sosal yang dilakukan oleh korban dan keluarga korban. Karenanya riset ini tidaklah menjangkau dimensi di luar rekonstruksi sosial yang telah terjadi antara korban dan masyarakat.

 

Kesimpulan dan Harapan

Dari pembahasan penataan kembali relasi sosial para korban/penyintas di tiga daerah yakni Bali, Pati dan Solo bisa dikatakan bahwa sepanjang kami melakukan penelitian dan wawancara dari aktivitas keluarga korban, mereka sudah lama dapat diterima oleh masyarakat lingkungannya. Selain itu, harapan korban/penyintas terhadap putra-putri mereka dan generasi selanjutnya agar bisa menikmati pendidikan yang berkualitas. Dengan pendidikan yang memadai, maka generasi mendatang dapat melihat sisi yang berbeda, menghormati perbedaan, serta bersikap toleran.

Korban/penyintas senantiasa mengabdi kepada lingkungan masyarakatnya. Misalnya di Gianyar, Bali, korban/penyintas menyelenggarakan latihan pertunjukan kesenian gong. Berlatih pertunjukan gong itu dimaksudkan agar para remaja dapat memahami dan mempraktekkan kebudayaan Bali. Demikian pula penyelenggaraan perpustakaan publik yang disebut sebagai Taman Baca Kesiman agar pemuda-pemudi dapat meningkatkan minat baca. Dengan membaca buku mereka membuka peluang untuk memecahkan masalah.

Sementara itu, di kota Solo korban/penyintas menyelenggarakan nyadran yakni upacara mengenang dan mendoakan orang yang sudah meninggal. Upacara ini seringkali dilakukan ketika menjelang bulan puasa. Namun, nyadran yang diselenggarakan para korban/penyintas dilakukan di Jembatan Bacem. Sekitar Oktober hingga Desember 1965 ratusan orang dibunuh di atas jembatan tersebut. Mereka dibunuh atas tuduhan ikut serta dalam kudeta 1965 peristiwa Lubang Buaya. Dalam acara nyadran tahun 2005 korban/penyintas yang datang di Jembatan Bacem tidak hanya dari Solo, tetapi juga dari Pati, Klaten dan Madiun.

Banyak keluarga korban/penyintas datang ke Jembatan Bacem untuk pertama kalinya. Mereka di sana berdoa bagi orang yang dicintai agar arwahnya dibebaskan dan dapat diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Selain itu, mereka yang hadir di upacara nyadran itu tidak hanya orang-orang tua sezaman peristiwa itu, namun generasi muda baik mereka keturunan langsung para korban yang dibunuh maupun yang ingin mengetahui peristiwa Jembatan Bacem yang sebenarnya. Lintas generasi ini telah bersepakat bahwa orang-orang yang tewas dalam pembantaian itu tidak bersalah dan titik kebenaran itu perlu menjadi lembaran sejarah baru.

Sementara itu, di Pati para korban/penyintas bergabung dengan kelompok petani yang menamakan perkumpulannnya yaitu Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Mereka mempunyai kepiawaian belajar dan mempraktekkan pertanian di Pulau Buru, Kepulauan Maluku. Pulau Buru di akhir 1960-an belum menjadi wilayah pertanian, para tapol kemudian mengubah dengan kerja keras menjadi lumbung padi. Setelah kembali ke Pati korban/penyintas membantu para petani membangun irigasi, sistem pengairan yang tidak bisa ditawar untuk mendapatkan hasil panen yang berkualitas.

Selain itu, korban/penyitas di Pati telah mulai berorganisasi secara terbuka. Mereka juga mulai mengurus dan merawat makam korban peristiwa 1965 yang dibunuh dengan tuduhan sebagai simpatisan PKI. Sebelumnya makam itu telah menjadi rahasia umum sebagai kuburan massal. Sekarang ini, keluarga dari korban sudah mulai menyekar di makam tersebut. Juga, para korban/penyintas sejak 1980-an mereka mengabdi sebagai ketua RT, bendahara RT dan bahkan ketua RW untuk waktu yang lama.

Aktivitas para korban/penyintas di pelbagai bidang di masyarakat kadangkala masih dicurigai oleh organisasi massa dan pemerintah sebagai upaya untuk membangun kembali organisasi bernama PKI. Tuduhan semacam ini tidak masuk akal. Tampaknya kecurigaan semacam itu merupakan kekhawatiran dari para pelaku yang secara terus-menerus mendapatkan keuntungan jika stigma “PKI” tetap berlaku bagi para korban/penyintas. Dalam kesempatan ini kami merekomendasikan bahwa kegiatan berkumpul para korban/penyintas tidak perlu dikhawatirkan, bahkan sampai dihentikan untuk dilarang. Karena aktivitas pengabdian mereka di masyarakat sudah diterima. Mereka membuktikan selama bertahun-tahun pengabdian mereka kepada masyarakat sebagai titik kebenaran.

Selain itu, kami juga menegaskan bahwa para korban/penyintas di tiga daerah itu telah sepuh. Kondisi ini juga berlaku bagi korban/penyintas di wilayah lain di Indonesia. Usia mereka sekarang ini antara 60an tahun dan 80an tahun. Negara perlu memberikan perlindungan kesehatan bagi segenap keluarga korban.

Terakhir, kami perlu menekankan di sini perlunya klarifikasi sejarah terhadap ruang-ruang formal. Artinya perlu memperjelas sebuah gedung sebelum 1965 sebagai apa fungsinya dan setelah peristiwa kekerasan 1965 gedung tersebut apa kegunaannya dan siapa yang memiliki. Atau kuburan-kuburan massal yang masih belum jelas, perlu diklarifikasi siapa saja yang dikuburkan dan sebagai apa status dan latarbelakang orang tersebut. Namun, di Indonesia pekerjaan seperti itu senantiasa didera teror dan intimidasi. Bagaimana pun klarifikasi sejarah sangat diperlukan bagi generasi bangsa selanjutnya agar mereka dapat memaknai peristiwa kekerasan 1965 terhadap masyarakat Indonesia dan supaya peristiwa kekerasan itu tidak berulang kembali.***

 

Kata Pengantar 

Razif Rekonstruksi Sosial Penyintas di Kota Solo

M. Fauzi Rekonstruksi Sosial Penyintas di Bali

Rinto Tri Hasworo Rekonstruksi Sosial Penyintas di Pati

Kesimpulan dan Harapan

Daftar Pustaka

 

Daftar Pustaka

Buku

Cribb, Robert, Soe Hok Gie dkk. “Bali,” dalam Robert Cribb (ed). Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2003.

Dewa (Soe Hok Gie). “Pembantaian di Bali,” dalam Robert Cribb (ed). Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2003.

“Ngaben Tanpa Tubuh: Tragedi ’65 dan Pariwisata Bali,” dalam Anak Agung Gde Putra (et.al). Pulangkan Mereka: Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa di Indonesia. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2012.

“Penangkapan dan Pembunuhan di Jawa Tengah Setelah Peristiwa G-30-S,” dalam Rinto Tri Hasworo, Tahun yang Tak Pernah Berakhir, Memahami Pengalaman Korban ’65. Jakarta: ISSI, Elsam, TruK, 2004.

Robinson, Geoffrey. Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik. Yogyakarta: LKiS, 2006.

Setiawan Hersri. Kidung Untuk Korban. Dari Tutur Sepuluh Narasumber Eks Tapol Solo (Solo: Parkorba, 2009).

Suwignyo, Agus. Breach in the Dike Regime Change and the Standardization of Public Primary-School Teacher Training in Indonesia 1893-1969. Disertasi Ph.D Universiteit Leiden, 2012.

Wardana, Agung dan Roberto Hutabarat (eds.). Melawan Lupa: Narasi-narasi Komunitas Taman 65 Bali. Denpasar: Taman 65 Press, 2012.

Wiradi Gunawan. Landreform di Indonesia (Jakarta: KPA, 2003).

___________________ Aku Eks Tapol. (Jogjakarta: Galang Press, 2003).

 

Wawancara

Wawancara M. Fauzi dengan Agung Alit, 18 Agustus 2016 dan 27 Maret 2017.

Wawancara M. Fauzi dengan Agus, 18 Agustus 2016.

Wawancara M. Fauzi dengan Jro, 17 Agustus 2016.

Wawancara M. Fauzi dengan Mayun, 29 Maret 2017.

Wawancara M. Fauzi dengan Natar, 15 Agustus 2016 dan 26 Maret 2017.

Wawancara M. Fauzi dengan Rentang, 17 Agustus 2016.

Wawancara M. Fauzi dengan Rumini, 29 Maret 2017.

Wawancara M. Fauzi dengan Santa, 16 Agustus 2016.

Wawancara M. Fauzi dengan Yanto, 18 Agustus 2016.

Wawancara Razif dengan Supeno, Solo, 14 Juli 2016

Wawancara Razif dengan Sumidi, Solo, 14 Juli 2016

Wawancara Razif dengan Subandi, Solo, 23 Juli 2016

Wawancara Rini dengan Utari, Solo, 23 Juli 2016

Wawancara Rini dengan Kaminah Solo, 23 Juli 2016

Wawancara Razif dengan Sri Kitri, Solo, 14 Juli 2016

Wawancaraa Razif dengan Mulyadi Solo, 15 Juli 2016

Wawancara Razif dengan Supeno, Solo, 13 Maret 2017

Wawancara Rinto Tri Hasworo dengan Sumini, 15 Juli 2016, 11 September 2016, dan 23 Februari 2017

Wawancara Rinto Tri Hasworo dengan Sarni, 10 September 2016

Wawancara Rinto Tri Hasworo dengan Supardi, 13 Juli 2016 dan 11 September 2016

Wawancara Rinto Tri Hasworo dengan Handoyo, 13 Juli 2016

Wawancara Rinto Tri Hasworo dengan Tarup, 09 September 2016

 

Arsip

Peraturan Dasar Gerwani hasil Kongres ke IV Gerwani Desember 1961

 

Internet

Kondisi Geografis Pati, 2 November 2015,diakses dari https://www.patikab.go.id/v2/id/kondisi-geografis/, pada tanggal 13 Juni 2017

Potensi Pati. 2 November 2015, diakses dari https://www.patikab.go.id/v2/id/potensi-pati, pada tanggal 13 Juni 2017.

Potensi Pati. 12 Juli 2015, diakses dari http://bappeda.patikab.go.id/news-160-kondisi-dan-potensi-pati.html, pada tanggal 13 Juni 2017

Di Pati Ada Pabrik Pengolahan Ikan Berkapasitas 25.000 ton, 10 Agustus 2016, diakses dari http://regional.kompas.com/read/2016/08/10/13435821/di.pati.ada.pabrik.pengolahan.ikan.berkapasitas.25.000.ton, pada tanggal 13 Juni 2017

——–

[1] Program ReRa itu dijalankan terhadap barisan-barisan kelaskaran dengan alasan penyatuan komando. Untuk hal ini lihat. J.Bronto. “Ketika Nakhoda Tidak Satu.” Dalam, Hersri Setiawan. Kidung untuk Korban. Dari Tutur Sepuluh Narasumber Eks Tapol Solo (Pakorba: Solo, 2006), hlm. 15

[2] Peristiwa pembagian tanah ini menjadi yang pertama di Indonesia. Untuk hal ini lihat. Gunawan Wiradi. Landreform di Indonesia. (Jakarta: KPA, 2006), hlm. 10.

[3] Perusahaan-perusahaan batik peranakan Tionghoa sudah mengenal para tapol itu mempunyai keahlian dalam tekstil batik. Wawancara dengan Sumidi, Solo 14 Juli 2016.

[4] Biasanya keturunan Arab yang menjadi pengawas korban/penyintas adalah yang jumlahnya cukup banyak di kampung-kampung di Solo. Pengawasan yang diperankan oleh Keturunan Arab ini langsung berkoordinasi dengan Lurah dan kepolisian setempat. Wawancara dengan Supeno, Solo, 14 Juli 2016.

[5] Seorang guru pada zaman itu, selain mempunyai ketrampilan utama misalnya mengajar teknik mesin, juga mereka mempunyai keahlian dalam budi pekerti dan kebudayaan. Umpamanya guru bisa bernyanyi, menari, mendongeng dan bermain sandiwara. Tahun 1950-an dan 1960-an terdapat sandiwara bagi anak-anak yang bernama Soyang, sebuah seni panggung populer dikalangan anak-anak sekolah. Selain itu, Soyang merupakan sandiwara yang pemerannya adalah dari guru dan siswa, sehingga hampir semua guru mengenal seni panggung itu. Untuk hal ini lihat. Hersri Setiawan. “Soyang Opera Anak-Anak Tani di bawah Terang Purnama.” Dalam, Aku Eks Tapol. (Jogjakarta: Galang Press, 2003).

[6] Dipenjara para tapol kekurangan makanan dan seringkali mendapatkan makanan tidak berkualitas. Ditambah pula dipenjara dimulai pendisiplinan terhadap hukuman dan teror seperti “bon-bonan”, situasi ini umum berlaku untuk para tapol pada akhir 1965 hingga pertengahan tahun 1966. Kondisi seperti ini yang menciptakan kerusakan relasi sosial antara tapol dengan negara.

[7] Supeno di penjara Kauman selama 1 tahun dan kadangkala mendapatkan besukkan dari keluarga. Wawancara dengan Supeno, Solo, 14 Juli 2016.

[8] Dalam melepaskan tahanan politik negara telah merancang seolah-olah telah terjadi kerusakan relasi sosial antara tapol dengan komunitas, yang paling mudah adalah mengkriminalkan mereka. Namu, cara seperti ini seringkali tidak efektif dan menipu masyarakat.

[9] Soebandi sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan dari negara yang berbentuk BPJS. Informasi Soebandi belum memperoleh perlindungan kesehatan diperoleh dari Wawancara dengan Soebandi, Solo, 23 Juli 2016.

[10] Kebijakan guru yang tidak menaikkan kelas siswanya karena orang tuanya seorang tapol sering terjadi disekolah-sekolah yang guru sebelumnya adalah yang bergabung dengan organisasi kiri. Tindakan tersebut sebagai balas dendam buta kalau bekas gurunya bersalah, maka muridnya juga bersalah.

[11] Ibu dari Utari tidak berfikir bahwa anak dari eks tapol tidak bisa masuk sekolah polisi. Untuk hal ini lihat. Wawancara Rini dengan Ibu Utari, Solo, 23 Juli 2016.

[12] Sebetulnya Wangkong bukan penjara tetapi sebagai tempat penampungan tuna wisma yang disulap menjadi kamp penahanan. Wawancara Rini dengan Kaminah, Solo, 23 Juli 2016.

[13] Doker Rumah sakit juga peduli dengan kesehatan Kaminah dan Kusdarini, keduanya mendapatkan panggilan sebagai eyang. Wawancara Rini dengan Kaminah, Solo, 23 Juli 2016.

[14] Sri Kitri berhenti menjahit pakaian setelah merasa badannya capai dan perlu istirahat sebagai penjahit. Wawancara dengan Sri Kitri, Solo, 14 Juli 2016.

[15] Supeno mengundurkan diri dari aktifitas gereja, setelah istrinya sering sakit dan perlu perhatian banya dari beliau. Wawancara dengan Supeno, Solo, 14 Juli 2016.

[16] Pernyataan ini, dia selalu ulang dan tekankan kepada orang-orang muda yang bersilahturahmi ke rumahnya. Wawancara dengan Supeno, Solo,14 Juli 2016.

[17] Pakorba Solo tidak mau ekslusif, sehingga perlu mengikuti organisasi yang ada di Jakarta. Wawancara dengan Mulyadi di Solo, 15 Juli 2016.

[18] Sebetulnya orang yang melaporkan pertemuan itu ke polisi adalah ketua RT keturunan Arab yang mencurigai pertemuan itu. Wawancara dengan Supeno, Solo-Mertodanan, 13 Maret 2017.

[19] Wawancara dengan Sri Kitri, Solo, 14 Juli 2016.

[21] Kemudian pembicaraan tentang nyaderan Jembatan Bacem terus bergulir dalam pertemuan-pertemuan Pakorba. Wawancara dengan Mulyadi, Solo, 15 Juli 2016.

[22] Bersamaan dengan merencanakan penyelenggaraan nyaderan jembatan Bacem, ketika itu Pakorba bekerjasama dengan Lingkar Tutur Perempuan sedang melakukan pendataan kamp dan tempat penahanan diseputar kota Solo.

[23] Penghitungan jumlah korban ini berdasarkan wawancara dari saksi-saksi yang masih hidup. Untuk hal ini lihat. Lingkar Tutur Perempuan. “Nyadran di Bangawan Solo. Kembang Setaman dan Kidung bagi Korban”. Dalam, Hersri Setiawan. Kidung untuk Korban, Dari Tutur Sepuluh Narasumber Eks Tapol Solo (Solo: Pakorba, 2006), hlm. 1-13.

[24] Dalam hukum acara pidana terdapat kategori bagi tahanan bon-bonan, yang artinya tahanan itu dipinjamkan sebagai saksi pelapor untuk kasus yang sama, dan tahanan itu harus dikembalikan ke tempat tahanan semula. Namun, untuk semua kasus tahanan politik 1965, bon-bonan berarti tahanan tidak akan kembali lagi, setelah dikonfirmasi sebagai tuduhan anggota PKI.

[25] Rentang tahun pembunuhan tersebut diceritakan ulang oleh Bibit Ciptarahardja sebagai penyintas dan saksi peristiwa kekerasan di jembatan Bacem. Untuk Hal ini lihat. Bibit. “Saksi pembantaian Jembatan Bacem”. Dalam, Hersri Setiawan. Kidung untuk Korban. Dari Tutur Sepuluh Narasumber Eks Tapol Solo. (Solo: Pakorba, 2006), hlm. 225-235.

[26] Pada waktu itu dipergunakan tiga bisa berukuran besar untuk mengangkut para keluarga penyintas ke lokasi acara ritual Jembatan Bacem. Lihat, Ibid., Lingkar Tutur Perempuan, hlm. 1-13.

[27] Ibid., Tutur Perempuan.. hlm. 1-13.

[28] Ibid., Tutur Perempuan… 2006, hlm 1-13.

[29] Lihat Geoffrey Robinson. Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik. Yogyakarta: LKiS, 2006, hlm 362-63.

[30] Robinson, Ibid., hlm 362.

[31] Lihat Dewa (Soe Hok Gie). “Pembantaian di Bali,” dalam Robert Cribb (ed). Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2003, hlm 432; Robinson. Ibid., hlm 416- 417.

[32] Lihat Cribb, Ibid., hlm 410-11, 415-16; Robinson, Ibid., hlm 415 dan 459.

[33] Robinson, Ibid., hlm 429-30. Lihat pula Robert Cribb, Soe Hok Gie dkk. “Bali,” dalam Cribb (ed).

[34] Lihat Agung Wardana dan Roberto Hutabarat (eds.). Melawan Lupa: Narasi-narasi Komunitas Taman 65 Bali. Denpasar: Taman 65 Press, 2012, hlm 18.

[35] Robinson. Op.cit, hlm 405-06.

[36] Wawancara dengan Natar, 26 Maret 2017.

[37] Lihat Robinson. Op.cit, hlm 415.

[38] Wawancara dengan Agung Alit, 18 Agustus 2016 dan 27 Maret 2017.

[39] Tidak ada data tentang berapa sesungguhnya guru di Bali yang dibunuh, ditahan, dan dipecat dalam peristiwa 1965. PGRI Nonvakcentral mengakui jumlah anggotanya sebelum peristiwa mencapai 150 ribu orang, sebagian besar dari jumlah itu tinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Diperkirakan guru yang menjadi korban peristiwa itu mencapai ribuan orang. Lihat Agus Suwignyo. Breach in the Dike Regime Change and the Standardization of Public Primary-School Teacher Training in Indonesia 1893-1969. Disertasi Ph.D Universiteit Leiden, 2012, hlm 429-30.

[40] Lihat “Ngaben Tanpa Tubuh: Tragedi ’65 dan Pariwisata Bali,” dalam Anak Agung Gde Pura (et.al). Pulangkan Mereka: Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa di Indonesia. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2012, hlm 207-228.

[41] Lihat Melawan Lupa, hlm 71-91.

[42] Wawancara dengan Agung Alit, 18 Agustus 2016.

[43] Wawancara dengan Agung Alit, 18 Agustus 2016.

[44] Wawancara dengan Agus, 18 Agustus 2016.

[45] Wawancara dengan Jro, 17 Agustus 2016.

[46] Wawancara dengan Rentang, 17 Agustus 2016.

[47] Wawancara dengan Santa, 16 Agustus 2016.

[48] Wawancara dengan Rentang, 17 Agustus 2016.

[49] Wawancara dengan Natar, 15 Agustus 2016.

[50] Wawancara dengan Rumini, 29 Maret 2017.

[51] Wawancara dengan Rentang, 17 Agustus 2016.

[52] Wawancara dengan Rentang, 17 Agustus 2016.

[53] Wawancara Natar, 26 Maret 2017.

[54] Wawancara Natar, 15 Agustus 2016.

[55] Kondisi Geografis Pati, 2 November 2015,diakses dari https://www.patikab.go.id/v2/id/kondisi-geografis/, pada tanggal 13 Juni 2017

[56] Potensi Pati. 2 November 2015, diakses dari https://www.patikab.go.id/v2/id/potensi-pati, pada tanggal 13 Juni 2017.

[57]Potensi Pati. 12 Juli 2015, diakses dari http://bappeda.patikab.go.id/news-160-kondisi-dan-potensi-pati.html, pada tanggal 13 Juni 2017

[58]Di Pati Ada Pabrik Pengolahan Ikan Berkapasitas 25.000 ton, 10 Agustus 2016, diakses dari http://regional.kompas.com/read/2016/08/10/13435821/di.pati.ada.pabrik.pengolahan.ikan.berkapasitas.25.000.ton, pada tanggal 13 Juni 2017

[59] Rinto Tri Hasworo, Penangkapan dan Pembunuhan Setelah G-30-S, dalam Tahun yang Tak Pernah Berakhir, Memahami Pengalaman Korban 65: Jakarta, ISS, Elsam, TruK, 2004, hlm. 29

[60] Di kawasan hutan HPH Pusung, Desa Grogolan, Kec. Dukuh Seti; Perkebunan Karet Batubantal, Desa Puncol, Kec. Dukuh Seti; Hutan HPH Perhutani-Lamin, Desa Rogaloh, Kec. Tlogowungu; Kawasan HPH Perhutani-Hutan Jenggot/Jegong, Desa Mantup, Kec. Jaken; Perkebunan Kopi Jolong, Desa Guwo, Kec. Tlogowungu; Kawasan HPH Perhutani – Brati, Desa Brati, Kec. Kayen; Kawasan HPH Perhutani – Hutan Panggang/Retekabang, Desa Brati, Kec. Kayen

[61] Wawancara dengan Sarni, 10 September 2016

[62] Wawancara dengan Sumini, Pati, 14 Juli 2016

[63] Dalam struktur organisasi Gerwani, pendirian dan peluasan Taman Kanak-kanak merupakan salah satu bidang tanggung jawab Seksi Pembelaan Anak-anak Gerwani. Lihat Peraturan Dasar Gerwani yang disahkan dalam Kongres nasional ke IV Gerwani Desember 1961, hal.26

[64] Wawancara dengan Sumini, 14 Juli 2016

[65] Wawancara dengan Sumini, 15 Juli 2016

[66] Wawancara dengan Sumini, 11 September 2016

[67] Wawancara dengan Tarup 09 September 2016

[68] Wawancara dengan Supardi, Pati, 13 Juli, 11 September 2016,

[69] Wawancara dengan Handoyo, Pati, 13 Juli 2016

[70] Wawancara dengan Sumini, Pati, 23 Februari 2017